Ini Tanggapan Pemda Konsel, Terkait Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda RPJMD-P 2016-2021

Ketgam : Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe Selatan (Konsel) Bersama DPRD mengggelar rapat Paripurna, dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P) Tahun 2016-2021, bertempat di Aula Rapat Kantor DPRD, Rabu (14/11/2018)

KALOSARA NEWS : Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe Selatan (Konsel) Bersama DPRD mengggelar rapat Paripurna, dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P) Tahun 2016-2021, bertempat di Aula Rapat Kantor DPRD, Rabu (14/11/2018).

Jawaban Pemda terkain pandangan umum fraksi dibacakan langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Konsel, Drs. Ir. H. Sjarif Sajang, M.Si, di mana bertindak sebagai pimpinan sidang Ketua DPRD Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si di dampingi Wakil Ketua I, Hapsir Jaya, A.Md yang juga turut di hadiri para anggota legislatif dan pimpinan OPD lingkup Pemda Konsel.

“Rapat ini merupakan lanjutan paripurna tanggal 13 November 2018 kemarin perihal penyampaian pengantar Ranperda RPJMD-P 2016-2021, olehnya itu kami mengucapkan terima kasih kepada unsur Pimpinan dan Anggota legislatif yang telah menyampaikan pandangan umum terhadap hal ini,” ucap Sekda Konsel mengawali sambutannya.

Kata Sjarif, Pemda telah melaksanakan amanah sesuai PP No 18 Tahun 2016 tentang penataan OPD yang mana merupakan peraturan pelaksanaan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda, yang juga menjadi dasar dalam perubahan RPJMD 2016-2021 sebagaimana diamanatkan juga pada pasal 342 Permendagri 86 Tahun 2017, yaitu terjadi perubahan yang mendasar sehingga perlu dilakukan perubahan substansi nonmeklatur OPD dan programnya, sehingga terbentuklah Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, serta Bagian Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Perencanaan, juga Bagian Kerjasama Daerah.

Termasuk juga menindaklanjuti atas pemberlakuan Perpres Satu Data Indonesia dan Perpres tentang sistem Pemerintahan berbasis elektronik, lanjut Sjarif, maka Pemda Konsel mendukung hal tersebut dengan akan mengiplementasikan aplikasi terintegrasi berbasis elektronika mencakup perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan kegiatan pembangunan di daerah.

BACA JUGA :   KPU Kota Kendari Buka Pendaftaran Relasi

Lebih lanjut Sjarif mengatakan, yang meliputi proses pencatatan dan pengelolaan data RPJMD, Renstra dan Renja OPD, hasil Musrenbang, RKPD, KUA PPAS, RAPBD dan pokok2 pikiran DPRD. Dimana Pemda Konsel akan melengkapi data-data sektoral sehingga dokumen perencanaan di masa mendatang dapat lebih berkualitas dan akuntabel.