Kala Pajak Semakin Mencekik Masyarakat

HamsinaHalisi Alfatih
HamsinaHalisi Alfatih

Oleh: HamsinaHalisi Alfatih


Sejumlah pengusaha burung walet yang ada di Kota Kendari mengeluhkan soal penerapan pembayaran pajak oleh pemerintah kota. (Zonasultra.com,22/07/20)

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari, Sri Yusnita mengatakan, berdasarkan pendataan Bapenda, ada sekitar 120 petani burung walet di Kota Kendari. Nantinya, setiap kali panen pengusaha sarang walet akan dikenakan pajak sebesar 10 persen. Terkait dengan aturannya, telah diatur dalam  Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan keempat atas Perda Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah, yang salah satunya memuat pajak sarang burung walet. (Lenterasultra.com,28/07/20)

Di era kapitalistik saat ini masyarakat nampaknya dipaksa harus berlapang dada ketika menerima kebijakan yang datang dari pemerintah. Ditambah masa pandemik Covid-19 yang belum usai, masyarakat semakin harus gigit jari tatkala dihadapkan dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah salah satunya adalah pajak.

Seolah tak mampu menangkal permasalahan dalam meningkatkan kualitas perekonomian bangsa. Masyarakat justru dijadikan tumbal untuk menutupi serangkaian kegagalan ekonomi bangsa apalagi di masa pandemik saat ini. Pandemik Corona yang muncul sejak awal 2020 lalu memang membawa dampak buruk yang sangat signifikan terhadap perekonomian setiap negara, terutama bagi Indonesia. Untuk itu pemerintah gencar memberlakukan intensif pajak yang kemungkinan untuk menjaga agar kondisi ekonomi negara tetap stabil.

Kebijakan ini sebetulnya tak terlepas dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang tengah dibangun oleh negara saat ini. Sistem ekonomi yang memberikan kebebasan yang cukup besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atas sumber daya ekonomi dan faktor produksi. Pada dasarnya sistem ekonomi kapitalisme terdapat keleluasaan bagi perorangan untuk memiliki sumber daya seperti kompetisi antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup serta persaingan antar badan usaha dalam mencari  keuntungan.

Tetapi sangat disayangkan, di samping adanya  penetapan insentif pajak yang dikeluarkan pemerintah hal ini justru dibarengi dengan gencarnya para pengusaha kapitalis selain melumat SDA di negeri ini mereka pun melakukan bisnis-bisnis yang kalah saing dengan masyarakat miskin.  Dari sini kita bisa menilai bahwa persaingan antara si kaya dan si miskin akan terlihat dalam pergulatan mencari pundi-pundi rupiah lewat penetapan pajak. Dengan demikian, jelas sudah bahwa akan terlihat siapa yang lebih sejahtera saat pemungutan pajak penghasilan (pph) ditetapkan.

Hal ini menjadi bukti bahwa negara telah gagal menjadi regulator dalam menyejahterakan rakyat. Siapa yang lebih diuntungkan dalam hal ini tentu para pengusaha kapitalis. Penerapan ekonomi kapitalisme telah menjadi momok yang menakutkan bagi kalangan masyarakat miskin. Ini pula menjadi gambaran buruk sistem kapitalisme yang tidak mampu menghadirkan solusi atas setiap problematika ditengah-tengah umat.

Lantas masihkah kita mempertahankan sistem yang jelas-jelas menyengsarakan umat saat ini? Sistem yang didalamnya termaktub berbagai aturan buatan manusia yang jelas menyimpang dari Al Qur’an atau ajaran Islam.

Allah SWT berfirman:

اَفَحُكۡمَالۡجَـاهِلِيَّةِيَـبۡغُوۡنَ‌ؕوَمَنۡاَحۡسَنُمِنَاللّٰهِحُكۡمًالِّـقَوۡمٍيُّوۡقِنُوۡنَ

Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya). (Q.S Al-maidah:50)

Ayat ini jelas menggambarkan bahwa hukum atau aturan yang ditentukan oleh manusia jelas tidak mampu membawa kebaikan bagi seluruh umat. Maka aturan yang berasal dari sang penciptalah yang jelas membawa keberkahan, kesejahteraan dan ketenteraman bagi seluruh umat.

Karena kapitalisme merupakan sistem yang di bingkai untuk kesejahteraan kaum kapitalis. Maka, Islam hadir sebagai solusi untuk menangkal setiap kebijakan yang hadir dari sistem rusak tersebut. Dalam Islam  penetapan pajak tidak serta merta diwajibkan bagi seluruh rakyat. Maksudnya, pajak hanya akan berlaku jika Baitul Mal (kas negara) benar-benar mengalami kekosongan maka negara khilafah wajib memungut pajak.

Abdurrahman Al-Maliki dalam As-Siyasatual-Iqtishadiyatual-Mutsla (Politik Ekonomi Islam) kewajiban negara adalah menjaga kemaslahatan umat melalui berbagai sarana-sarana, seperti keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Namun, menurutnya, jika kas negara tidak mencukupi, pajak itu menjadi wajib.

Tetapi, pemungutan pajak ini hanya diperuntukkan bagi orang kaya, dan non muslim yaitu jizyah sebagai bentuk jaminan perlindungan dalam negara khilafah. Pajak merupakan sumber penerimaan negara Islam, dalam pelaksanaannya haruslah sejalan dengan maqashidsyari’ah, untuk itu Islam meminimalisir segala bentuk rusaknya kemaslahatan akibat pemberlakuan pajak. Hal ini dikarenakan seringnya pemberlakuan pajak bukan meningkatkan kesejahteraan rakyat, justru sebaliknya, membebani rakyat.

Karenanya, penting bagi negara sebagai regulator untuk menerapkan sistem ekonomi sesuai dengan konsep yang dijalankan oleh Islam. Sebab, sistem ekonomi di dalam Islam jelas menetapkan aturan yang tidak membebani rakyat namun memberi kesejahteraan seutuhnya bagi seluruh umat.

WallahuA’lamBishshowab


error: Hak Cipta dalam Undang-undang