Dispensasi Nikah, Jaminan Maksiat Ala Liberal-Demokrasi

Mustika Lestari
Mustika Lestari

Oleh: Mustika Lestari (Pemerhati Remaja)


            Praktik pernikahan dini tetap marak terjadi meski pemerintah sudah merevisi batas usia minimal perkawinan di Indonesia menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Selain itu, ada aturan yang menetapkan penyimpangan batas usia minimal dalam pernikahan hanya perlu dimohonkan dispensasi ke pengadilan. Regulasi ini pun belum menekan praktik pernikahan dini di Indonesia. Bahkan, dispensasi ke pengadilan semakin meningkat.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Dr. Sonny Dewi Judiasih, M.H.CN.,  menjelaskan, praktik perkawinan di bawah umur rentan terjadi ada perempuan di pedesaan yang berasal dari keluarga miskin serta tingkat pendidikan yang rendah. Sejumlah faktor yamg mempengaruhi faktor geografis, terjadinya insiden lahir di luar nikah, pengaruh kuat dari adat istiadat hingga minimnya akses terhadap informasi kesehatan reproduksi (http://edukasi.kompas.com, 8/7/2020).

Seks Bebas Dilindungi Undang-Undang?

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia kawin perempuan dengan laki-laki menjadi sama, yakni 19 tahun. Namun, di sisi lain UU ini juga tetap mengatur tentang perkawinan di bawah usia yang telah ditetapkan, dengan syarat kedua orangtua calon mempelai meminta dispensasi ke pengadilan. Tidak berselang lama sejak pengesahannya, pengadilan agama di sejumlah daerah dari waktu ke waktu terus kebanjiran permohonan dispensasi umur untuk menikah.

Misalnya saja di Jepara, Kepala Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Faiq mengungkapkan bahwa PA telah menerima permohonan dispensasi sebanyak 236 perkara selama periode Januari-Juli 2020. Dari angka tersebut mayoritas (52 persen) pengajuan diakibatkan hamil di luar pernikahan dan sisanya (48 persen) tidak hamil.

Di Semarang, Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang  Muhammad Camuda mengungkapkan, hingga bulan Juni 2020 sudah menerima 99 permohonan dispensasi. Pasalnya, rata-rata faktor pengajuan dispensasi ini dilatari alasan “kecelakaan” atau hamil diluar nikah.

            Begitu pula di Pasuruan, Pengadilan agama Pasuruan mencatat selama 6 bulan (Januari-Juni 2020) pernikahan usia dini meningkat tajam hingga 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Laporan yang diterima pihaknya untuk pengajuan dispensasi telah mencapai 310 perkara. Panitera PA Pasuruan, Muhammad Solikhan mengatakan salah satu yang menyebabkan peningkatan ini adalah adanya perubahan batas usia di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

BACA JUGA :   Untuk Memudahkan Akses Wartawan, Dinas Kominfo, Koltim Sediahkan Media Center 

            Menanggapi hal ini, Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Sonny Dewi Judiasih menyarankan agar pengadilan jangan mempermudah izin dispensasi nikah. Pasalnya, hal ini akan menjadikan Indonesia bertahan di jajaran negara dengan angka pernikahan dini tertinggi di dunia. Dan fakta di lapangan, hampir 90 persen permohonan dispensasi dikabulkan oleh hakim.

Umumnya, UU pembatasan usia ini dibuat oleh pemerintah dengan harapan dapat menyelamatkan generasi muda dari pernikahan dini. Sebab jika hal ini terjadi, konon akan menimbulkan banyak dampak negatif akibat remaja yang kerap belum mempunyai kesiapan, memicu KDRT, menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Namun, realitanya bukannya berkurang, jumlah pengajuan dispensasi umur agar anak bisa menikah malah semakin marak.

Menurut pasal 7 ayat (2) UU perkawinan yang baru ini menegaskan bahwa dispensasi dapat diberikan atas alasan yang mendesak, yakni ketika keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan. Dari berbagai faktor yang menjadi penyumbang kenaikan angka permohonan seperti keluarga, ekonomi, pendidikan ataupun yang lainnya sehingga orangtua lebih memilih menikahkan anak mereka guna meringankan beban keluarga, namun faktor utama secara jelas menunjukkan bahwa permohonan mayoritas berasal dari insiden hamil di luar nikah (pra nikah).

Jika melihat fakta di atas, memang fenomena hamil di luar nikah khususnya sebagai hasil dari perilaku seks bebas, di seluruh pelosok negeri ini sudah berada pada tingkat stadium parah. Bukan hanya menyasar orang dewasa, lebih ironisnya fenomena ini menyasar kalangan pelajar baik SMA, SMP hingga tingkat SD. Naudzubillah..

 Sebenarnya, jika melihat dampak dari pengaturan dispensasi ini yang juga berlaku bagi pemohon ‘kecelakaan’, bukan hanya meningkatkan jumlah pernikahan usia dini, lebih jauh hal ini sebagai jalan tol untuk memaklumi fenomena seks bebas yang semakin brutal di kalangan remaja hingga berlanjut kepernikahan secara paksa. Artinya, Undang-Undang ini bisa menjadi jalan keluar bagi para pelaku seks pranikah. Bahayanya, dispensasi akibat seks bebas ini dapat berpotensi melahirkan keluarga dan generasi yang lemah secara keseluruhan.

Maka perlu dipahami bahwa pangkal kerusakan generasi muda bukan berasal dari pernikahan dini, melainkan lemahnya aqidah, minimnya pendidikan agama, kurangnya kontrol dan komunikasi orang tua dan masyarakat, bebasnya gaya hidup, maraknya maksiat, terutama abainya peran negara dalam menjaga generasi muda. Persoalan yang hanya dipandang sebagai urusan personal, tanggungjawab keluarga, dan bukan menjadi tanggungjawab negara, alih-alih melarang pergaulan bebas, negara justru mempermasalahkan pernikahan usia dini yang sah secara hukum agama, sedangkan maksiat dini yang secara jelas diharamkan oleh agama seolah dilindungi.

BACA JUGA :   Satlantas Polres Konawe Tindak 608 Pengendara Selama Operasi Zebra

Semakin nyata ditampakkan kebobrokan aturan sekuler-liberalisme-demokrasi ala negeri ini. Paham kebebasan yang dilahirkan dari sistem yang memisahkan peran agama dari kehidupan sesungguhnya telah menggerogoti pemikiran generasi sehingga banyak yang terperosok ke dalam berbagai jurang kemaksiatan. Sistem pendidikan yang diajarkan hanya sebatas formalitas belaka, Islam hanya dipelajari namun tidak dipahami apalagi diamalkan. Bahkan, agama (Islam) dianggap sebagai penghambat kemajuan. Semakin agamis, maka semakin tidak modern.

Demokrasi dengan kebebasan berekspresi menjamin kebebasan berperilaku tanpa batas. Di sisi lain, pemerintah menyiapkan fasilitas agar berbagai kebebasan-kebebasan lainnya dapat terlaksana, tentunya diperkuat dengan ide Hak Asasi Manusia (HAM). Mandulnya sanksi hukum yang diterapkan, yakni ketika perilaku ini terjadi, pelaku hanya dikenakan sanksi hukum wajib lapor kemudian dinikahkan. Akibatnya, mereka tak jera dan mengulangi kembali perbuatannya sehingga hal serupa semakin menjamur, tidak ada habisnya. Generasi pun semakin berada diambang kehancuran. Miris!

Oleh sebab itu, memperbaiki kualitas generasi bukanlah dengan menambah batas usia pernikahan, pelarangan menikah dini atau dispensasi usia. Lebih dari itu, bangsa ini membutuhkan perbaikan sistem yang telah cacat sejak kelahirannya, baik dari sistem pergaulan, ekonomi, pendidikan dan lainnya menuju sistem terbaik yang diakui selama penerapannya, mencetak generasi cemerlang, membentuk generasi yang siap memasuki gerbang keluarga, mencegah seks bebas dan membentuk manusia yang berakhlakul karimah. Sehingga, sebagai sesuatu yang mendesak untuk menumbangkan sistem cacat di negeri ini guna menyudahi kebobrokan yang nyata.

Islam Menjaga Generasi

Islam datang dengan solusi unggul untuk menyelesaikan masalah di tengah-tengah kehidupan. Islam mengatur masalah pernikahan, pergaulan, pendidikan  dan masih banyak lagi. Terkait pernikahan, Islam mengaturnya (dianjurkan) sebagai upaya pemenuhan naluri melestarikan jenis, sementara Islam mengharamkan pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang lebih menjangkit pada remaja, maka Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga aurat, menjaga pandangan, melakukan pengaturan pergaulan antara mahrom dan non mahrom serta senantiasa menjaga dan mengamalkan nilai-nilainya dalam pergaulan.

BACA JUGA :   RUU Minerba di Sahkan, Saat Pandemi Covid-19 Mewabah

Islam tidak mengenal pernikahan dini, pernikahan tua atau pernikahan apapun. Menikah merupakan sunnah Rasulullah SAW dan tidak disebutkan batas usia ideal untuk perkawinan tersebut, melainkan mencapai usia baligh: “Wahai para pemuda! Siapa saja di antara kalian yang sudah mampu maka menikahlah, karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jika belum mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa dapat menjadi benteng dari gejolak nafsu,” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits di atas menerangkan bahwa menikahlah jika telah mampu, baik secara materi maupun spiritual. Dengan menikah diharapkan dapat menjaga diri dari perbuatan maksiat sebagaimana telah dilarang oleh Syara’. Sehingga jelas bahwa semua hubungan seksualitas yang dibenarkan oleh Islam adalah melalui pintu pernikahan yang sah sesuai syariah.

Maka, baik penambahan batas usia maupun dispensasi nikah bukanlah sebuah solusi untuk menekan terjadinya pernikahan dini. Perilaku seks yang merajalela sebagai penyumbang utamanya perlu pemberlakuan sistem sanksi yang tegas, yang benar-benar dapat memberi efek jera.

Sistem Islam yang dibangun atas tiga pilar penyangga utama akan menjamin penjagaan akhlak generasi. Pertama, Islam mengajarkan nilai-nilai tauhid yang membentuk manusia berkepribadian Islami agar memiliki pola pikir dan pola sikap Islami. Kedua, masyarakat yang dibentuk dalam sistem Islam adalah mereka yang peduli dengan kondisi lingkungan sekitarnya, ketika ada indikasi pelanggaran hukum syariat oleh individu, maka masyarakat akan ikut serta mencegah, menasihati, mengingatkan, dan mengoreksi. Dengan demikian, jika ada kasus penyimpangan perilaku atau sejenisnya, maka tidak akan meluas dan tidak dibiarkan semakin parah. Ketiga, sistem Islam memiliki konsep sanksi yang tegas dalam kasus pelanggaran hukum syariat. Hukum yang bersifat mengikat dan membuat pelaku benar-benar jera.

Islam melindungi generasi dari pergaulan bebas ataupun kemaksiatan lainnya secara komverensif. Pembinaan Islam hingga terwujud ketaqwaan mampu membentuk pribadi generasi yang senatiasa siap atas segala tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya, baik sebagai penerus estafet perjuangan maupun lingkungan rumah tangga dan keluarga. Syariat Islam adalah aturan terbaik bagi manusia, solusi segala problematika kehidupan umat manusia. Syariat memuliakan, mengembalikan makhluk kepada fitrah penciptaannya ketika diterapkan secara sempurna dan Kaffah. Wallahu a’lam bi shawwab.

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co