Ragam  

DPRD Dan Pemda Setujui Pembentukan Dewan Pengupahan Buruh Konawe

( Foto Suasana Audien Pengusulan Dewan Pengupahan Buruh dan BLK Kabupaten Konawe di ruang Ketua DPRD Konawe Gusli Topan Sabara senin (12/06/2017)/ Randa/Kalosara News

KONAWE – KALOSARA NEWS.COM : Menindak lanjuti usulan pembentukan Dewan Pengupahan Buruh dan Balai Latihan Kerja (BLK) lingkup Kabupaten Konawe. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe beserta pemerinta daerah Kabupaten Konawe telah menyetujui rencana LSM DPC PGK (Perhimpunan Gerakan Keadilan) tersebut.

Persetujuan pendirian Dewan Pengupahan Buruh dan BLK merupakan hasil audiens Komisi III DPRD, Kadis Nakertrans serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perhimpunan Gerakan Keadilan ( PGK ), di ruang rapat Ketua DPRD Konawe Senin, (12/06-2017) Pukul 08 : 15 Wita.

Ketua DPRD Konawe Gusli Topan Sabara mengatakan, bahwa dengan adanya usulan dan gagasan dari LSM PGK ini, kami sangat mengapresiasi karna pada dasarnya ini menyangkut kesejahteraan tenaga kerja di konawe yang dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan tarap ekonomi masyarakat konawe.

( Foto Suasana Audien Pengusulan Dewan Pengupahan Buruh dan BLK Kabupaten Konawe di ruang Ketua DPRD Konawe Gusli Topan Sabara senin (12/06/2017)/ Randa

Sementara itu, Kadis Nakertrans Konawe, Ir.Joni Pisi menuturkan bahwa pembentukan dewan pengupahan dan Balai Latihan Kerja (BLK) ini sangat kita dukung. ” kami sangat mendukung adanya usulan pendirian Dewan Pengupahan, namun ada beberapa rambu rambu yang harus kita perhatikan, tentunya, jangan sampai lebih bagus gaji Upah Minimum Provinsi (UMP) dari pada upah Kabupaten. ” Ungkapnya

Terkait dengan Balai Latihan Kerja, Joni Pisi menjelaskan, mereka telah membahas di kementerian terkait program tersebut, namun saat ini pihaknya masih memperoleh kendala, yakni masalah tempat atau Lokasi pendirian BLK.

Tapi Ia tetap akan menyiapkan Lahan untuk pendirian BLK ini. Menurutnya, pembangunan BLK ini sangat penting apa lagi dengan adanya mega industri di Morosi dipastikan akan menyerap Tenaga kerja Lokal yang cukup banyak

“ karna kita belum memiliki fasilitas BLK maka kita coba bangun komunikasi untuk kerja sama dengan BLK Provinsi Sultra dalam melakukan pelatihan sementara, disana itu gratis untuk pelatihannya kebetulan sarana dan fasilitas BLK di provinsi itu masih milik kementerian, yang tidak ditanggung, bagi peserta transportasi dan tempat tinggal. ” tuturnya saat mengikuti Audiensi Senin (12/06/2017)

Ketua komisi III DPRD Kabupaten Konawe, Hj.Husniah Nuhung Makati selaku pemimpin sidang, Ia sangat mengapresiasi dengan adanya usulan pendirian Dewan Pengupahan Buruh Konaw. Ia menilai, dalam memikirkan pembangunan di konawe ini tidak terlepas dari pada kesejahteraan masyarakat konawe.

( Foto Suasana Audien Pengusulan Dewan Pengupahan Buruh dan BLK Kabupaten Konawe di ruang Ketua DPRD Konawe Gusli Topan Sabara senin (12/06/2017)/ Randa

” kami Komisi III sangat Apresiasi adanya usulan lembaga terkait dengan adanya Dewan pengupahan buru, olehnya itu kami dari DPRD konawe menyetujui adanya pembentukan lembaga tersebut dan Pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) .” Katanya

Sebelumnya Ketua DPC PGK Konawe Sigit Tosepu mengusulkan Dua  permintaan yakni pembentukan Dewan Pengupahan Buruh dan pendirian Balai Latihan Kerja (BLK). (ADV/(****)

 

error: Hak Cipta dalam Undang-undang