Guru Honorer Kanak-kanak di Konawe Minta Ada Seleksi P3K Tingkat TK

KONAWE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe melalui Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Forum Guru Honorer Kabupaten Konawe beserta Guru tingkat Kanak-kanak se-Konawe

Rapat Paripurna berlangsung di Gedung Gusli Topan Sabara. Jum,at 11 Februari 2022 yang di buka oleh Ketua DPRD Konawe Ketua Dr. H. Ardin,S.Sos., M.Si serta di ikuti oleh anggota DPRD Konawe diantaranya Ketua Komisi III H. Ginal Sambari, Kristian, Umar Dema, Ulfia serta dari perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe serta dari sejumlah guru TK

Kedatangan ratusan guru honorer taman Kanak-kanak (TK) di gedung wakil rakyat itu menuntut kuota aparatur sipil negara (ASN) dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di adakan serta sekolah TK yang masih swasta untuk di Negerikan.

Ketua forum guru honorer Kabupaten Konawe, Haspian menuturkan agar guru tingkat Kanak-kanan untuk tidak di abakain.

Dikatakannya, Basis fundamental pendidikan nasibnya adanya di taman Kanak-kanak, kenapa tidak ada kuota guru TK PPPK di Konawe,

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konawe melalui kepala seksi kompetensi dan pengembangan karir, Asran Lasahari, mengatakan kuota ASN PPPK guru tergantung dari kebutuhan sekolah yang ditentukan oleh data pokok pendidik (Dapodik).

“Penentuan kuota ASN PPPK guru tergantung dari kebutuhan sekolah itu sendiri. Kita di kabupaten Konawe tetap mengusulkan, tetapi semua kembali kepada kebutuhan sekolah,” ungkap Asran.

Dia juga menyebutkan, beberapa hal yang menjadi kendala dalam pengusulan kuota ASN PPPK TK kabupaten Konawe selain sekolah negeri hanya 4, linearitas ijazah guru TK juga tidak bersesuaian dengan kuota guru TK.

” linearitas ijazah juga menjadi kendala dalam pengusulan kuota PPPK. Ada guru kita yang mengajar di TK, sedangkan ijazahnya pendidikan guru SD bukan guru TK (PGTK),” ungkapnya.8

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Konawe H. Ardin minta bukan hanya sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dipikirkan oleh pemerintah tetapi juga sekolah TK karena di sana dimulai pendidikan karakter anak.

“Tapi saya sangat yakin, kalau hal itu didorong ke pak Bupati pasti langsung ditandatangani. Karena beliau sangat peduli dengan pendidikan,” ungkap Ardin.
Ia pun berharap kehadiran guru honorer di Kantor DPRD Konawe tidak dijadikan masalah oleh Dinas. Karena kata dia, mereka datang untuk memperjuangkan nasibnya untuk diakomodir menjadi P3K seperti guru honorer lainnya (SD, SMP – red).

Sementara itu, Ketua Komisi III H. Abdul Ginal Sambari menyebut secara kelembagaan DPRD Konawe meminta kepada pemerintah daerah untuk segera berbuat agar sejumlah TK swasta tersebut bisa menjadi negeri.

“Minimal tiap kecamatan ada TK Negeri. Kita ingin guru honorer TK juga mendapatkan kuota P3K yang sesuai,” katanya.


Reporter : Randa
Publizher : Iksan


 

error: Hak Cipta dalam Undang-undang