Kala Daring Tak Sesuai Ekspetasi


Oleh: Hamsina Halisi Alfatih


Seorang ayah nekat menjambret ponsel di daerah Seyegan, Sleman. Tersangka berinisial SE (30) warga Sleman mengaku nekat menjambret ponsel untuk sarana belajar online anaknya. (DetikNews.com,16/08/20/)

Masih melalui laman DetikNews.com, melalui pesan singkat pada Minggu (16/8/2020). Kapolsek Seyegan, AKP Samidi menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi pada Senin (20/7), di Jalan Seyegan tepatnya di Margodadi, Seyegan, Sleman. Atas perbuatannya, SE dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan diancam kurungan penjara lebih dari 5 tahun.

Sejak kemunculan virus corona Desember 2019 lalu, virus ini kemudian menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Maka sebagai upaya untuk mencegah pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan  salah satunya adalah meliburkan sekolah-sekolah dan meminta siswanya untuk belajar di rumah. Kebijakan ini berlaku sejak 16 Maret 2020 sekolah kemudian menerapkan metode pembelajaran secara daring.

Sistem pembelajaran daring (dalam jaringan) merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

Terlepas dari kebijakan tersebut, terbukti selama pandemik dan semenjak diberlakukannya physical distancing hingga new normal kejahatan/kriminalitas semakin parah terjadi ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut demikian diakibatkan melemahnya perekonomi selama mewabahnya virus Corona. Maka siapa yang tak frustasi dengan keadaan hidup dalam kemiskinan, PHK, disamping harus memenuhi kebutuhan rumah tangga orang tua murid pun harus sedia memfasilitasi gadget serta kuota internet selama proses belajar mengajar via online.

Kebijakan daring yang telah ditetapkan pemerintah sejak maret lalu yang kemudian mengarah pada tindakan kriminalitas dikarenakan tidak semua siswa memiliki fasilitas dalam pembelajaran online tersebut. Hal yang menjadi aneh diluar nalar adalah ketika kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah namun disisi lain tidak memikirkan dampak yang akan terjadi ditengah-tengah masyarakat. Maka bisa dikatakan proses belajar mengajar online ini bisa dikatakan kurang efektif.

Padahal, ketika kebijakan daring ini dikeluarkan pemerintah seharusnya memfasilitasi pembelajaran online bagi siswa yang tidak memiliki alat komunikasi. Sebab,  salah satu tidak efektifnya pemebelajaran online dikarenakan adanya keterbatasan ekonomi. Minimnya perekonomian membuat tidak semua pelajar mampu membeli ataupun menyediakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi, dengan begitu ketidakketersediaan akan perangkat ini membuat tidak efektifnya partisipasian dalam pembelajaran daring.

Lantas bagaimana Islam menyikapi permasalahan yang tengah mengintai umat saat ini terutama perihal masalah pendidikan?

Pendidikan merupakan cara untuk mengembangkan potensi individu-individu dalam suatu negara serta juga dapat mendorong suatu negara menjadi lebih baik. Baiknya tingkat kualitas pendidikan di suatu negara menggambarkan pula tingkat kualitas negara tersebut. Maka dalam hal ini Islam sangat memperhatikan mutu dan kualitas pendidikan serta dalam mengembangkan pendidikan tersebut.

Sebagaimana tujuan utama pendidikan dalam daulah  adalah menetapkan politik pendidikan yang bisa membangun kepribadian Islami degan aqliyah dan nafsiyah yang kuat. Berikutnya, daulah  akan mengembangkan kurikulum dalam bentuk yang bisa mengembangkan metode pemikiran, pemikiran analisis dan hasrat pada pengetahuan untuk meraih pahala dan keridhaan Allah SWT. Maka disini negara mengambil peran dalam memfasilitasi atas atas jaminan pemenuhan dan kebutuhan pendidikan bagi umat.

Terkait pembiayaan, di dalam Kitab al-Iqtishadiyyah al-Mutsla disebutkan bahwa jaminan atas pemenuhan kebutuhan dasar (hajah asasiyyah) bagi seluruh rakyat seperti pendidikan, keamanan dan kesehatan, berada di tangan negara. Ketentuan ini didasarkan pada sabda Nabi saw.:

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Imam itu adalah pemimpin dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya (HR al-Bukhari).

Atas dasar itu,  harus menjamin setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dengan mudah. Dalam konteks pendidikan, jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi seluruh warga negara bisa diwujudkan dengan cara menyediakan pendidikan gratis bagi rakyat. Negara K juga wajib menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang cukup dan memadai seperti gedung-gedung sekolah, laboratorium, balai-balai penelitian, buku-buku pelajaran, dan lain sebagainya.

Negara juga berkewajiban menyediakan tenaga – tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, sekaligus memberikan gaji yang cukup bagi guru dan pegawai yang bekerja di kantor pendidikan. Para Sahabat telah sepakat mengenai kewajiban memberikan ujrah (gaji) kepada tenaga-tenaga pengajar yang bekerja di instansi pendidikan negara  di seluruh strata pendidikan. Khalifah Umar bin Khaththab ra. pernah menggaji guru-guru yang mengajar anak-anak kecil di Madinah, sebanyak 15 dinar setiap bulannya.

Jaminan atas mutu dan kualitas pendidikan akan benar-benar kita rasakan ketika pendidikan itu diatur sesuai dengan aturan Islam. Disinilah negara hadir sebagai fasilitator dalam memberikan jaminan pendidikan yang layak agar menghasilkan pejuang-pejuang Islam yang tangguh sebagai pionir dalam mengukir peradaban islam.

Wallahu A’lam Bishshowab

Editor : Rj | Publizher : Iksan

error: Hak Cipta dalam Undang-undang