Islam Solusi Terbaik Melindungi Anak Dan Perempuan

Oleh : Ayu Oktaviani Kursia

(Aktivis BMI Kolaka)

OPINI : Sultrakini.Com:Konawe-Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PP-KB) Provinsi Sultra, bekerja DP3A Konawe menggelar sosialisasi dan rapat koordinasi program Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa), Selasa (6/11/2018).

Acara tersebut sekaligus menginisiasi untuk pembentukan Forum Puspa Konawe. Acara tersedia buka langsung oleh kepala DP3A Konawe, Cici Ita Ristianty. Turut hadir Sekretaris Dinas DP3A-PP-KB Sultra, Irianto, Ketua Forum Puspa Sultra, Hasmida Karim, Acara ini diikuti stakeholder terkait di Pemda Konawe, perbankan, Ormas perempuan, perguruan tinggi dan awak media.

Irianto dalam sambutannya menuturkan, ada banyak kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak. Misalnya, kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, penculikn, pornografi dan masih banyak lagi.

“Data terkait angka kekerasan ini cukup tinggi dan inilah yang akan kita tanggulangi. Sehingga dari Kementerian berinisiatif mendukung pembentukan Forum Puspa di daerah-daerah”, ujarnya. Hal senada juga dituturkan Cici-sapaan akrab Cici Ita Ristianty dalam sambutannya. Ia berterima kasih karena instansinya sudah diberi kepercayaan menyelenggarakan kegiatan tersebut untuk menginisiasi terbentuknya Forum Puspa di Konawe.

Mantan Camat Sampara ini mengungkapkan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Konawe tahun 2017 menjadi yang tertinggi di Sultra. Tahun 2017 jumlahnya mencapai 79 kasus. Namun pada tahun Januari-September jumlahnya turun drastis menjadi 29 kasus.

“Tahun 2017 angka kekerasan perempuan dan anak kita tertinggi di Sultra. Namun setelah kita memaksimalkan sosilalisasi dan pendampingan, Alhamdulillah nilainya turun drastis,” terangnya.  “

 Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Konawe itu juga menambahkan, bahwa di Kementerian Perempuan dan Anak punya gol dari Program Puspa yang biasa disebut Three End. Tiga hal yang mesti diakhiri, yakni akhiri kekerasan perempuan  dan anak, akhiri perdagangan manusia dan akhiri kesenjangan ekonomi.

BACA JUGA :   SKPD Konawe, Kurang Maksimal Genjot PAD

“untuk memaksimalkan program ini, nanti kita kawinkan program Pemda Konawe bersama program pemerintah pusat,’ pungkasnya.

Meski banyak dikecam dan sudah banyak UU Perlindungan Perempuan dan anak, dan genjarnya Sosialisasi tentang perlindungan perempuan  dan anak tidak bisa meleyapkan secara total tingkat kekerasan pada perempuan dan anak karena Demokrasi selalu bertumpu pada asas sekulerisme.

Dengan agama yang terpisah dari kehidupaan maka semua sendi kehidupan masyarakat tidak memiliki nilai spiritual. Peraturan yang dibuat hanya mengandung muatan moral atau bahkan materi.

Dan yang paling pokok, setiap peraturan yang disusun tetap menjaga kebebasan individu, karena dalam pandangan demokrasi masyarakat adalah kumpulan individu yang hak dan kepentingan mereka harus dijaga undang-undang. Bahkan negara tidak bisa sembarangan mengintervensi kebebasan individu.

Banyaknya kasus kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak di Indonesia semakin merajalela dengan banyaknya kasus ini harusnya pemerintah mencari solusi bagaimana cara memberikan perlindungan yang sempurna kepada mereka bukan hanya memberikan solusi jangka pendek.

Kesempurnaan Islam Dalam Penjagaan

Bicara perlindungan anak dan perempuan sebenarnya tidak ada yang kurang dalam Islam. Sejak awal Islam sudah memberikan perlindungan menyeluruh terhadap perempuan dan anak. Dimana jahiliyyah, anak perempuan tidak memiliki perlindungan yang layak, bahkan dianggap sebagai aib keluarga.

Al-Qur’an mengabadikan sifat tercela ini dalam salah satu ayatnya, bahwa jika orang jahiliyyah diberi kabar kelahiran anak perempuan maka ia merasa amat malu:“Padahal apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa yang dijadikan sebagai misal bagi Allah yang maha Pemurah; jadilah muka hitam pekat sedang dia amat menahan sedih.’ (QS.Az-Zukhruf [43]:17).

 Perlu diketahui, sikap merendahkan kaum wanita ini bukan saja dilakukan bangsa Arab, tapi merata di seluruh dunia. Di Athena, tempat kelahiran demokrasi, wanita tidak punya hak politik, bahkan lebih jauh lagi mereka tidak diizinkan belajar baca tulis. Menander, seorang filsuf Yunani mengatakan, “mengajarkan wanita baca-tulis? Itu perbuatan yang buruk! Sama dengan memberi ular berbisa dengan lebih banyak racun.

BACA JUGA :   Update Covid-19 : 10 Provinsi Penyumbang Terbanyak

Dan dalam sejarah Cina kuno seorang anak perempuan tidak mendapat tempat yang wajar didalam keluarganya. Mereka telah menderita sejak kanak-kanak. Dalam keluarga-keluarga miskin, gadis-gadis dijual sebagai budak kepada keluarga kaya atau bahkan malah diperbudak oleh keluarganya sendiri.

Maka, Islam dating untuk membebaskan wanita dari berbagai tindakan keji dan penindasan budaya saat itu. Kaum wanita dan pria diberi kedudukan yang setara. Mengasu serta mendidik anak perempuan dengan baik dijanjikan surga oleh Allah SWT :“Barangsiapa yang diuji dengan memiliki anak-anak perempuan, lalu dia dapat mengasuh mereka dengan baik, maka anak perempuannya itu akan menjadi penghalangnya baginya dari api neraka kelak.’ HR.Al-Bukhari no.1329 dan Muslim no.2629).

Hal ini bereda dengan kultur yang berlaku dalam masyarakat Barat dan juga negeri-negeri Islam yang menganut paham kapitalisme-hedonisme, dimana memiliki anak dianggap sebagi beban dan tidak penting.

Kembali kepada Islam Kaffah

Islam adalah din yang sempurna. Sejak diturunkan 14 abad silam, Islam telah memberikan kepada manusia pemecahan secara menyeluruh atas semua permasalahan yang sedang maupun yang akan di hadapi oleh manusia, tapi untuk menerapkan sistem Islam kita membutuhkan Khilafah, karena ada pula perintah Allah yang diberikan pada penguasa atau negara, yang hanya dengan kekuasaan itulah perintah Allah dapat dilaksanakan dan tidak Allah bebankan kewajiban ini kepada individu dan kelompok masyarakat.

Terkait dengan hal ini, misalnya hukum rajam bagi yang berzina, hukum potong tangan bagi yang mencuri, penerapan sistem mata uang dinar dan dirham,larangan riba, seruan berperang atau berdamai oleh kepala negara, penunjukan hakim dan pejabat-pejabat negara semisal wazir, mu’awin, amirul jihad, amil, wali dan sebagainya.

Hal yang semisal ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh individu dan masyarakat. Namun ini memang tugasnya kepala negara, sebagaimana yang di contohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman dan Khalifah Ali serta khalifah-khalifah setelah mereka. Wallahu A’lam

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co