Divestasi Saham Freeport, Php lagi?

Oleh : Irma Sulaiman, ST (Ibu Rumah Tangga Tinggal di Kolaka)
Oleh : Irma Sulaiman, ST (Ibu Rumah Tangga Tinggal di Kolaka)

[sg_popup id=”15218″ event=”onLoad”][/sg_popup]

Oleh : Irma Sulaiman, ST

(Ibu Rumah Tangga Tinggal di Kolaka)

Kasus Freeport kembali menjadi sorotan. Isu telah terbelinya 51% saham freeport menuai pro dan kontra baik di media sosial bahkan dunia nyata. Sebagaimana yang kita ketahui, kontrak PT Freeport Indonesia di Tambang Grasberg, Papua, akan berakhir pada 2021. Pemerintah sudah menjanjikan perpanjangan izin operasi hingga 2031 dan dapat diperpanjang lagi sampai 2041 jika Freeport memenuhi persyaratan yang diberikan pemerintah. Perpanjangan akan diberikan jika Freeport mendivestasikan 51% saham ke pemerintah, membangun smelter di dalam negeri untuk memurnikan seluruh hasil produksinya, dan meningkatkan penerimaan untuk negara.

Banyak pihak yang mempertanyakan, mengapa kontrak Freeport harus diperpanjang lagi, kenapa tidak dibiarkan selesai di 2021 saja lalu Tambang Grasberg diserahkan ke pemerintah? Menanggapi hal ini, beberapa pihak yang kontra melihat ada yang tidak tepat dengan langkah yang diambil pemerintah jokowi.

Sebut saja Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah yang menyatakan bahwa jika pemerintah mengakuisisi saham PT Freeport sebesar 51 persen bisa jadi bermasalah. “Kontrak Karya Freeport berakhir 2021 (tiga tahun lagi) dan otomatis 100 persen Freeport kembali ke pangkuan NKRI. Tanpa biaya. Sekarang, seolah Pemerintah akuisisi 51 persen saham dan perpanjang kontrak karya sampai 2041 (23 tahun lagi) dengan biaya Rp 53 Triliun. Apa yang salah?” ungkap Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, di akun Twitter pribadi miliknya (Voa-islam.com, 15/7/2018).

Arogansi Negara Penjajah

Menilik sejarah Freeport di negeri ini, perusahaan milik AS ini kerap melakukan pelanggaran peraturan dan perundang-undangan, baik dibidang pertambangan maupun lingkungan hidup,tanpa diberi sanksi walaupun pelanggaran dan. Kesalahannya sangat nyata. Dengan kekuatan uangnya, perusahaan ini bisa membeli apapun dan siapapun untuk mempertahankan kepentingannya. Inilah yang membuat perusahaan ini sejak lebih dari 48 tahun bisa bercokol di negeri ini, menguras kekayaan alamnya, dan tak tersentuh. Maka, masalah Freeport tidak mungkin bisa diselesaikan kecuali dengan memerdekakan negeri ini dari penjajahan AS.

BACA JUGA :   Antara Musibah dan Kelalaian Pemerintah

Penjajahan AS di negeri ini tidak mungkin bisa diakhiri, kecuali dengan bangkitnya rakyat, khususnya umat Islam di negeri ini untuk melawan penjajahan tersebut. Hanya saja, kesulitan rakyat dan umat Islam di negeri untuk melepaskan diri dari penjajahan terbentur dengan banyaknya agen, kacung, dan komprador yang bekerja untuk kepentingan negara penjajah itu. Belum lagi, penyesatan opini dan politik yang mereka lakukan begitu massif, membuat rakyat dan umat di negeri ini sulit melepaskan diri dari jeratan mereka.

Proses divestasi ini, menegaskan bahwa Freeport dan sumber daya alam (SDA) yang lain pada fitrahnya atau seharusnya dikelola negara karena merupakan harta milik umum. Haram dikelola oleh swasta apalagi asing. Kemudian hasilnya dipergunakan untuk kepentingan umum. Lepasnya kepemilikan SDA Indonesia ke tangan asing disebabkan penjajahan kapitalisme yang memaksakan aturan neolib pada pemimpin negeri ini. Tentu bukan hanya tambang emas di Papua yang dikuasai oleh asing seperti PT Freeport. Banyak tambang lain dan sumber daya alam kita yang juga dikuasai oleh swasta dan asing.

Kebijakan Islam Dalam Pengelolaan SDA

Menurut aturan Islam, kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara. Hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Sebaliknya, haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta apalagi asing. Diantara pedoman dalam pengelolaan kepemilikan umum antara lain merujuk pada sabda Rasul SAW:

” Kaum muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api”. (HR Ibnu Majah)

Sebagai konsekwensi keimanan kepada Allah SWT dan RasulNya, setiap Muslim, termasuk para penguasanya, wajib terikat dengan seluruh aturan syariah Islam. Karena itu, semua perkara dan persoalan kehidupan, ternasuk masalah pengelolaan sumber daya alam, harus dikembalikan pada quran dan sunnah.

BACA JUGA :   Gurita Narkoba Di Bumi Anoa, Sampai Kapan?

Mengakhiri kontrak karya dengan Freeport bukan masalah mengakhiri kontrak biasa, tetapi mengakiri kontrak karya dengan perusahaan negara penjajah. Di sinilah masalahnya. Karena itu, sangat susah dilakukan dengan cara biasa. Mereka juga akan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan keberadaannya.

Karena itu, dibutuhkan dukungan rakyat dan umat. Dukungan ini penting, karena tanpa itu, siapapun yang berkuasa, termasuk khilafah sekalipun akan mengalami kesulitan untuk mengakhiri masalah ini. Memang benar, bagi Khilafah sangat mudah mengambil langkah, jika negeri ini sudah dibersihkan dari agen, kacung dan komprador negara penjajah.

Karena, solusinya dalam pandangan Islam sudah sangat jelas. Betapa tidak, dengan tegas Nabi SAW menyebutkan, bahwa “Kaum Muslim bersyarikat dalam tiga hal: air, padang dan api.” . Karena itu, status tambang ini jelas merupakan milik umum, dan harus dikembalikan ke tangan umat. Dengan begitu, segala bentuk kesepakatan, termasuk klausul perjanjian dengan PT Freeport, begitu khilafah berdiri dinyatakan batal.

Sebab, Nabi SAW menyatakan, “Bagaimana mungkin suatu kaum membuat syarat, yang tidak ada dalam kitabullah. Tiap syarat yang tidak ada dalam kitabullah, maka batal, meski berisi seratus syarat. Keputusan Allah lebih haq, dan syarat Allah lebih kuat.” .

Perusahaan ini juga tidak harus dibubarkan, tetapi cukup dibekukan sementara, dan diubah akadnya. Dengan demikian, statusnya pun berubah, dari milik private menjadi milik publik dan negara. Selain bentuknya menggunakan perseroan saham (PT terbuka), yang jelas diharamkan, dan harus diubah, juga aspek kepemilikan sahamnya akan dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya. Karena akad ini batil, maka mereka hanya berhak mendapatkan harta pokoknya saja. Sedangkan keuntungannya haram menjadi hak mereka. Karena cara mereka memiliki harta tersebut adalah cara yang haram, maka status harta tersebut bukanlah hak milik mereka.

BACA JUGA :   Ironi Pejuang Devisa

Maka, harta tersebut tidak boleh diserahkan kepada mereka, ketika PT terbuka tersebut dibatalkan. Demikian halnya, ketika perusahaan private tersebut dikembalikan kepada perusahaan publik dan negara, maka pemilik yang sebenarnya adalah publik dan negara, bukan private. Dengan begitu, individu-individu pemilik saham sebelumnya, tidak berhak mendapatkan keuntungan dari apa yang sebenarnya bukan haknya. Kecuali, harta pokok mereka.

Dengan dinormalisasikannya kembali perusahaan publik dan negara sesuai hukum Islam, negaralah yang menjadi satu-satunya pemegang hak pengelolanya. Dalam hal ini, negara bisa mengkaji, apakah bisa langsung running, atau tidak, bergantung tingkat kepentingan perusahaan tersebut. Jika sebelumnya perusahaan ini untung, maka keuntungannya bisa diparkir pada pos harta haram. Karena, ini merupakan keuntungan dari PT terbuka, yang statusnya haram.

Selain itu, ini juga keuntungan yang didapatkan individu dari harta milik publik dan negara. Setelah itu, keuntungan yang haram ini pun menjadi halal di tangan khilafah, dan boleh digunakan untuk membiayai proyek atau perusahaan milik negara atau publik yang lainnya.

Alhasil, mari kita bersegera menjalankan semua ketentuan Allah SWT dan RasulNya, dengan cara melaksanakan dan menerapkan seluruh syariah Islam. Penerapan ini tentu membutuhkan peran negara. Pasalnya, banyak ketentuan syariah Islam berurusan langsung dengan hajat hidup orang banyak, seperti pengelolaan sumber daya alam. Tanpa peran negara yang menerapkan syariah Islam, rakyat secara umumlah yang dirugikan, sebagaimana terjadi saat ini. Wallahu a’lam bi shawab. (***)

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co