Hukuman Mati Koruptor Dalam Demokrasi, Solusi Atau Ilusi ?

Vikhabie Yolanda Muslim
Vikhabie Yolanda Muslim

Oleh : Vikhabie Yolanda Muslim, S.Tr.Keb


OPINI : Ibarat luka disiram dengan air garam, tak hentinya masyarakat di negeri zamrud khatulistiwa dikejutkan dengan kasus korupsi fantastis yang kali ini datang dari Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK telah menetapkan Mensos sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan Covid-19 pada 6 Desember lalu yang disebut mencapai Rp 17 miliar (detik.com).  

 

Sungguh ironi dan menyakitkan melihat deretan angka hasil korupsi dana bantuan sosial yang seharusnya menjadi hak masyarakat di tengah pandemi, justru dipangkas dan disalahgunakan demi kepentingan pribadi. Betapa teganya para pemangku kebijakan yang telah mengkhianati amanah rakyat. Berjuta rakyat sedang berjuang menahan lapar di tengah pandemi, namun di sisi lain ternyata masih ada pihak-pihak yang berpesta pora.

 

Akibatnya, banyak yang mengutuk bahkan menuntut agar pelaku diberi hukuman mati atas tindakannya yang tidak berperikemanusiaan. Masyarakat menanti apakah pelaku akan dihukum mati sesuai dengan ketentuan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-undang 31 tahun 1999 pasal 2, yang menyatakan bahwa: dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

 

Dalam lampiran penjelasan pasal per pasal di undang-undang pun telah dijelaskan, yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan misalnya dalam keadaan gawat darurat atau bencana. Jutaan rakyat kini masih menanti tindakan tegas dari pemerintah.

Apakah benar akan diterapkan hukuman mati sesuai dengan yang tertulis dalam undang-undang ?

Namun tampaknya, wacana hukuman mati ini pun dimentahkan oleh beberapa pihak yang menilai bahwa hukuman mati untuk koruptor sebagai hukuman yang tidak efektif. Salah satunya oleh Direktur Eksekutif ICJR (Institute for Criminal Justice) Erasmus Napitupulu,

 

BACA JUGA :   Meninjau Ulang Soal Ledakan Penduduk

menekankan bahwa penjatuhan hukuman mati sama sekali tidak mempunyai dampak positif terhadap pemberantasan korupsi di suatu negara. Pihaknya pun menyatakan narasi pidana mati menandakan bahwa pemerintah berpikir pendek atas penanganan korupsi di Indonesia (merdeka.com).

 

Lantas, masifnya praktek korupsi yang telah mengakar, menjadikan kita bertanya-tanya, apakah selama ini usaha yang dilakukan pemerintah masih belum cukup memberikan efek jera untuk memberantas korupsi di negeri ini? Bahkan menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang melakukan survei terhadap tren persepsi publik tentang korupsi di Indonesia, terdapat peningkatan presentase sebesar 45,6 persen responden yang menilai korupsi Indonesia kian meningkat tinggi dalam 2 tahun terakhir.

 

Maka, jika kita melihat permasalahan tersebut secara cermat, sebenarnya, kasus korupsi yang terungkap tidak lepas dari terlibatnya unsur petinggi negara dan juga partai politik. Sehingga  penanganan korupsi yang ada saat ini belum dilakukan secara komprehensif, alias setengah hati, dan cenderung tidak menampakkan kesungguhan dan keseriusan.

 

Hal ini terlihat dari tidak adanya keteladanan dari para pemangku kebijakan negeri serta elit politik hingga pemimpin negeri dalam upayanya mengungkap kasus korupsi, sementara tingkat kepercayaan masyarakat pun kian merosot.

 

Lantas timbul pula pertanyaan, tidak adakah solusi atas permasalahan korupsi yang telah menggurita saat ini ? Jawabannya tentu ada. Jawabannya dapat kita temukan secara jernih dalam Islam.

 

Ya, Islam yang bukan hanya sebagai agama yang mengatur perkara ibadah antara makhluk dengan Tuhannya, tapi juga berisi aturan yang mengatur perkara kehidupan, mulai dari bangun tidur hingga bangun negara. Lalu bagaimana seharusnya upaya preventif dan kuratif mengatasi korupsi dalam Islam ?

 

Pertama, yakni larangan untuk menerima suap, sogokan ataupun hadiah baik di lingkungan pemerintahan ataupun dalam tatanan masyarakat umum. Tentang perkara ini, Rasulullah telah bersabda,

 

BACA JUGA :   Candu Rebusan Pembalut, Remaja Butuh Penyelamat!

Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap” (H.R. Abu Dawud). Kemudian tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasulullah dengan tegas menyatakan, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur” (H.R. Imam Ahmad).

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co