Gemilang !!! Pemda Konawe Raih Prestasi WTP

Foto bersama BPK perwakilan Sultra bersama Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa, Ketua DPRD Kab.Konawe Gusli Topan Sabara.ST, Sekda Konawe H.Ridwan Lamarao. (Humas Konawe)

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe dibawa tangan dingin Bupati Kery Syaiful Konggoasa bersama Wakil Parinringi. SE. M.Si berhasil merebut predikat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kali pertama sejak Kabupaten Konawe ini terbentuk.

Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa menuturkan, Ia sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam tercapainya prestasi WTP tersebut. Sebelumnya, Konawe hanya mampu meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Namun predikat WTP kali ini dapat diraih karena kerja-kerja cerdas dan kompaknya birokrasi pemerintahan di Konawe.

Dikatakannya, prestasi WTP telah menunjukkan keseriusan semua pihak untuk mengelolah keuangan daerah dengan baik karena jika ada satu kepincangan salah satu dinas maka WTP tidak akan mungkin diraih. Dijelaskannya (Kery-Red) dalam meraih WTP itu yang utama adalah menjalankan aturan sesuai peraturan perundang-undangan yakni proses pencairan keuangannya, pertanggungjawabannya dan lainnya. Semua harus tertibkan.

“Salah satu kunci dapat meraih WTP adalah pengawasan dari kepala daerah terhadap aparat birokrasi yang dipimpin. Kery mengaku sering berdiskusi dengan satuan perangkat kerja daerah (SKPD) untuk mengamati hal-hal apa saja yang masih dianggap keliru sehingga langsung diperbaiki. ” terangnya

Kata Kery, selain itu, pemerintah Konawe juga sangat ketat dalam hal pengeluaran keuangan baik perjalanan dinas dan lain sebagainya. Menurutnya, saat ini tidak ada lagi yang namanya panjar-panjar (uang muka) dalam perjalanan dinas. Semua dibayar setelah perjalanan tersebut selesai dilakukan sehingga pertanggungjawabannya jelas.

“hal yang dianggap sulit dalam upaya mendapatkan WTP yakni berkaitan dengan pengelolaan aset. Sebagai daerah induk yang sudah memekarkan beberapa kabupaten, pemerintah Konawe sempat kesulitan dalam pelaporan aset daerah.”Ibuhnya Kery

Dilanjutkannya (Kery-Red), prestasi WTP memberikan banyak dampak positif bagi pemerintahannya utamanya bertambahnya kepercayaan diri aparat pemerintahan untuk bekerja lebih maksimal. Opini masyarakat terhadap pemerintah juga akan semakin baik karena pelaporan keuangan yang sangat baik.

“LHP WTP tersebut juga membuktikan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) di pemerintahan Konawe sudah sangat memadai dan tidak kalah dengan daerah-daerah lain. Kondisi yang demikian juga membuat Konawe tidak khawatir menghadapi persaingan global utamanya era ekonomi ASEAN. Selain itu dampak positif lainnya adalah kepercayaan pemerintah pusat terhadap Konawe akan semakin besar. Untuk anggaran-anggaran dari pemerintah pusat tentu akan bertambah termasuk untuk alokasi anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN).” terangnya

Kery mengungkapkan, Konawe menjadi daerah pertama di Indonesia yang disetujui untuk meminjam anggaran sebesar itu. Penandatanganan kerja sama dan surat utang tersebut telah dilakukan di hari yang sama ketika Konawe meraih predikat WTP, Kamis (28/7/2016).

“ Baru konawe yang pertama itu diberikan Rp. 232 Miliar, karena kepercayaan yang sangat tinggi pemerintah pusat terhadap pemerintah konawe. Salah satu penyebabnya adalah penyelenggaraan pemerintah kita tahun 2015 dalam hal laporan keuangan bisa WTP,” ujar Kery.

Ketua DPRD Konawe Gusli Topan Sabara menuturkan. Dirinya sangat mengapresiasi pencapaian pemerintah Konawe. DPRD sesuai tugas dan fungsinya akan terus mengawal prestasi tersebut suapaya bisa dipertahankan. Selama ini DPRD telah berperan dengan baik mendorong upaya pemerintah Konawe meraih WTP utamanya agar selalu menjalankan rekomendasi BPK dari tahun ke tahun. Sebelumnya selama 3 tahun berturut-turut Konawe selalu mendapat WDP namun karena rekomendasi BPK terus ditindaklanjuti maka kali ini bisa mencapai WTP. “Selama 54 tahun usia Konawe baru pemerintahan kali ini yang bisa mendapatkan opini WTP. Ini DPRD sangat memberi apresiasi,” ujar Gusli.(***)

error: Hak Cipta dalam Undang-undang