,

Ekonomi Neoliberal Apapun Akan Dikenai Pajak

Ketgam : Ekonomi Neoliberal
Ketgam : Ekonomi Neoliberal

Oleh : Mutia Kanza

Semua pemilik platform begitu kaget saat terdengar adanya Implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 tahun 2018 tentang Pajak untuk e-dagang. Pemerintah ingin agar pedagang, pengusaha, dan penyedia jasa di platform e-dagang itu membayar pajak mulai April 2019. Layaknya semua pedagang offline pun seperti toko-toko, pengusaha yang punya pabrik, toko atau restoran pun sudah harus memiliki NPWP. Dari pedagang offline ini sudah harus melaporkan omzet dagangnya per tahun berapa. Jika kurang dari Rp4,8 milliar akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 0,5 persen dari omzet. Sedangkan mereka yang omzetnya melebihi 4,8 milliar akan dikukuhkan sebagai penguasaha kena pajak dan membayar pajak sebesar 10% dari omzet.

Sementara bagi penyedia platform, diwajibkan untuk memiliki NPWP, mereka juga harus memungut, menyetor dan melaporkan PPN, dan PPH yang terkait dengan penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa. Menurut Managing Partner dari Danny Darussalam Tax Center berpendapat bahwa bisnis yang dijalankan melalui platform e-dagang sepantasnya dikenakan pajak sebagaimana ketentuan pajak pada umumnya. Sementara untuk youtuber dan selebgram tentunya juga berlaku untuk hal yang sama karena mereka juga mempunyai penghasilan seperti juga pengusaha online. Jadi implementasi pajak penghasilan berlaku bagi semua warga (kompasnia.com, 15/01/19).

Mengerikan pemerintah hari ini bagaikan vampir yang haus ‘darah’ rakyatnya sehingga menghispanya melalui pajak. Beginilah kondisi sistem ekonomi neoliberal yang menjadikan pajak sebagai pendapatan utama negara. Jelas kebijakan ini merugikan bahkan mendzalimi rakyat. Masih banyak rakyat yang merasakan kekurangan dengan pendapatan yang diperoleh untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tapi penguasa masih tega memalaki mereka atas nama pajak. Padahal negeri ini begitu kaya dengan sumber daya alam yang seharusnya dapat dikelolah dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat bukan malah diberikan kepada pihak asing atau swasta seperti saat ini.

BACA JUGA :   Aktivitas Pertambangan Batu Desa Pangipangi Dilarang, Sebelum Kantongi Izin

Kondisi seperti ini tentu tidak akan terjadi ketika sistem ekonomi Islam tegak. Sebab dibagun di atas paradigma yang lurus yaitu dengan mengoptimalkan anugerah kekayaan alam yang diberikan oleh Allah Swt. dengan pengaturan yang benar dan membawa rahmat bagi seluruh rakyat. Sebagaimana hadist Rasulullah Saw. yang artinya “Orang-orang (Masyarakat) bersekutu dalam hal : air, padang gembalaan dan api.” (HR. Abu Ubaid). Hadist ini menegaskan bahwa yang termasuk harta milik umum yang menguasai hajat hidup masyarakat adalah semua kekayaan alam yang sifat dan pembentukannya menghalangi individu untuk menguasainya.

Sudah saatnya kita kembali pada aturan Islam dan mencampakkan aturan buatan manusia yang penuh nafsu dan kepentingan. Sehingga pajak tidak lagi memberatkan kehidupan rakyat. Wallahu a’lam bi ash-shawab. (***)

 

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co