Indonesia Makin Terjerat Utang

Oleh: Risnawati, STP. (Staf Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kolaka)
Oleh: Risnawati, STP. (Staf Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kolaka)

Oleh : Risnawati, STP.

(Staff Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kolaka)

Tempo.co, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa tahun depan Pemerintah menghadapi tantangan cukup berat khususnya dalam mengelola anggaran karena utang jatuh tempo yang besar. Sedikitnya besar utang jatuh tempo yang harus dibayar pemerintah di tahun 2019 mencapai Rp.409 Triliun.

“Tahun depan agak berat karena banyak utang masa lalu yang jatuh tempo cukup tinggi pada 2019, “ujar Sri Mulyani saat Konferensi Pers RAPBN 2019, di Media Center Asian Games 2018 Jakarta Convention Center (JCC), Kamis, 16 Agustus 2018. “Jatuh tempo tahun depan Rp.409 triliun.”

Meski begitu, kata Sri Mulyani, pemerintah menjamin akan terus berusaha menjaga rasio utang berada pada level di bawah 30 persen terhadap produk domestic bruto (PDB).

Sri Mulyani menyebutkan defisit anggaran akan ditutup dengan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang mengacu pada kebijakan untuk mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas aman. Selain itu mengaku kebijakan efisiensi anggaran agar tercapai fiscal sustainability.

Defisit anggaran pada RAPBN 2019 di perkirakan mencapai Rp. 297,2 triliun. Nilai itu setara dengan 1,84 persen terhadap PDB atau turun dibandingkan outlook APBN 2018 sebesar 2,12 persen terhadap PDB. Sehingga, APBN 2018 kembali menjadikan utang sebagai sumber pemasukan defisit yang semakin membesar. Perlu dipahami bahaya utang bagi kedaulatan, kemandirian pembangunan, dan fundamental ekonomi bangsa.

Utang Menjulang

Utang luar negeri yang menjulang, adalah pintu masuk tergadainya kemerdekaan sebuah bangsa. Pemerintah, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selalu menepis anggapan Indonesia darurat utang. Penjelasan yang senantiasa diulang-ulang, rasio utang Indonesia terhadap PDB masih dibawah 30%. Angka ini, jauh dari rasio yang diizinkan UU No.17/2003 tentang keuangan Negara, yaitu 60%.

BACA JUGA :   Kabupaten Bombana Peredaran Miras Meningkat, Butuh Solusi Penting

Sehingga dalam membuat perbandingan, Menteri Keuangan selalu hanya menyodorkan nominal utang Jepang dan rasionya dengan PDB. Nominal utang Jepang memang jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Begitu juga dengan rasio utang Jepang terhadap PDB yang lebih dari 250%. Tertinggi di dunia. Hal serupa pun terjadi pada Amerika, yang per Januari 2018 juga utangnya mencapai US$ 19.947 miliar. Angka ini jauh melampaui PDB mereka.

Namun, banyak ekonom mengkritik perbandingan utang dan PDB karena dianggap bukan perbandingan yang logis. Rasio utang terhadap PDB tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya dari kemampuan Negara dalam membayar utang-utangnya. Padahal ukuran sehat tidaknya utang terletak pada kemampuan pemerintah melunasi kewajibannya.

Ada parameter yang lebih adil untuk digunakan mengukur utang, yaitu nisbah utang dan kemampuan ekspor atau debt to service ratio (DSR). OECD mendefinisikan DSR adalah perbandingan (persenatse) dari total pembayaran cicilan pokok utang dan bunga utang yang dibayar suatu Negara pada akhir tahun dibandingkan dengan total ekspor barang dan jasa Negara.

Sejak 2011 utang luar negeri Indonesia terus naik. Bank Indonesia (BI) mencatat, sampai januari 2018, jumlahnya US$357, 5 miliar. Dengan kurs BI di bulan Maret lalu yang Rp.13.776/US$, angkanya setara RP.4.925 triliun, hamper Rp.5000 triliun. Sebaliknya, ekspor justru terus merosot. Sampai akhir 2017, hanya US$145 miliar. Maka tidak heran kalau rasio utang luar negeri terhadap ekspor terus menanjak mencapai 176, 19%. Padahal rasio yang normal ada 125%. Sementara itu, Thailand mencapai US$231 miliar, dan Vietnam US$160 miliar.

Utang luar negeri merupakan senjata ampuh yang menjadi andalan negara-negara kapitalis dalam menguasai Negara-negara berkembang. Utang yang semakin membengkak akan semakin menyulitan Negara peminjam untuk bisa melunasi utangnya. Mencekik memang. Bahkan tidak jarang Negara tersebut kemudian harus menggadaikan aset nasionalnya.

BACA JUGA :   Demokrasi Telah Gagal Menangani Virus, Islam Solusinya

Celakanya lagi, tidak semua utang tersebut adalah milik pemerintah, karena pihak swasta juga ikut menikmati bantuan tersebut, sehingga Negara sering terpaksa harus menombokinya.

Dalam konsep kapitalisme utang mengambil peranan yang penting dari mulai penempatan modal awal yang akan digunakan untuk memulai suatu usaha sampai dengan ekspansi bisnis yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan.

Padahal tanpa terasa didalamnya mengandung riba karena adanya perhitungan time value of money. Konsep tersebut diterapkan dengan asumsi bahwa baik individu maupun perusahaan tidak memiliki cukup uang untuk melakukan rencana ekspansi/ perluasan usaha, sehingga sudah menjadi hal yang lumrah untuk mencari pinjaman.

Dan jadilah Utang adalah jalan yang dipilih untuk pembangunan dalam negeri padahal bahayanya sangat nampak diantaranya adalah cicilan bunga yang makin mencekik, Hilangnya kemandirian akibat keterbelengguan atas keleluasan arah pembangunan negeri  oleh si pemberi pinjaman, melalui hegemoni si pemberi utang maka Negara itu akan di intervensi kemudian diduduki dan dikuasai,sehingga negera menjadi lemah dan sakit karena terjerat utang, Jadi sebenarnya ini adalah motif penjajahan berkedok Utang/pinjaman.

Utang Menurut Islam

Masalah utang luar negeri tidak akan terlepas dari istilah bunga, yang dapat dikategorikan riba. Allah SWT Berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS.Al-Baqarah:278-279)

Di sisi lain, bantuan luar negeri telah membuat Negara-negara kafir mendominasi, mengeksploitasi, dan menguasai kaum muslimin dalam jeratan utangnya. Kaum muslimin tidak boleh membiarkan hal ini terjadi.

BACA JUGA :   Penelitian Radikalisme, Hambat Dakwah Islam

Allah SWT berfirman, “Dan sekali-kali Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai kaum mu’minin.” (QS.An-Nisa:141). Maka, dapat disimpulkan bahwa Islam tidak menganjurkan adanya utang luar negeri.

Karena itu, berutangnya negara, maka hal itu seharusnya tidak perlu dilakukan, kecuali untuk perkara-perkara yang urgen dan jika ditangguhkan dikhawatirkan terjadi kerusakan atau kebinasaan, maka ketika itu negara dapat berutang, kemudian orang-orang ditarik pajak dipakai untuk melunasinya.

Atau kalau memungkinkan digunakan dari pendapatan negara yang lain. Status negara berutang itu mubah dalam satu keadaan saja, yaitu apabila di baitul mal tidak ada harta, dan kepentingan yang mengharuskan negara hendak berutang adalah termasuk perkara yang menjadi tanggung jawab kaum muslimin, dan apabila tertunda/ditunda dapat menimbulkan kerusakan. Inilah dibolehkannya negara berutang, sedangkan untuk kepentingan lainnya mutlak negara tidak boleh berutang.

Demikian, sejatinya sistem Islam adalah sistem yang sempurna. Sistem inilah yang akan memberikan kesejahteraan umatnya tanpa hutang, dengan pengelolaan SDA yang telah Allah berikan untuk kita semua. Jadi jika negara ini ingin keluar dari permasalahan utang, maka tidak bisa hanya berharap pada sistem kapitalisme yang akan terus terjerat dalam utang berbasis riba. Lalu mengapa kita masih meragukannya. Wallahu ‘alam bisshawab. (***)

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co