Ragam  

Inventarisir Barang, BPKAD Konawe Gelar Pelatihan

Avatar

KONAWE – kalosaranews.com – Pemerintah daerah (Pemda) Konawe tampaknya mulai mawas diri. Prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih mesti dipertahankan. Oleh karenanya, daerah yang dinahkodai Kery Saiful Konggoasa ini terus mengoptimalkan kerja pengurus barang atau aset daerah.Seperti yang tampak pada dua hari belakangan ini, Kamis dan Jumat (11-12/08/2016). Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menginisiasi bimbingan terknis pengelolaan barang daerah yang diikuti utusan pengurus barang tiap SKPD hingga tingkat kecamatan.

Kepala BPKAD Konawe, Ferdinan menuturkan pengurus barang punya posisi strategis dalam hal pendataan aset daerah. Bahkan kerja-kerjanya lebih berat bila di banding bendahara pengeluaran ditiap instansinya.

“Tugas mereka berat. Selain mencatat aset daerah pada tahun berjalan, mereka juga diharuskan mencari aset daerah pada tahun-tahun yang telah lewat. Kalau dokumen aset yang sudah lama itu masih ada, tidak masalah. Akan menjadi masalah kalau tidak ada. Makanya mereka kami berikan bimbingan khusus supaya tahu caranya mencatat aset lama,” jelasnya.

Lanjut Ferdinan, meski sampel yang diperiksa BPK Sultra biasanya hanya aset pada instansi besar, pihaknya tetap menggenjot instansi kecil juga. Menurutnya, jangan sampai suatu saat nanti ada pemeriksaan di intansi-instansi kecil.

“Kalau misalnya ada temuan bahwa pendataan aset pada instansi kecil sudah tidak baik, akan muncul asumsi bahwa instansi yang besarnya, seperti Dinas Kesehatan, Pendidikan dan PU mungkin bisa lebih tidakbaik lagi. Inilah yang kita tidak inginkan.

Menurut pria yang menggantikan posisi H. Marsi itu, hingga saat ini aset daerah Konawe mencapai 1,2 triliun. Nilai itu terus mengalami peningkatan seiring adanya pembelanjaan barang. Namum di sisi lain juga mengalami penyusutan dari segi nilai atau harga sebuah barang.

Untuk menggenjot tugas para pengurus barang, BPKAD berinisiatif untuk memberikan insentif lebih kepada mereka. Bahkan akan diusulkan bahwa honor pengurus barang bisa lebih tinggi dari bendahara pengeluaran.

“Ini penting untuk terus memberi motivasi. Sebab targat untuk mempertahankan WTP harus tetap kita capai. Sebab, masalah aset inilah yang dahulu kerap menjadi penghambat kita untuk mencapai opini tertinggi BPK,” Tutupnya.

Reporter : Muh. Randa
Edit : Redaksi