Islamophobia dalam SKB Seragam Sekolah

Sulastri

Oleh:Sulastri ( Komunitas Peduli Generasi)


 

Ketika berbagai masalah masih mendera negeri ini, pelik, rumit dan sungguh membutuhkan solusi cepat tepat. Namun sayangnya, permasalahan yang sebenarnya tak perlu dipermasalahkan justru dijadikan dilema bagi penguasa negeri ini.

 

Pemerintah mengeluarkan aturan terkait pemerintah daerah dan sekolah negeri soal seragam beratribut agama. Aturan yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri itu menyatakan, pemda maupun sekolah tidak diperbolehkan untuk mewajibkan atau melarang murid mengenakan seragam beratribut agama.

 

SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri agama Yaqut Cholil Qoumas(KOMPAS.com 5/2/21)

 

Namun, Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri soal larangan atribut sekolah keagamaan, terus menuai polemik. Kali ini, Ketua MUI Pusat Dr Cholil Nafis memberikan pandangannya. Dengan begitu, Ia melihat SKB tiga menteri itu wajib ditinjau ulang atau dicabut karena tak mencerminkan lagi adanya proses pendidikan.

 

“Kalau pendidikan tak boleh melarang dan tak boleh mewajibkan soal pakaian atribut keagamaan, ini tak lagi mencerminkan pendidikan. Memang usia sekolah itu perlu dipaksa melakukan yang baik dari perintah agama karena untuk pembiasaan pelajar. Jadi SKB 3 menteri itu ditinjau kembali atau dicabut,” kata Cholil di akun Twitternya @cholilnafis, Jumat (05/02/2021).  “Saya sdh pisahkan. Makanya jgn dilarang ketika guru agama Islam mewajibkan jilbab kpd murid muslimanya krn itu kewajiban dari Allah. Pakai sepatu yg kewajiban sekolah aja bisa dipaksakan ko’. Yaopo,”cetusnya (HIDAYATULLOH.com 6/2/21).

 

Sepertinya ini hanya pengulangan kasus yang sejatinya ingin menyudutkan Islam dan kaum Muslim. Adanya pelarangan mewajibkan seragam sekolah berjilbab bagi siswi muslimah bisa jadi merupakan  politisasi. Kasus sepele yang dibesar-besarkan oleh sejumlah pihak termasuk para pejabat negara. Masalah ini sebenarnya bermula dari adanya isu terkait jilbab di SMKN 2 Padang, Sumatra barat. Padahal pemakaian jilbab yang diwajibkan bagi siswi muslimah di kota Padang ini merupakan warisan walikota padang  Fauzi Bahar yang menjabat sejak 2004-2014 melalui instruksi walikota no.451.442/BINSOS-iii/2005.

BACA JUGA :   Beda Persekusi, Beda Tabayyun

 

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co