,

Jalan Tol Bahan Kampanye, Rakyat menjadi Korban

Ketgam : Siti Hartanti
Ketgam : Siti Hartanti

Oleh : Siti Hartanti

(Aktivis LDK UPMI IAIN Kendari)

Mendekati pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, berbagai cara dilakukan oleh pasangan calon untuk meraup suara terbanyak agar kelak bisa menduduki kursi panas kepresidenan, mulai dari blusukan kemana-mana, pemberian  bantuan pada masyarakat, pendekatan berbagai  kalangan  hingga kampanye besar-besaran. Berbagai cara tersebut tentu sudah umum  terjadi, sebagaimana tradisi 5 tahunan. Namun, di tahun ini Indonesia dihebohkan  dengan  berbagai kampanye tidak masuk akal, misalnya saja hastag Yang Gaji Kamu Siapa? hingga statement “Jangan  lewat jalan Tol jika tidak memilih paslon  nomor urut satu.”

Sebagaimana dilansir dari Kompas.com  bahwa  Walikota Semarang, Hendrar Prihadi meminta masyarakat untuk tidak menggunakan jalan  tol jika tidak mendukung  pasangan  Jokowidodo-Ma’ruf  Amin di pemilihan presiden 2019. Hal itu disampaikan Hadi saat menghadiri silaturahmi Jokowi dengan paguyuban  pengusaha Jawa Tengah di Semarang  Town  Square, Sabtu (2/2/2019).

Pembangunan  infrastruktur sangat dibutuhkan  dalam akses  perhubungan  dan distribusi barang dan  jasa.  Inilah  yang menjadi dasar bagi pemerintah  membangun  jalan  tol yang dikatakan bebas hambatan. Pembangunan tol ini kemudian dijadikan alat kampanye  salah  satu  paslon. Jalan  tol sebagai salah satu infrastruktur berbayar diklaim sebagai satu contoh  keberhasilan  rezim. Padahal, pembangunan  jalan tol telah dimulai dimasa pemerintahan  SBY.  Pembangunan jalan  tol sekarang adalah program  lanjutan dari pemerintah  sebelumnya. Terlepas dari siapa yang  membangun, jalan  tol sebenarnya bukanlah  bentuk keberhasilan pemerintah, melainkan bentuk kezhaliman  mereka. Jalan  tol bukan  infrastruktur, tetapi ladang  bisnis kapitalis yang menyengsarakan  rakyatnya. Hakekatnya, infrastruktur adalah  layanan  publik yang  disediakan  negara untuk kemudahan akses transportasi pengangkutan barang maupun  pelayanan  jasa, gratis tanpa bayar.

Wahyudi Al-Maroky (Direktur Eksekutif Pamong  Institut) dalam  sebuah  diskusi politik mengatakan bahwa rezim saat  ini tidak ada prestasinya sama  sekali. Jika Jokowi membanggakan  pembangunan infrastruktur maka sebenarnya jalan  tol itu bukan  infrastruktur. Infrastruktur itu membangun  pokok dasar struktur perekenomian yang bisa dinikmati siapapun contohnya jalan  raya, jembatan tidak berbayar. Tetapi  jalan  tol hanya  dinikmati bagi  yang  bayar, ini namanya ladang bisnis, bukan  infrastruktur.

BACA JUGA :   MASYARAKAT KONAWE DIRESAHKAN ISU BANJIR BANDAN

Tarif  yang  ditetapkan  bagi pengguna jalan  tol  pun terlampau  mahal. Tarif tol trans Jawa bisa mencapai Rp. 1.5 sampai Rp. 2 juta. Para pengusaha logistik menjerit. Angkutan logistik akhirnya berpindah  kembali menggunakan jalan  nasional yang rawan  macet.  Tidak  hanya para pengusaha, pengguna jalan tol lainnya pun mengalami hal yang sama. Jalan  tol yang berbayar dihitung per  km.  Semakin  jauh  perjalanan  yang  ditempuh, semakin tinggi pula yang harus dibayar oleh pengguna.Tak hanya  bertarif  mahal, pembangunan jalan  tol  ternyata merugikan  banyak pihak. Pasalnya, pembangunan jalan  tol tentu mengakuisisi lahan-lahan produktif  masyarakat, pertanian hingga perkebunan, milik pribadi maupun korporasi bahkan milik BUMN. Sejumlah UMKM pun mengeluh karena omset menurun sejak tol trans  Jawa beroperasi tersambung, bahkan mati suri. Karenanya, jika dikatakan  yang paling diuntungkan  dalam  pembangunan  jalan tol bukanlah rakyat melainkan para kapitalis. Rakyat justru menjadi korban.

Fasilitas pelayanan publik termasuk infrastruktur seharusnya dipersiapkan oleh pemerintah dan harus bisa diakses dan dinikmati oleh semua kalangan, tidak boleh ada ketimpangan didalamnya. Karena idealnya, kepala negara adalah  pelayan  umat. Ia harus mampu  mengurusi keperluan  rakyatnya secara cuma-cuma, tak  berbayar. Tidak memungut  sepersenpun dari  rakyatnya. Kepala negara dipilih untuk menjalankan  fungsi sebagaimana  yang memang harus dilakukan. Tidak sekedar mengumbar  janji tanpa bukti apa lagi mengembar gemborkan prestasi padahal ilusi.

Sebagaimana sosok pemimpin seperti Umar bin Khathab. Bantal tak lagi nyaman ditiduri akibat kekhawatirannya, “Demi Allah seandainya seekor keledai di Irak tergelincir jatuh lantaran jalannya rusak, aku takut dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak di hari kiamat.” Hanya seekor keledai, Umar sang pemimpin besar sangat mengkhawatirkan hal ini, apalagi rakyatnya. Juga Harun ar Rasyid, khalifah di masa Abbasiyyah membangun jalan hampir sepanjang 1400km dari Baghdad ke Mekkah. Namun, itu tidal dipingut biaya sepeserpun dan dapat diakses secara bebas oleh seluruh rakyatnya.  Inilah potret pemimpin islam. Prestasi gemilang, namun tawadhu. Mereka tidak menjadikan kegemilangan prestasi mereka sebagai bahan kampanye, apalagi  pencitraan.  Sosok pemimpin seperti ini akan susah dijumpai didalam sistem kapitalis-sekuler.Karena pemimpin yang taat akan terwujud tatkala sistem yang diterapkan adalah sistem islam.  Wallahua’lam bi as-shawab. (***)

BACA JUGA :   Kejahatan Seksual Makin Parah, Islam Solusi Ampuh

 

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co