,

Friksi POP, Antara Prioritas Anggaran atau Intervensi Korporasi ?

#Mariana, S.Sos ,
#Mariana, S.Sos ,

Oleh : Mariana, S.Sos (Guru SMPS Antam Pomalaa – Kolaka)


Dunia pendidikan kembali di hebohkan dengan mundurnya PGRI, NU dan Muhammadiyah dari Program Organisasi Penggerek (POP) oleh Kemendikbud. Sebagaimana diketahui skema POP merupakan episode keempat dari terobosan kebijakan Program merdeka Belajar yang digagas oleh Nadiem pasca ditunjuk sebagai menteri.

POP merupakan program pemberdayaan masyarakat secara masif melalui dukungan
pemerintah untuk peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah berdasarkan model-model
pelatihan yang sudah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan
hasil belajar siswa.

Program ini tampak bagus sebab bertujuan untuk peningkatan kualitas guru dan kepala
sekolah yang tentunya berefek pada kualitas dari hasil belajar siswa, mengingat Indonesia
memiliki rating yang rendah terkait mutu pendidikan apabila diukur dari PISA. Berdasarkan
hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) 2018, dalam kategori
kemampuan membaca, sains, dan matematika, skor Indonesia tergolong rendah karena berada
di urutan ke-74 dari 79 negara.

Perlu diketahui, PISA merupakan program tiga tahun sekali yang digagas oleh OECD
(Organisation for Economic Co-operation and Development) untuk mengukur kompetensi
belajar peserta didik global. Untuk nilai kompetensi membaca, Indonesia berada dalam
peringkat 72 dari 77 negara. Untuk nilai Matematika, berada di peringkat 72 dari 78 negara.
Sedangkan Sains berada di peringkat 70 dari 78 negara.

Pelaksanaan POP dilakukan secara terbuka dengan melibatkan sejumlah organisasi
kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, terutama organisasi yang memiliki
rekam jejak yang baik dalam implementasi program pelatihan guru dan kepala sekolah.
Dalam pelaksanaannya, ormas pendidikan dapat membentuk sebuah konsorsium dengan
ormas lain. meskipun POP ditujukan bagi ormas pendidikan yang telah berpengalaman,
namun dengan adanya konsorsium tersebut, ormas non pengalaman dapat bergabung sebagai
anggota.

Ormas penggerek yang terpilih akan melaksanakan program di daerah dengan dukungan
kemendikbud berupa bantuan dana, pemantauan dan evaluasi dampak, serta integrasi
program yang terbukti baik ke dalam program Kemendikbud. Adapun bantuan yang diterima
setiap organisasi berbeda tergantung pada hasil evaluasi dan dibagi berdasarkan kategori.
Hanya saja, selain murni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terdapat skema
pembiayaan mandiri dan dana pendamping (matching fund). Sejumlah organisasi penggerek
akan menggunakan pembiayaan mandiri dan matching fund.

BACA JUGA :   Komik Rasa LGBT, Menggugat Idealisme Pembaca

Tonoto Foundation merupakan salah satu organisasi penggerek yang menggunakan
pembiayaan mandiri yang akan bekerjasama dengan pemerintah melalui POP untuk
mendorong percepatan peringkat global pendidikan Indonesia. Begitupun dengan Yayasan

Putera Sampoerna menjelaskan mereka bersama-sama dengan mitra dalam dan luar negeri
mendukung program POP (di luar APBN) menggunakan skema matching fund.

Karena persoalan anggaran dan kriteria pemilihan ormas dan lembaga pendidikan yang tidak
jelas dan tidak transparan sehingga menimbulkan friksi di kalangan organisasi penggerak.
Salah satu sorotan Muhammadiyah adalah kriteria pemilihan ormas dan lembaga pendidikan
yang ditetapkan lolos evaluasi proposal sangat tidak jelas dan tidak transparan.

Hal yang sama juga di ungkapkan NU yakni konsep POP tidak matang, tidak jelasnya
organisasi yang bisa mengajukan usulan untuk menjadi bagian dalam pelaksanaan program,
prosedur seleksi juga tidak jelas. Begitupun dengan PGRI, menurutnya dana POP seharusnya
bisa digunakan untuk menunjang kebutuhan infrastruktur, sekolah, guru, dan murid. (
SOLOPOS.COM, 26/7/2020).

Jika ditelisik, maka POP menjadi masalah, disebabkan karena: Pertama: Anggaran. Alokasi
dana untuk menyokong Program Organsasi Penggerak sekitar Rp 595 miliar per tahun. Hal
tersebut dipaparkan oleh Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK)
Kemendikbud Supriano, dalam konferensi pers di Gedung Kemendikbud, Selasa (11/3/2020).
( KOMPAS.com, 11 Maret 2020).

Sebenarnya jika dana itu digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan negeri ini secara
menyeluruh maka tidak jadi persoalan, hanya saja apakah ada jaminan bahwa dengan
pelatihan guru dan kepala sekolah maka akan ada perbaikan secara signifikan bagi kualitas
peserta didik, toh selama ini pelatihan banyak dilakukan untuk guru dan kepala sekolah tapi
hasilnya tetap saja kualitas pendidikan belum meningkat.

Masalah sesungguhnya bukan hanya persoalan kualitas guru dan kepala sekolah, tapi banyak
faktor yang memengaruhi mutu pendidikan suatu Negara, misalnya saja infrastruktur, fasilitas
atau sarana prasarana pendidikan, beban psikologis guru maupun siswa, kurikulum, materi
pelajaran, jumlah dan waktu pelajaran, dan lain-lain, semuanya itu mencakup sistem
pendidikan itu sendiri.

Pun dengan pemerataan kualitas pembelajaran di semua tempat, termasuk daerah terpencil
sekalipun, jangan sampai yang diperhatikan secara intens adalah kualitas pendidikan di
daerah kota yang sudah maju tapi lingkup desa yang terpencil justru terabaikan, padahal
untuk mengukur keberhasilan itu dilihat dari semua sisi, maka apakah dengan anggaran POP,
kualitas pendidikan akan tercapai atau justru akan berakhir dengan kesia-siaan.

BACA JUGA :   Kantor Bahasa Sultra Gelar Lomba Menulis Bahan Bacaan, Hadiahnya Puluhan Juta

Modal semangat saja tidak akan cukup untuk meningkatkan kualitas pendidikan tapi harus
dengan pengamatan dan penelitian yang mendalam mengenai sebab ketertinggalan
pendidikan negeri ini. Lebih khawatirnya lagi jika dana sebesar itu hanya sekadar dibagi-bagi
untuk menghabiskan anggaran, bahkan pada organisasi yang tidak paham pendidikan dan
orientasinya hanya pada bisnis maka tentu bukan keberhasilan yang didapatkan, tetapi
kegagalan, justru anggaran ini bisa disalahgunakan untuk kepentingan lain atau malahan
berpeluang terjadinya praktik KKN.

Kedua: Liberalisasi pendidikan. dalam POP, apapun organisasinya boleh ikut dalam seleksi
asalkan bergerak dalam pendidikan, baik yang berpengalaman ataupun tidak, bahkan dengan
adanya konsorsium, siapapun dan darimanapun dapat menjadi mitra bagi anggota POP,
bahkan dari luar negeri sekalipun.

Mengamati sekilas nampaknya arah pendidikan akan di liberalisasi sesuai arah bisnis dan
kerja. Sebab esensi dari banyaknya program yang dikeluarkan adalah untuk mencetak
generasi yang siap kerja. Kurikulumpun akan semakin liberal sesuai arahan para pebisinis
dibidang pendidikan.

Output generasi yang dihasilkan dari pendidikan akan ditujukan untuk menjadi buruh
pasaran. Para murid akan dipahamkan bahwa belajar itu untuk menjadi pekerja yang
dibutuhkan pasar. Pencapaian mungkin bisa meningkat dari aspek pengetahuan dan teknologi
tapi akan gersang dari nilai-nilai spiritual.

Guru dan siswa akan jadi korban dari sistem yang diberlakukan. Guru akan ditekan untuk
mencapai target berkualitas ala proyek POP, padahal mencetak generasi berkualitas bukanlah
perkara instan. Jangan sampai hanya kejar target tapi hasilnya justru semakin buruk apalagi
situasi masih dalam kondisi pandemi.

Begitupun dengan peserta didik akan jadi korban kebijakan pendidikan liberal dengan nilai
tertiggi memperoleh materi sebanyak-banyaknya, jadinya pendidikan akan menghasilkan
manusia bagaikan robot yang dapat mencetak uang.

Lebih parahnya jika ada upaya negara melepaskan diri mengurusi pendidikan dan
menyerahkan pada korporasi untuk mengurusinya, selain liberalisasi pendidikan, orientasi
pendidikan akan semakin dikapitalisasi sehingga pendidikan akan semakin mahal dan sulit
dijangkau masyarakat menegah kebawah, bukan hanya itu sekulerisasi pendidikan juga akan
semakin nyata, dengan terbentuknya manusia yang bermental materi tapi jauh dari nilai-nilai
agama.

Apalagi korporasi yang terlibat tidak sedikit yang asasnya adalah sekuler, yang punya
tendensi untuk liberalisasi pendidikan, pun dengan mitra bisnis mereka adalah luar negeri
yang berideologi kapitalisme dengan tujuan meliberalkan kehidupan negara-negara didunia,
termasuk berusaha memajukan pendidikan dengan asas liberal sekulerisme.

BACA JUGA :   Ribuan Masyarakat Koltim, Meriahkan Pawai Taaruf Musabaqah Tilawatil Quran

Ketiga: Fokus pada peningkatan sains teknologi lupa pada karakter. Arah pendidikan negeri
ini kian jelas yakni mencetak generasi yang pintar dan memiliki keterampilan dibidang
teknologi. sayangnya, itu tidak dibarengi dengan peningkatan karakter dan pemahaman
agama yang baik. Padahal selama ini kepintaran tanpa dibekali dengan pemahaman agama
justru sangat rawan terjadi penyimpangan.

Tidak heran pendidikan sekuler menghasilkan pejabat publik yang suka korupsi, jika jadi
pengusaha maka sangat mudah melakukan eksploitasi secara serakah terhadap sumber daya
alam maupun sumber daya manusia, Jika jadi pekerja bawaannya adalah depresi hingga
terlibat miras, pergaulan bebas, narkotika, judi bahkan bunuh diri.

Homo homini lupus adalah hal yang biasa terjadi dalam dunia bisnis dan jabatan yang
dihasilkan dari pendidikan Kapitalisme Liberal yang mementingkan kualitas kepintaran
dalam sains teknologi tanpa pemahaman agama yang holistik.

Padahal, apabila visi dan misi pendidikan dikuatkan dengan agama dan penguasaan sains
teknologi pasti akan melahirkan generasi berkualitas yang tidak sakadar robot untuk pasar
atau industri tapi manusia yang bermanfaat untuk masyarakat maupun Negara bukan hanya
kemampuannya mengusai sains teknologi tapi perilakunya yang akan menjadi contoh bagi
masyarakat.

Hal ini pernah terjadi pada zaman kejayaan Islam, yang mampu melahirkan ilmuan
berpengaruh yang manfaat ilmunya menginspirasi dan membekas hingga keseluruh dunia,
ada Al-khwarismi, Al-Farabi, Ibnu Rusyd, Ibnu al-Haitsam, Ibnu khaldun, Al-Kindi, Abu
Rayhan al- Biruni, Ibnu Taimiyah, dan masih banyak ilmuan Islam yang terkenal selain
karena ilmu dan penemuan sains dan teknologi, mereka juga terkenal karena akhlak
mulianya.

Karena itu peradapan yang unggul terlahir dari pendidikan yang menjadikan agama sebagai
pilar atau pondasinya, sedangkan sains dan teknologi adalah unsur penguatnya. Pendidikan

ala kapitalis liberal yang kering akan nilai-nilai religi justru akan menjadi bumerang atau bom
waktu bagi peradapan suatu Negara, terlebih jika pendidikan diarahkan ke sosialis komunis
yang mengingkari hakikat Penciptaan, tentu lebih parah lagi, Karena itu harus ada alternatif
lain dari sistem yang ada di dunia. Wallahu a’lam (***)