Kantor Polisi Bersama, Intervensi Menggejala


Penulis : Hasni Tagili, M. Pd.
(Praktisi Pendidikan Konawe)

 

 

Publik dikejutkan dengan foto viral plakat kantor polisi bersama Indonesia-China. Dalam papan nama itu tertulis Kepolisian Negara Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Ketapang dan Biro Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok Provinsi Jiangsu Resor Suzhou. Tampak pula AKBP Sunario, selaku Kapolres Ketapang, Kalbar, beserta anak buahnya berfoto bersama dengan rombongan Biro Keamanan Publik Tiongkok di kawasan industri PT Ketapang Ecology and Agriculture Foresty Industrial Park (Okezone, 13/07/2018).

 

 

Sementara Sunario yang telah dicopot dari jabatannya itu membantah adanya kantor polisi bersama di Ketapang. Menurutnya, plang nama itu hanya sebuah contoh yang dibawa pihak kepolisian Resor Suzhou ke Ketapang. Kedatangan mereka hendak mengajak kerja sama antara kepolisian Indonesia dan kepolisian China. Tapi kerja sama itu tidak boleh dari pihak Polres, harus dengan Mabes Polri. Sunario mengakui, plang nama itu memang benar dibuat oleh pihak kepolisian Suzhou. Nantinya akan dipasang jika sudah terjalin kerja sama.

 

 

 

Ajaibnya, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Syahar Diantono, mengatakan bahwa pihaknya tidak tahu asal usul munculnya plang tersebut. Syahar menegaskan, Mabes Polri justru baru mengetahui informasi tersebut setelah kejadian menyebar dan viral di media sosial. Seandainya Mabes Polri mengetahui dari awal, plang kontroversi itu tidak akan pernah terjadi.

 

 

 

Menanggapi hal ini, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyorot Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda Kalimantan Barat (Kalbar). Pasalnya, Ditintelkam Kalbar dinilai tidak bisa mendeteksi adanya rencana pendirian kantor bersama Polres Ketapang, Kalbar dan kepolisian Suzhou, China. Hal tersebut disampaikan anggota Kompolnas, Andrea H. Poeloengan. Menurutnya, kasus itu cukup aneh. Dimana, ada aktivitas rombongan asing dan berinteraksi dengan birokrat setempat, tapi aparat Polda tak mengetahuinya (Okezone, 14/07/2018).

 

BACA JUGA :   Korban Sistem, Pejabat yang Tak Tau Makna Infrastruktur Sesungguhnya

 

 

Adapun Anggota Komisi III DPR RI, Teuku Taufiqulhadi, justru menilai tidak boleh ada yang namanya “Kantor Polisi Bersama”. Pun, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan bahwa kalau ini kecolongan, maka akan ditanyakan lebih lanjut nanti. Apakah sudah sering terjadi hal-hal seperti itu dan kenapa bisa terjadi. Kenapa juga terlalu gegabah (Okezone, 13/7/2018).

 

 

 

Heboh soal plakat kantor polisi bersama Indonesia-Cina ini merupakan bukti bahwa Indonesia rawan intervensi asing. Lemahnya mindset dan waspol (wawasan politik) pejabat negara disinyalir menjadi pemicu terjadinya hal yang demikian.

 

 

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co