Hukuman  Kebiri : Ilusi Hentikan Aksi Predator Seksual

Irma Damayanty Djabar
Irma Damayanty Djabar

Oleh : Irma Damayanty Djabar, S.Pd (Muslimah Kendari)


 

Aksi predator seksual di Indonesia merupakan salah satu permasalahan yang belum mendapatkan solusi tuntas. Salah satu kasus yang menggemparkan adalah seorang pria berusia 20 tahun yang menjadi pelaku pemerkosaan sembilan anak perempuan di Mojokerto,  juga menjadi yang pertama dijatuhi hukuman kebiri kimia di Indonesia. Namun, hukuman itu terancam tidak bisa dijalankan karena terbentur sejumlah aturan dan kode etik kedokteran (CNNIndonesia.com, 29/8/2019). Namun, karena banyaknya kasus kejahatan seksual terhadap anak sehingga tak sedikit negara-negara lain menerapkan hukuman kebiri.

Tak terkecuali pemerintahan Indonesia, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. PP itu tertuang dalam Nomor 70 Tahun 2020 yang ditetapkan Jokowi per 7 Desember 2020. Tujuan aturan diteken karena menimbang untuk menekan dan mengatasi kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, juga sebagai efek jera terhadap predator seksual anak (Viva.co.id, 3/1/2021).  Lantas, apakah hukuman kebiri ini mampu menghentikan aksi predator seksual?

Solusi Tidak Efektif

Seyogyanya sebuah permasalahan pasti membutuhkan pemecahan yang komprehensif, mencari akar masalah secara mendasar dan menyeluruh sehingga kecil kemungkinan permasalahan tersebut berulang. Ini juga berlaku pada  kasus predator seksual terhadap anak. Terlebih dahulu menggali akar permasalahannya sebelum menetapkan solusinya. Tanpa penggalian akar masalah secara menyeluruh, alih-alih memberi solusi, yang ada justru masalah tak tuntas bahkan semakin bertambah.

Sejatinya, kejahatan seksual adalah permasalahan yang dipicu oleh berbagai kondisi. Poin utama nya adalah sistem yang kita terapkan sekarang melahirkan gaya hidup liberalisme yang menjadikan aurat diumbar, pornoaksi-pornografi, campur baur laki-laki dan perempuan, bermesraan di tempat umum menjadi tontonan sehari-hari. Terlebih era digital sekarang, kemaksiatan mudah menyebar. Ini adalah aktivitas-aktivitas yang memicu munculnya hasrat seksual. Sementara,  pernikahan sebagai tempat pelampiasan hasrat seksual yang sah secara agama dan negara telah dipersulit. Inilah awal merajalelanya perzinaan, penyimpangan, bahkan kejahatan seksual.

BACA JUGA :   Pemulihan Sektor Pariwisata di Sultra Menyuburkan Liberalisasi

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co