Indonesia Terpapar Ekonomi Liberal, Rakyat Terkapar Jadi Tumbal

Oleh : Risnawati

(Penulis Buku Jurus Jitu Marketing Dakwah)

OPINI : Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah mengizinkan asing untuk berkuasa di 54 sektor usaha. Izin tersebut mereka lakukan dengan mengeluarkan 54 bidang usaha tersebut dari Daftar Negatif Investasi (DNI).

Izin tersebut mereka berikan sebagai bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI yang baru saja dikeluarkan Jumat (16/11) ini. Dengan izin tersebut nantinya aliran modal asing di 54 sektor usaha tersebut terbuka 100 persen.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, sektor usaha tersebut antara lain; industri percetakan kain, perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet, warung internet (warnet), jasa pemboran migas di laut, industri rokok kretek dan putih, hingga gedung pertunjukan seni.

Selain sektor tersebut, sektor usaha yang dibuka antara lain; warung internet, industri kayu lapis, industri pariwisata alam, jasa survei panas bumi, jasa pemboran migas di laut, industri bubur kertas dari kayu dan sistem komunikasi data.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan 54 sektor ini dikeluarkan dari DNI karena dianggap memiliki potensi investasi yang baik bila kepemilikan modal asing bisa 100 persen. Kebebasan diambil sebagai langkah untuk meningkatkan aliran modal asing atau investasi ke dalam negeri.

Eddy mengatakan investasi merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat menambah daya gedor industri nasional untuk menghasilkan lebih banyak variasi produk, sehingga turut meningkatkan ekspor dan mengurangi impor.

Kebijakan ini diambil di tengah tekanan impor yang saat ini terjadi. “Perubahan DNI untuk optimalisasi, sehingga kami rancang lebih efektif, ekspansif, dan menarik agar bisa mendorong ekspor, logistik, subtitusi impor, dan meningkatkan investasi,” ujar Edy di kantornya, Jumat (16/11).

BACA JUGA :   Melalui Dana Desa, Kades Tinete Bangun Gedung PAUD

DNI merupakan daftar yang disusun oleh pemerintah untuk melindungi pengusaha domestik supaya tak bersaing dengan pengusaha asing. Bila sebuah bidang masuk dalam DNI, artinya pemerintah bisa membatasi kepemilikan modal asing dalam bidang tersebut.

Sebelum kebijakan paket ekonomi ke-16 dirilis, Edy mengatakan sektor usaha yang mendapat relaksasi 100 persen tak banyak dilirik investor asing. Padahal pemerintah telah melakukan relaksasi DNI lewat Peraturan Presiden (Perpres) No 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka  dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Dengan adanya relakasi ini, total bidang usaha yang telah direlaksasi mencapai 303. Sedangkan dengan adanya kebijakan paket baru ini total telah ada sebanyak 87 bidang usaha yang telah dilepas ke asing.

Gurita Ekonomi Neoliberal

Indonesia  saat ini berada dalam cengkeraman neoliberalisme dan neoimperialisme, yang menjadi penyebab terpuruknya perekonomian. Neoliberialisme dengan gagasan dasar agar negara tidak mempunyai peran dalam mengatur masyarakat. Ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, negara hanyalah regulator, dan kedepannya mengarah kepada corporate state.

Karena pada ujungnya pemenangnya adalah para pengusaha dengan adanya regulasi dari negara. Regulasi tersebut berupa undang-undang liberal yang tidak pro rakyat. Inilah kombinasi antara pengusaha dengan para politikus, dan kadang dibantu oleh pihak asing.

Demokrasi dan sistem ekonomi liberal itu gagal menjadikan negeri ini lebih baik dan sejahtera. Sebaliknya, negeri ini makin terpuruk. Sistem ekonomi liberal menjadi salah satu sumber masalah di negeri ini. Biaya politik demokrasi yang amat mahal terbukti menjadi pemicu utama maraknya korupsi.

Demokrasi yang dipropagandakan “dari, oleh, dan untuk rakyat” pada praktiknya hanya untuk kepentingan para pemilik modal dan korporasi. Berbagai undang-undang liberal yang dihasilkan justru menyengsarakan rakyat. Bahkan demokrasi juga menjadi pintu masuk bagi negara-negara penjajah untuk menguasai kekayaan alam Indonesia.

BACA JUGA :   BNNP Sultra Musnahkan 900 Gram Sabu dari Dua Tersangka

Riba yang dijadikan dasar utama dalam transaksi dan utang piutang adalah perusak yang membebani negara debitur (penghutang). Selain itu, negara debitur yang menerbitkan obligasi Treasury (Treasury bond) untuk meminjam uang riba harus menjamin obligasi ini, sehingga ia membayar jumlah uang yang besar lainnya untuk asuransi.

Akibatnya, beban negara debitur semakin meningkatkan, dan itu tidak menyelamatkannya sama sekali, melainkan tetap menderita defisit dalam anggaran dan kemampuan untuk membayar utang, sehingga ia tetap berada dalam kendali negara kreditur. Sementara rakyatnya tetap hidup dalam kesempitan dan kesulitan sebagai akibat kebijakan-kebijakan liberal terhadapnya.

Sistem politik demokrasi telah memindahkan fungsi negara sebagai pelayan dan pelindung rakyat ke sektor privat, yang secara otomastis mengubah relasi antara negara dan rakyat. Rakyat yang seharusnya dilayani dan dilindungi oleh negara, berubah menjadi konsumen bagi negara. Artinya, jika rakyat menginginkan pelayanan maka harus membayarkan sejumlah uang. Tak ada uang, tak ada layanan publik.

Karena saat ini layanan publik telah diambil alih oleh swasta, negara tak lagi mengurusi layanan publik bagi rakyat, sehingga untuk mendapatkan akses layanan publik, rakyat harus merogoh kantong lebih dalam. Maka, alih-alih pemerintah menawarkan kebijakan sebagai stimulus ekonomi guna perbaikan ekonomi, justru hasilnya akan sama saja, dan bahkan kian parah, jika neoliberalisasi dan neoimperialisasi tetap bercokol di negeri ini.

Alhasil, kapitalisme adalah ideologi yang rusak, sistem ekonomi yang gagal, solusinya berbahaya dan hasilnya menyebabkan kerusakan, ia tidak mampu mengobati penyakit, yang dilakukannya hanya meredamnya, sehingga berbagai masalah akan tetap terjadi, dan penyakit akan menjadi kronis.

Kembalikan Fungsi Negara Seutuhnya

Ekononi Islam sesungguhnya bukanlah hanya opsi, tapi solusi satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Karena secara normatif Allah ta’ala telah menjaminnya (QS. Al-A’raaf: 96). Secara historis ekonomi Islam diterapkan berabab-abad semenjak Nabi SAW hingga runtuhnya Khilafah.

BACA JUGA :   Curi Mobil dan Motor, Dua Pemuda di Kendari Dibekuk Polisi

Secara faktual-konseptual ekonomi Islam sesuai dengan fitrah manusia, tidak sepenuhnya dibebaskan seperti kapitalisme, juga tidak sepenuhnya dikuasai negara seperti Sosialisme. Namun, ekonomi Islam mengakomodasi setiap kegiatan ekonomi individu, masyakakat dan negara. Dengan diterapkannya ekonomi Islam, maka pra-syaratnya adalah diterapkannya sistem Islam itu sendiri, dalam naungan otoritas politikberupa Negara Khilafah.

Negara sejatinya berfungsi sebagai pelayan dan pelindung rakyatnya. Fungsi pelayan, negara harus mengurusi urusan rakyatnya tanpa terkecuali. Negara harus mengelola berbagai pemenuhan kebutuhan rakyatnya, bukan menyerahkannnya kepada swasta dan masyarakat.

Negara harus melakukan pelayanan pemenuhan hajat hidup publik, seperti pelayanan rumah sakit, sekolah, jalan umum, air bersih, listrik, BBM. Artinya ada tidak ada kekayaan Negara pada pos pengeluaran tersebut wajib diadakan. Disamping tidak dibenarkan sama sekali penggunaan konsep anggaran berbasis kinerja dalam penyelenggaraan hajat hidup publik.

Fungsi pelindung, negara harus melindungi rakyat sekaligus sebagai pembebas manusia dari berbagai bentuk dan agenda penjajahan. Pelalaian sedikit saja fungsi pelindung mengakibatkan bahaya penjajahan.

Fungsi pelayan dan pelindung selama ini tidak pernah dilaksanakan. Wajar jika hal itu terjadi karena sistem yang diterapkan adalah demokrasi yang sarat dengan kelemahan. Fungsi pelayan dan pelindung ini akan dilaksanakan secara optimal ketika sistem Islam diterapkan dalam bingkai negara Khilafah Islamiyah.

Untuk itulah diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengembalikan institusi Negara Khilafah Islamiyah. Sehingga kesejahteraan dan kemuliaan umat manusia akan terwujud.Wallahu a’lam.

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co