Impor Menggila, Petani Lokal Jadi Korban

Oleh: Elpiani Basir

( Muslimah Peduli Umat)

Hampir setiap tahun pemerintah disibukkan dengan masalah impor pangan, mulai dari beras jagung, gula, cabai, kedelai, kacang tanah nyaris semua impor tanpa memperhatikan nasib petani lokal. Nasib mereka sangat miris,  mereka sudah berkorban materi dan tenaga yang tidak sedikit.

Namun hasil panennya dihargai dibawah standar kebutuhan hidup . Hasil yang didapatkan petani tidak cukup hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga apalagi para petani harus  menyisihkan modal untuk kembali diputar dalam proses  produksi seanjutnya.

Di masa pemerintahan ini, impor pangan memang makin gila gilaan. Program nawacita yang digulirkan di awal periode pemerintahan, salah satunya bicara tentang janji mewujudkan kedaulatan pangan. Tapi ternyata program strategis itu nyaris gagal total. Impor pangan, termasuk yang bernilai politis semacam beras dan jagung, justru nampak jadi kebijakan andalan.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Sumarjo Gatot Irianto misalnya pernah meyampaikan fakta, bahwa produksi padi tahun 2018 mencapai 83,04 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara dengan 48,3 juta ton beras. Sementara angka konsumsinya sebesar 30,4 juta ton .

Tapi meski jelas surplus, pemerintah tetap mengimpor bahan pangan Sepanjang 2018, sekitar  2,25 juta ton beras yang diimpor. Dan dibanding tahun-tahun sebelumnya, angka impor beras pada tahun 2018 ini menjadi yang paling tinggi. Begitupun dengan jagung, tirto.id (

Pada periode yang sama produksi disebut-sebut mencapai 30,05 juta ton Pipilang Kering (PK). Sedangkan perhitungan kebutuhan, sekitar 15,58 juta ton PK. Artinya jagung pun surplus.Namun data BPS juga menyebut, sepanjang tahun 2018 lalu impor jagung mencapai 737,22 ribu ton. Dan di awal januari ini Pemerintah sudah kembali siap membuka impor jagung sebanyak 30.000 ton. Padahal Kementerian Pertanian menyatakan per Januari-Maret 2019 nanti akan ada tambahan panen jagung hingga 10 juta ton.Hal serupa terjadi pada komoditas pangan penting lainnya, seperti gula, garam, kedelai, cabai, dan lain-lain, (INews.id,12/1/2019).

BACA JUGA :   Oknum Pegawai BPBD Mengaku Telah Memasukan Jarinya Ke P4g1n4 Korban

Pemerintah seakan tak peduli bahwa kebijakannya telah menyakiti petani lokal. Pemerintah berdalih, impor diperlukan dikarenakan bahan pangan yang disebut surplus itu tak seluruhnya tersimpan di gudang-gudang Bulog, melainkan tersebar di level rumah tangga produsen, konsumen, penggilingan, restoran, dan lain sebagaiannya.

Sementara, Bulog punya tugas untuk memberi solusi terhadap beberapa problem ekonomi, seperti mengendalikan harga yang fluktuatif dengan melakukan operasi pasar, atau untuk memenuhi kebutuhan ketika ada bencana alam, dan lain-lain. Dan untuk kebutuhan ini, gudang-gudang Bulog harus selalu terisi penuh.

Namun agrumen ini nampak sangat dipaksakan. Faktanya mudharat kebijakan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat banyak. Meski stok cadangan berlebih akibat tambahan impor, namun harga-harga pangan di level konsumen alias ENDUSER yang kebanyakan termasuk kelas ekonomi menengah ke bawah, tetap saja dirasa mahal. Sementara di tingkat petani lokal kebijakan ini pun justru memukul harga jual.

Kalaupun ada yang diuntungkan, mereka adalah para bandar bermodal besar dan mereka yang berkolaborasi dengan kartel besar. Terlebih apa yang disebut solusi oleh pemerintah atau Bulog, sesungguhnya tak nyambung dengan akar problem pangan. Sebutlah soal fluktuasi harga yang kadang ekstrem di masa-masa tertentu, hingga untuk menyelesaikannya.

Pemerintah melalui Bulog merasa harus melakukan intervensi pasar. Begitupun dengan soal stok untuk penanganan bencana. Faktanya, kebutuhan bisa dicukupi dengan stok yang ada. Jika dicermati, akar problem yang disebut sebagai alasan impor pangan sesungguhnya bukan semata soal kelangkaan barang alias scarcity.

Tapi soal kegagalan negara dalam mewujudkan daulat pangan dan kesemrawutan distribusi yang berhubungan dengan maraknya praktik spekulasi dan kartel pangan di satu sisi, serta tingkat daya beli alias level kesejahteraan rakyat yang masih rendah disisi yang lain pangan, sembari menyelesaikan semua hambatan distribusi, hingga semua wilayah bisa tercukupi kebutuhannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sekaligus bagaimana meningkatkan level kesejahteraan masyarakat tanpa kecuali, termasuk melindungi hak para petani lokal sebagai salah satu penentu suksesnya proyek daulat pangan dari kejahatan para spekulan, hingga kesejahteraan merekapun bisa terjamin.

BACA JUGA :   DPD RGP Muna Siap Menangkan Prabowo Sandi

Hanya saja, upaya-upaya di atas memang sangat sulit terwujud selama negeri ini masih mengadopsi system ekonomi kapitalis sekuler. Negara di bawah rezim seperti ini memang tak disetting untuk menjadi pengurus dan pelindung rakyat. Negara hanya berfungsi sebagai regulator. Sementara regulasi yang dibuat dipastikan hanya akan menguntungkan para kapitalis yang bersimbiosis mutualisma dengan para pemegang kekuasaan.

Tak heran pula jika dalam sistem ini, kita lihat negara seringkali bertindak sebagai pedagang. Negara tak sungkan mencari selisih harga saat bertransaksi dengan rakyat. Dan sebagai pedagang, negara tak mau peduli jika kebijakannya menyengsarakan rakyat. Sungguh negeri bisa keluar dari segala bentuk keterpurakan yang ada jika kita meninggalkan system yang rusak ahri ini dan mengambil system islam karena Islam sangat memanusiakan manusia berbeda dengan system kapitalis sekuler hari  hari ini.

Sebagai sebuah agama yang sempurna,islam memiliki konsep dan visi dalam mewujudkan ketahan pangan. Islam memandang pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang wajib dipenuhi perindividu termasuk juga bagaimana mensejahterakan petani.Seorang pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT  kelak bila ada salah satu rakyatnya yang menderita kelaparan .

Islam mengatur hukum-hukum tentang kepemilikan, hukum-hukum tentang tanah (termasuk soal pengelolaan tanah mati dan tanah produktif), hukum-hukum yang mencegah mandeknya distribusi (seperti larangan ihtikar/praktek penimbunan dan monopoli, larangan menimbun emas-perak/mata uang, larangan penipuan dan mendistorsi harga pasar), hukum-hukum sanksi yang tegas atas tindak pelanggaran, serta ketatnya aturan-aturan terkait perdagangan luar negeri, menunjukkan bahwa Islam begitu memperhatikan urusan kesejahteraan masyarakat, terkhusus urusan kedaulatan pangan ini.

Negara juga harus menyediakan informasi ekonomi dan pasar serta membuka akses informasi itu untuk semua orang sehingga akan meminimalkan terjadinya informasi asimetris yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar mengambil keuntungan secara tidak benar .Dari aspek pasok pangan kita dapat belajar dari Rasulullah SAW yang pada saat itu sudah sangat konsen terhadap persoalan akurasi data produksi.

BACA JUGA :   Politik Dinasti di Alam Demokrasi Lahirkan Oligarki

sementara itu kebijakan pengendalian harga dilakukan melalui mekanisme pasar dengan mengendalikan suplay dan demand bukan dengan kebijakan pematokan harga .Demikianlah konsep dan nilai-nilai syariah Islam memberikan konstribusi pada penyelesaian masalah pangan.Namun konsep tersebut baru bisa dirasakan kemaslahatannya hanya jika diterapkan dalam sebuah institusi Negara yang melaksanakannya yaitu Negara Khilafah, dengan menerapkan syariah Islam secara menyeluruh, maka semua petani akan sejahtera. Wallahu A’lam Bisshawab


Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co