Inkonsistensi Kebijakan, Watak Bawaan Sistem Demokrasi-Kapitalis

Ulfah Sari Sakti,S.Pi
Ulfah Sari Sakti,S.Pi

Oleh: Ulfah Sari Sakti,S.Pi (Jurnalis Muslimah)


OPINI : Inkonsistensi Kebijakan Merupakan Hal Biasa Dalam Sistem Demokrasi-Kapitalis, Karena Tidak Ada Kawan Atau Lawan Yang Sejati, Yang Ada Hanya Kepentingan Sejati. Sendi-Sendi Kehidupan Berasaskan Materi Belaka.  Seperti Yang Juga Terjadi Pada Kebijakan Ekspor Benur Lobster Di Tanah Air.

Eks Menteri Kelautan Dan Perikanan (KKP), Susi Pundjiastuti Menanggapi Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Sekaligus Menteri Kelautan Dan Perikanan Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan Bahwa Ekspor Benih Lobster Tidak Menyalahi Aturan.

“Luhut Nyatakan Permen Soal Lobster Era Edhy Prabowo Tak Salah,” Cuit Susi Pada Akun Twitternya.  Susi Kemudian Di Cuitan Terpisah Meninggalkan Emoji Sedih, Marah, Hingga Heran Menanggapi Ucapan Luhut.

Selama Menjabat, Susi Secara Tegas Melarang Praktik Tersebut.  Hal Itu Tertuang Melalui Peraturan Menteri KKP No 56 Tahun 2016 Tentang Penangkapan Lobster Yang Melarang Perdagangan Benih Lobster Dan Lobster Berukuran Kurang Dari 200 Gram Ke Luar Negeri.

Sementara Itu, Di Era Edhy, Aturan Larangan Ekspor Benur Dicabut Melalui Peraturan Menteri KKP No 12/Permen KKP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, Dan Rajunngan Di Wilayah Negara Republik Indonesia.

BACA JUGA :   Pupuk Gratis, Kebijakan Pertanian Pasca Covid 19

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co