Jejaring Politik Dinasti, Wajah Demokrasi Masa Kini

Siti Hartanti
Siti Hartanti

Oleh: Siti Hartanti (Aktivis Dakwah Kampus)


 

Dinasti politik meningkat pada pemilihan umum  2019. Premis ini terkonfirmasi oleh riset lembaga studi Nagara Institute yang menyebut sekitar 17,22 persen anggota DPR RI 2019-2024 merupakan bagian dari dinasti, sebab memiliki hubungan dengan pejabat publik, baik hubungan darah, pernikahan, maupun kombinasi keduanya.

 

Sebuah riset yang juga pernah  dilakukan oleh Kandidat Doktor Ilmu Politik Universitas Northwestern, Amerika Serikat Yoes C. Kenawas menyatakan fenomena dinasti politik meningkat tajam di Pilkada 2020 dibanding 2015 lalu.(cnnindonesia.com)

 

Terlebih, kemenangan Gibran dan Bobby Nasution disebutkan menjadi tonggak suburnya politik dinasti di Indonesia. Kemenangan Gibran dan Bobby Nasution disebut-sebut menjadikan Jokowi sebagai presiden pertama di Indonesia yang memiliki anak dan menantu menjabat kepala daerah. Catatan sejarah baru ini pun ditorehkan Jokowi hanya dalam waktu enam tahun kepemimpinannya. (katadata.com)

Tabiat Sistem Demokrasi

Kemenangan keluarga petahana dan sejumlah data kekerabatan pejabat negeri ini, khususnya pasca  Pilkada  2020  menegaskan bahwa  demokrasi tak bisa  melepaskan diri dari  politik dinasti walaupun jargon anti KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) seringkali didengungkan kepada publik.

Beberapa pakar menyebutkan bahwa politik dinasti telah menabrak etika politik bahkan bisa  berakibat munculnya oligarki dan tindakan korupsi. Pakar Politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menilai ketiadaan aturan tentang dinasti politik bukan berarti menjadi benar.

Pencalonan kandidat yang berafiliasi dengan pejabat dan mantan pejabat, telah menabrak etika. Pasalnya, mereka terkesan  karbitan atau dipaksakan.

 

Seperti diketahui,  Majelis Konstitusi (MK) pada 8 Juli 2015 secara tidak langsung melegalkan dinasti politik. MK saat itu membatalkan Pasal 7 huruf (r) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang menerangkan syarat calon kepala daerah (gubernur, bupati atau wali kota) tak mempunyai konflik kepentingan dengan petahana.

BACA JUGA :   Politik Industri Neoliberal Vs Politik Industri Islam

 

Kebijakan yang demikian menjadi support system yang kuat untuk melanggengkan adanya dinasti politik di Indonesia dan menyuburkan oligarki dan nepotisme.

 

Sejatinya konsep  politik demokrasi lah  yang melahirkan kelemahan di tataran praktis. Sekalipun sistem ini sering diklaim sebagai sistem politik yang menonjolkan kesetaraan pada siapa pun.

 

Mitosnya, rakyat jelata diberikan hak memenangkan kontestasi sebagai penguasa atau penentu kebijakan. Namun realitasnya, kesempatan untuk mengecap kekuasaan hanya diberikan pada person yang memiliki akses dan peluang besar untuk meraih posisi itu.

 

Politik dinasti sendiri merupakan sesuatu  yang  wajar terjadi dalam sistem demokrasi. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia, bahkan di negeri pengusung Demokrasi, yakni Amerika.  Dunia tentu saja tak asing dengan keluarga Bush, Kennedy, Adams, Roosevelt, hingga Clinton.

 

George Senior adalah putra Senator Connecticut Prescott Bush, yang menjadi anggota kongres, diplomat, direktur CIA, dan Wapres sebelum memenangkan kursi kepresidenan pada 1988.

 

Tak hanya jabatan eksekutif, untuk elite legislator, New York Times menghitung dari 2003 hingga 2006, anak senator yang berhasil menduduki senat memiliki persen tertinggi dalam sejarah AS.

 

Sejalan dengan hal ini, Menkopol hukam, Mahfud MD  mengatakan tidak ada hukum yang mengatur seorang kerabat pejabat publik tidak boleh maju diri sebagai calon kepala daerah. Praktik nepotisme atau kekerabatan tidak bisa dihindari.

 

Dengan demikian,  politik oligarki yang dibangun parpol berkuasa dan politik dinasti, dilakukan individu penguasa adalah keniscayaan dalam demokrasi.

 

Selain tidak adanya peraturan yang melarang dengan tegas politik dinasti, sistem demokrasi yang meniscayakan pemenang adalah yang mendapat suara terbanyak pun menjadi sebab utama politik dinasti.

BACA JUGA :   Oknum Pegawai BPBD Konawe Cabuli Balita

 

Dan hal ini bisa diraih melalui partai politik dan  dengan dana besar,  ketenaran atau pun pengaruh jabatan yang sedang dimiliki oleh orang-orang terdekat.

 

Kandidat Doktor Ilmu Politik Universitas Northwestern, Amerika Serikat Yoes C. Kenawas menyatakan pemilihan kandidat paslon yang diusung dari kerabat pejabat membawa keuntungan bagi partai politik yang menyokong mereka.

 

Karena partai politik membutuhkan dinasti politik juga untuk pembiayaan operasional partai. Pada Pileg akan ada masa dimana mereka mengandalkan dinasti politik karena mereka terbukti sebagai pengumpul suara yang besar. (cnnindonesia.com)

 

Biaya fantastis dalam politik demokrasi juga  membuka keran bagi pihak swasta untuk mensponsori biaya kampanye.

Lebih sering ‘tidak terlihat’, namun power mereka bisa jadi adalah napas utama dari pencalonan tersebut. Bahkan setelah memenangkan pergulatan politik, mereka akan mudah menyetir kebijakan yang akan diambil oleh calon yang telah dimenangkan.

Belum lagi, politik dinasti juga erat kaitannya dengan kedudukan penguasa sekaligus sebagai pengusaha. Sebut saja, kepemilikan saham Luhut Pandjaitan atas salah satu perusahaan batu bara di Kalimantan yang mempunyai luas lahan 14.000 HA.

 

Juga nama-nama yang terlibat dalam Pilpres 2019 lalu, Prabowo dan keluarga, Sandiaga Uno, Jokowi, Erick Thohir, hingga Ma’ruf Amin. Maka menjadi hal yang wajar para penguasa berusaha untuk memperpanjang kekuasaan melalui dinasti politik.

Karenanya, sistem demokrasi tak akan berpihak pada rakyat, namun pada oligarki, maupun pada kapitalis. Jargon dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, hanyalah isapan jempol dijari. Pemerintahan yang dilahirkan bukanlah untuk kesejahteraan rakyat, jelas berbeda dengan sistem islam.

 

Hanya Islam yang Anti Nepotisme

 

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co