Indonesia Surga Korupsi

OPINI : Anggapan bahwa Indonesia surga bagi koruptor kian benar. Dari hulu hingga hilir, dari awal hingga akhir, kasus korupsi seolah tak pernah terhenti. Korupsi juga sudah lama menjadi predator paling membahayakan bagi kelangsungan hidup negeri ini.
Ibarat kanker, tingkat kegawatannya sudah dalam stadium empat. Ganas mematikan, dan telah menyebar ke mana-mana.

Korupsi pun kini menjadi suguhan pokok yang mengoyak rasa keadilan rakyat. Tiada hari tanpa berita korupsi. Termutakhir, KPK menetapkan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur, sebagai tersangka kasus korupsi pembahasan APBD-P yang mereka lakukan secara massal.(MediaIndonesia.com, 6/9/2018)

Tentu, tak akan ada asap jika tak ada api. Kasus korupsi yang menggurita seperti saat ini tentu memiliki penyebab yang patut untuk di gali dan ditemukan solusi jitunya.
Kasus ini, jelas bukan faktor keburukan perilaku individu saja. Ini adalah pengkolaborasian antara faktor individu, mekanisme politik, maupun banyaknya peluang.

Faktor paling menonjol yang menjadi muasal korupsi adalah politik transaksional dalam setiap proses politik. Ada partai yang bertransaksi dengan individu yang bisa dinaikkan menjadi calon.

Belum lagi sistem politik di sistem demokrasi yang maharnya mahal. Butuh biaya besar untuk menduduki kursi mewah jabatan, baik kepala daerah, gubernur, walikota hingga presiden.

Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, calon bupati atau wali kota butuh dana Rp 20 hingga Rp 100 miliar untuk memenangi Pilkada. (Nasionalkompas.com, 12/9/2018).

Karenanya tidak ada orang yang bisa naik (mencalonkan diri) selain mereka yang memiliki dana yang besar atau memiliki penyuntik dana, tentu dari kalangan pengusaha misalnya.
Sehingga, modal milyaran yang dikeluarkan tidak akan tertutupi dari gaji dan tunjangan selama menjabat.

BACA JUGA :   Kado Pahit Umat Di Awal 2020

Akhirnya untuk balik modal, terjadilah cara-cara legal tapi curang atau cara yang curang tapi legal. Dalam mekanisme semacam ini juga tersirat kepentingan menomorduakan kepentingan rakyat, mengutamakan kepentingan partai dan penyuntik dana. Karenanya begitu mereka duduk di kursi legislatif maupun eksekutif, mereka tidak hanya memenangkan kepentingan rakyat, tapi mereka juga harus menjalankan agenda partai atau memenangkan kepentingan partainya juga.

Bukan hanya itu saja, korupsi massal terjadi karena dampak dari hidup di sistem sekularis kapitalis. Sistem ini telah menghilangkan ketaqwaan dalam kancah politik dan pemerintahan. Keserakahan dan ketamakan akan harta yang merupakan implementasi dari sekularisme ini, hingga menjadikan materi sebagai fokus utama. Tak pandai bersyukur dan inginnya berfoya-foya dan menumpuk harta.

Apalagi, aturan dalam sistem ini adalah aturan yang dibuat sendiri oleh manusia yakni kompromi antara legislatif dan eksekutif. Menetapkan benar dan salah, menetapkan anggaran, merestui proyek-proyek fasilitas umum, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya ditetapkan dengan landasan yang bersifat kompromis.

Sangat rentan dimasuki kepentingan berbagai pihak dan jelas dipengaruhi kepentingan partai dan bisikan para pemilik modal, karena mereka naik juga karena partai dan saham atau peran dari para pemilik modal. Aturan-aturan yang kompromistis ini jelas akan membuka celah korupsi.

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co