Ragam  

Dinkes Konawe Diduga Jual Beli Hasil Rapid Test

Ketgam : Sekretaris Dinas Kesehatan, Samsul saat menerima massa aksi
Ketgam : Sekretaris Dinas Kesehatan, Samsul saat menerima massa aksi

Reporter : Rj | Editor : Armin | Publizher : Iksan


KALOSARA NEWS : Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) melakukan unjuk rasa di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe guna memprotes adanya dugaan pembayaran Rp 50 ribu dalam melakukan rapid test terhadap siswa siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) yang hendak melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Selain dugaan pungli yang dilakukan Dinas Kesehatan Konawe, massa aksi yang di pimpin Sumantri juga memprotes petugas medis di dinas setempat dalam melakukan rapit test tidak memperhatikan protocol kesehatan dengan tidak menggunakan Alat Pelinding Diri (APD) dalam melakukan Rapid Test pada siswa-siswi tersebut.

Dalam aksi itu, massa aksi di terima oleh Sekretaris Dinas Kesehatan, Samsul  dalam keterangannya menyampaikan  tidak ada pungutan dalam membuat Rapidt Test, sebab dari pusat mereka telah di intruksikan untuk tidak memungut biaya rapid test  sepeser pun.

“Dari pusat kami sudah di sampaikan tidak ada biaya rapid test, jadi secara pribadi kalau ada yang pungut biaya rapist test itu perbuatan oknum,” kata Samsul menjawab pertanyaan massa aksi di kantor Dinas Kesehatan Konawe. Rabu, 10/07/2020.

 Ketgam : Rusdianto saat menerima massa aski yang di kawal pihak kepolisian Polres Konawe
Ketgam : Rusdianto saat menerima massa aksi yang di kawal pihak kepolisian Polres Konawe

 

Sementara itu, Sumantri dalam orasinya menyampaikan,  sebelum melakukan aksi ada orang dari pegawai di Dinas Kesehatan Konawe yang hendak mengembalikan uang Rapid Test kepadanya, namun dirinya menolak  pengembalian itu.

“Saya sampaikan ya, saya ini korban, anak saya dalam mengurus rapid test di suruh membayar  Rp 50 ribu. Jadi mereka bertiga yang mengurus rapid, maka bayarnya Rp 150 ribu,” kata Sumantri.

Bahkan menurut Sumantri pada saat ibu itu, dari dinas kesehatan hendak mengembalikan uang rapid tes pada dirinya, ia sempat mendokumentasikannya.

“Foto dan video pengembalian uang sebanyak Rp 150 ribu ia miliki, jadi tidak ada alasan dinas untuk menutupi kebobrokan pelayanan,” tambahnya.

Kata Sumnatri, menurut informasi yang ia himpun jumlah yang mengambil rapit test di dinas kesehatan tersebut sudah mencapai 2 ribuan orang. “ Kami juga sudah kumpulkan informasi jumlah orang yang telah mengambil rapid tes sudah mencapai 2 ribuan orang. Jadi tinggal di hitung 2 ribuan orang kali 50 ribu per orang, bukan ka angka yang pantastis,” jelasnya.

Usai menggelar unjuk rasa dan mendengar jawaban pihak Dinas Kesehatan Konawe, Massa aksi yang terdiri dari berbagai lembaga tersebut kemudian melanjutkan orasi di kantor DPRD Konawe.

Di Kantor DPRD Konawe, Massa aksi di terimah oleh wakil Ketua II DPRD Konawe, Rusdianto setelah melakukan audiens dengan massa aksi, DPRD Konawe bersepakat untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dinas dimaksud.

“Setelah saya dengar semua keluhannya, maka DPRD Konawe melalui Komis III akan melakuan dengan pendapat dengan dinas, teman teman tinggalk menunggu jadwal dari DPRD,” kata Politis PDIP perjuangn ini.

Rusdianto juga menyarankan agar massa aksi mengadukan persoalan ini ke pihak penegak hukum, jika itu dimungkinkan,” Teman teman juga bisa melanjutkan ke penegak hukum,” kata Rudi seraya mengakhiri sambutannya.

Adanya persoalan ini, massa aksi meminta agar Kadis Kesehatan, Drg. Mawar Taligana untuk diberhentikan dari  jabatannya, karena Drg. Mawar Taligana dinilai tidak mampu mengkordinir bawahannya dalam melakukan pelayanan.  (B)


error: Hak Cipta dalam Undang-undang