Ilusi Pelarangan Minol dalam Sistem Demokrasi

Rayani Umma Aqila
Rayani Umma Aqila

Oleh : Rayani Umma Aqila


Wacana pelarangan minuman beralkohol kembali mencuat. Kali ini, RUU itu kembali diusung oleh PPP, PKS, dan Partai Gerindra. RUU larangan minuman beralkohol pertama kali diusung oleh DPR pada tahun 2009, tapi tak disahkan hingga dibahas lagi pada periode 2014 dan 2019. RUU itu juga mengatur sanksi pidana bagi mereka yang mengkonsumsi minuman keras.

Pembahasan kembali mandek karena adanya perbedaan pendapat antara pengusung RUU, yang ingin melarang minuman berlakohol, dan pemerintah yang menginginkan konsumsi alkohol tak dilarang, tapi diatur.( BBC.News, 13/11/2020). Juga demikian dari Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonnesia (PGI) Gomar Gultom angkat suara berkaitan dengan wacana pembahasan Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) yang tengah digodok di DPR.

PGI mempermasalahkan pendekatan larangan yang diterapkan di berbagai hal di Indonesia, termasuk minuman beralkohol, yang membuat warga tak dewasa. Pendekatan undang-undang ini menurut Gultom sangat infantil alias segala sesuatu dilarang. Padahal, kata dia, negara lain seperti Uni Emirat Arab mulai membebaskan minuman beralkohol untuk dikonsumsi dan beredar luas di masyarakat.( CNN.Indonesia, 13/112020)

Sejak Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) dibahas kembali oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR. Polemik tentang RUU Minol pun kembali bergulir di tengah masyarakat. Asosiasi importir minuman beralkohol mengatakan khawatir jika disahkan, aturan itu akan membunuh sektor pariwisata. Pun merespons RUU itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Minuman Beralkohol Indonesia (APBMI), Stefanus, menyatakan khawatir jika RUU itu sampai lolos.

Pada awal tahun ini, dari Kementerian Keuangan mengumumkan minuman beralkohol menyumbangkan sekitar Rp7,3 triliun pada penerimaan cukai negara tahun 2019, jumlah yang oleh Stefanus disebut “besar bagi penerimaan negara”.Di sisi lain, juga data Kementerian Keuangan menunjukkan cukai minuman keras berkontribusi pada perekonomian negara dengan nilai sekitar Rp7,3 triliun tahun lalu.

BACA JUGA :   Pemda Konsel Sosialisasi Human Trafficking dan GN-AKSA

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co