Ini Tanggapan Fraksi-Fraksi DPRD Konsel Terhadap Enam Raperda

Ketua DPRD Konsel Irham Kalenggo saat memimpin Paripurna Tanggapan Fraksi-Fraksi tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2022 di aula Utama DPRD Konsel. Senin, 21 Desember 2021
Ketua DPRD Konsel Irham Kalenggo saat memimpin Paripurna Tanggapan Fraksi-Fraksi tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2022 di aula Utama DPRD Konsel. Senin, 21 Desember 2021

KONAWE SELATAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten  Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra)  menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2022 di aula Utama DPRD Konsel.  Senin, 21 Desember 2021

 

Selain itu, rapat paripurna ini juga tentang penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Konsel beserta tanggapan pemerintah terhadap 6 (enam)Raperda Konsel.

 

Masing-masing 6 Raperda tersebut:

 

  1. Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
  2. Bahasa dan Sastra Tolaki
  3. Perusahaan Daerah Aneka Usaha
  4. Pengelolaan Rumah Indekos
  5. Perubahan Perda Nomor. 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Kebelabuhanan, dan
  6. Pengaturan Lalu Lintas Ternak dan/atau Bahan Asal Ternak.

 

Ketua Komisi I Nadira, SH mewakili kedelapan Fraksi, menyampaikan bahwa :

  • Raperda Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Perlu dilakukan ulang kajian secara mendalam tentang eksistensi masyarakat hukum adat, dengan memperhatikan kriteria keberadaan masyarakat adat beserta pengakuan nya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi diatasnya.
  • Raperda Tentang Bahasa Dan Sastra Tolaki, perlu memperhatikan tata urutan perundang-undangan dan keseragaman penulisan, karna dalam sudut pandang hukum, penulisan yang benar dan tepat sangat berarti.
  • Raperda Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha, dalam hal seleksi dan pengangkatan keanggotaan serta pengawasan keuangan terhadap kepemilikan kekayaan daerah, perlu melibatkan unsur DPRD Kab. Konawe Selatan, hal ini dipandang perlu mengingat APBD merupakan salah satu sumber penyertaan modal daerah.
  • Raperda Tentang Pengelolaan Rumah Indekos, sejak terbitnya undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dinyatakan sudah tidak berlaku lagi, tetapi menggunakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
  • Raperda Tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan, perlu melengkapi pada bagian dasar hukum, dengan produk hukum daerah yang berkaitan dengan substansi, salah satunya adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Konawe Selatan Tahun 2020-2040, yang didalamnya mengatur tentang kepelabuhanan di Konawe Selatan
  • Raperda tentang Pengaturan Lalu lintas Ternak dan/atau Bahan Asal Ternak, juga perlu melengkapi pada bagian dasar hukum, yaitu peraturan tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

 

Berdasarkan masukan dan rekomendasi yang telah disampaikan dan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kedelapan Fraksi-Fraksi DPRD Konawe Selatan masing-masing: Golkar, Gerindra, PDIP, Nasdem, Demokrat, PAN, Hanura, dan PKB menyatakan menerima keenam Raperda tersebut.

Wakil Bupati Konsel, Rasyid S.Sos.,M.Si memberikan tanggapan bahwa Pemerintah Daerah sangat sependapat dengan pandangan beberapa fraksi yang telah disampaikan pada prinsipnya dalam proses pembentukan peraturan daerah diharapkan dapat terbentuk suatu produk hukum yang lebih responsif dan bertanggung jawab secara sosial dengan jalan lebih meningkatkan kajian atas persoalan sosial di masyarakat.

 

“Selain itu kami juga selalu berpegang pada prinsip bahwa Perda yang dibentuk harus sesuai dengan Amanah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi serta dapat menjadi instrumen kebijakan dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab”.Imbuhnya

Rapat paripurna ini di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Konsel Irham Kalenggo, S.Sos.,M.Si dihadiri oleh Wakil Bupati Konsel Rasyid, S.Sos, M.Si beserta Kepala OPD Lingkup Konsel (Red/Satriani)


 

error: Hak Cipta dalam Undang-undang