Hegemoni China Ancam Kedaulatan Indonesia

#Hamsina Halisi Alfatih,
#Hamsina Halisi Alfatih,

Oleh: Hamsina Halisi Alfatih


Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh menyebut, saat ini bahasa daerah di Sultra bertambah dengan bahasa China. Hal itu bukannya tanpa sebab, Abdurrahman menyampaikan, saat ini sudah puluhan ribu Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang bekerja di Sultra. (Telisik.id, 20/07/20)

Masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China  di Indonesia bukanlah isapan jempol semata. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Maret 2018.

Bahkan ribuan TKA asal China ini mulai menguasai lapangan pekerjaan di Indonesia terutama di wilayah Sulawesi Tenggara. Bukan hal aneh ketika serbuan tenaga kerja asing berbondong-bondong didatangkan ke Indonesia. Hal ini dikarenakan pemerintah lebih mempercayakan para TKA dibanding pekerja lokal. Walhasil, upaya tersebut membuahkan para pekerja lokal terancam di PHK atau dirumahkan.

Padahal sebelumnya Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi sempat menolak kedatangan TKA asal China tersebut. Namun  Gubernur Sultra kini menerima hampir 500 TKA China masuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Dilansir dari Detiknews.com, (16/6/2020) hal ini diungkapkannya sebagai upaya untuk menyerap ribuan pekerja lokal, selain itu Ali Mazi  pun mengatakan kedatangan ratusan TKA tersebut juga dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

Melihat kenyataan ini, dipastikan kedatangan TKA asal China akan semakin mengancam ketersediaan lapangan kerja di Indonesia. Hal ini terlihat semenjak pemerintah mendatangkan TKA tersebut sejak 11 tahun yang lalu. Berdasarkan Laporan Survei Nasional Tenaga Kerja Asing di Indonesia Tahun 2009 melalui sumber data Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter tanggal 22/10/2010, jumlah TKA yang tercatat bekerja di Indonesia per akhir September 2009 mencapai 45.384 orang, sebagian besar (63%) berada di DKI Jakarta, sisanya tersebar di seluruh Indonesia utamanya yang terbesar berada di 7 (tujuh) provinsi yaitu berturut-turut Jawa Barat (9%), Riau/Kepri (6%), Banten (5,3%), Bali (3,6%), Jatim (3,2%), Sumut (2,1%), dan Jateng (1,4%). Ada yang sudah masuk dan bekerja di Indonesia dan jumlahnya cenderung terus meningkat seiring dengan meningkatnya investasi China yang masuk ke negara ini.

Pengaruh negara superior tidak hanya dipegang oleh AS. Sekelas China saat ini sudah mulai melebarkan sayapnya hingga di beberapa negara bagian termaksud Indonesia. Menjajah tanpa perang, itulah strategi China dalam menaklukkan negara-negara yang  memiliki potensi SDA. Berawal dari janji manis hingga berakhir tragis dengan setumpuk hutang negara-negara yang tak mampu melunasinya bahkan tak segan akan dieksploitasi habis-habisan.

Indonesia saat ini tengah menjadi target jajahan China, bukan tanpa sadar pemerintah seolah membuka pintu lebar tersebut melalui bentuk  kerja sama salah satunya adalah hutang. Belum lagi adanya serbuan TKA China menambah luka pilu rakyat lokal yang siap kehilangan pekerjaannya. Padahal kualitas SDM di negeri ini pun patut diperhitungkan. Namun, pengaruh kekuasaan China sebagai negara kapital membuat negara pengengekornya seolah tak berkutik.

Dari sini kita bisa menilai bahwa pemerintah sepenuhnya tidak peduli dengan nasib rakyat. Negara hanya sebagai regulator yang menjamin kesejahteraan jajahan asing tanpa memikirkan efek jangka panjang terhadap kedaulatan bangsa ini. Selain itu, hutang yang kian menumpuk atas China menjadi mimpi buruk Indonesia yang mungkin saja berdampak di eksploitasi habis-habisan SDA di negeri ini.

Inilah bingkai yang di gambarkan oleh sistem kapitalisme. Negara yang tak sepenuhnya hadir meregulasi hak-hak serta kepentingan rakyat. Negara hanya mencari keuntungan semata dibalik penderitaan rakyat, bahkan rela membiarkan negara asing menjarah di negara nya sendiri. Hal ini berbanding terbalik ketika Islam begitu sangat memperhatikan kepentingan serta kesejahteraan umat.

Jaminan kesejahteraan dalam perspektif Islam dapat terwujud bukan karena kebetulan semata. Hal ini terlihat karena bentuk aturannya serta kebijakannya yang diterapkan oleh negara khilafah sebagai representasi atas seluruh aturan Islam secara kaffah (menyeluruh). Kebijakan ini pun terlihat ketika Islam menetapkan bahwa setiap muslim laki-laki, khususnya kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab untuk bekerja guna memberikan nafkah baginya dan bagi keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.

Tak hanya itu, dalam Islam seorang kepala negara (khalifah) memiliki kewajiban untuk mengayomi dan menjamin kesejahteraan rakyatnya. Seorang pemimpi negara di dalam Islam juga wajib menerapkan seluruh syariat Islam seperti dalam sistem ekonomi, politik dan lainnya. Dan hal ini tidak akan kita dapati dalam sistem kapitalisme liberal. Yang mana kesejahteraan hanya diberikan kepada mereka yang memiliki modal.

Oleh karena itu, sudah saatnya kita kembali kepada penerapan Islam secara menyeluruh. Dengan aturannya yang begitu sempurna akan membawa kehidupan umat lebih sejahtera. Allah SWT:

وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ

“Kami tidak mengutus engkau, Wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia” (QS. Al Anbiya: 107) Wallahu A’lam  Bishshowab


error: Hak Cipta dalam Undang-undang