Ragam  

DPRD Konsel Gelar RDP Kedua Soal Dugaan Penyerobotan Lahan PT.KIC

KONSEL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Selatan kembali melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kedua dengan hasil peninjauan lapangan yang di laksanakan beberapa waktu lalu. Kamis, 30 Desember 2021 di ruang rapat DPRD Kabupaten Konsel, Sulawesi Tenggara (Sultra)

 

RDP itu, permintaan dari masyarakat dan mahasiswa Kecamatan Baito sehubungan dengan aktivitas Perusahaan PT. Kilau Indah Cemerlang (KIC).

menurut masyarakat setempat perusahaan tersebut telah melakukan penyerobotan lahan masyarakat yang berada di wilayah Desa Baito dan Desa Sambahule Kecamatan Baito.

 

Masyarakat sudah sering ke kantor Perusahaan PT. KIC bahwa lahan tersebut belum dibebaskan, dan jika lahan telah diganti rugi maka masyarakat tidak akan menuntut. Permasalahan yang ada sebenarnya beberapa lahan belum diganti rugi.

 

Menanggapi hal itu pihak PT. KIC  menyampaikan untuk lokasi-lokasi yang belum tertanam dan belum HGU akan di negosiasi, sedangkan lokasi-lokasi yang ter HGU maka tidak mungkin diganti rugi karena masyarakat yang menuntut cukup banyak.

 

“Selama berinvestasi tidak pernah kami membebaskan lahan yang telah di HGU. Data-data siap ditujukan dan sesuai dengan kondisi di lapangan, dan jika data harus disampaikan pihak perusahaan meminta surat resmi untuk mengajukan data” jelas RS perwakilan ¬†PT. KIC.

 

Mendengar hal tersebut, Anggota DPRD Dr. Sabrillah mengatakan Hasil Survey di Lapangan adalah HKM bukam HGU, hasil clearing masuk wilayah HKM.

 

“Pada saat akan membuka lahan maka perusahaan harus membebaskan lahan masyarakat. Data-data harus jelas seperti ganti rugi lahan masyarakat, jika hanya deskripsi narasi maka ini tidak dapat diterima untuk mencari solusi. Seandainya data dari perusahaan jelas maka permasalahan tidak akan terjadi karena bukti telah menjelaskan” imbuhnya

 

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi I Nadira mengenai permasalahan tersebut, ia mengatakan bahwa DPRD siap menjaga Investasi yang ada namun harus ada data-data yang lengkap. Pihak pemerintah desa harus memberikan data terkait dengan masyarakat yang belum diganti rugi. Semua masyarakat Sambahule dan Baito yang belum di ganti rugi lahan akan masuk dalam data. Hak-hak masyarakat harus diselesaikan.

 

“DPRD siap membantu dalam menyelesaikan permasalahan, oleh karena itu DPRD minta kepada pihak perusahaan untuk bekerja bersama dalam menyelesaikan permasalahan yang ada”ungkap Nadira

Selanjutnya, surat resmi akan di kirimkan ke pihak perusahaan. Pihak perusahaan harus memperhatikan masyarakat. Data harus diberikan kepada DPRD, serta diluar HGU semua aktivitas dihentikan. Dalam kawasan hutan tidak di perbolehkan untuk beraktivitas didalamnya karena termasuk tindak pidana.

 

Di akhir rapat, ketua DPRD Irham Kalenggo menambahkan, dulu pada saat penggusuran tanaman tumbuh telah diganti rugi tetapi pihak pemerintah daerah tidak transparan. Selaku pimpinan DPRD apapun yang dibutuhkan dalam penyelesaian masalah maka DPRD menyiapkan.”akhirnya

 

RDP ini dipimpin oleh Ketua Komisi I Nadira, SH dihadiri Ketua DPRD Irham Kalenggo, S.Sos,.M.Si dan Anggota DPRD Lainnya Anshari Tawulo, SE, Djuharuddin, S.Si,.M.Si, Dr. Sabrillah Taridala, ST.,M.Si. Serta Ka. BPMD, BPN Konsel, Pihak Perusahaan PT. KIC dan Masyarakat Kecamatan Baito/(Red/Satriani)


 

error: Hak Cipta dalam Undang-undang