Kebijakan BLT Pegawai Swasta penuh dengan masalah


Oleh : Siti Nur Afiah

(Pemerhati Umat)


Pemerintah berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada karyawan swasta dengan gaji di bawah Rp5 juta. Mereka nantinya bakal menerima transfer tunai Rp600 ribu per bulan selama empat bulan.

 Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir mengatakan ada 13,8 juta pekerja yang bakal mendapatkan bantuan ini. Datanya diambil dari BPJS Ketenagakerjaan. Kriterianya mereka bukan PNS-pekerja BUMN dan memiliki iuran di bawah Rp150.000/bulan. Total anggaran yang dipersiapkan pemerintah mencapai Rp31,2 triliun.Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai BLT untuk pekerja berupah di bawah Rp5 juta ini akan sia-sia. Ia bilang alih-alih untuk konsumsi, BLT malah akan disimpan untuk keperluan mendesak di masa depan.Ia mengatakan para pekerja ini bakal menyimpan uang karena pada dasarnya kemampuan finansial mereka masih memadai. Dengan kata lain, salah sasaran.

Tauhid beralasan batas gaji Rp5 juta itu terlalu tinggi, padahal menurut Badan Pusat Statistik (BPS) upah buruh saja rata-rata Rp2,92 juta. Artinya, dalam rentang Rp2,9-5 juta, ada banyak yang masih mampu dengan asumsi mereka tidak dirumahkan atau di-PHK.

Ia juga menyoroti batas gaji Rp5 juta yang notabene bukan penghasilan orang miskin. Menurutnya mereka yang berpenghasilan di bawah Rp2,3 juta justru lebih berhak apalagi jika pemerintah tidak ingin terjadi lonjakan kemiskinan akibat COVID-19.

Tauhid juga menilai pemilihan data BPJS Ketenagakerjaan sebagai basis BLT bermasalah. Ia mempertanyakan nasib mereka yang ekonominya kesulitan tapi tak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan akibat terkena PHK, dirumahkan, habis kontrak, dan tak terdata oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Menurut Bappenas, per Selasa (28/7/2020) saja sudah ada tambahan 3,7 juta penganggur. Dengan data BPS per Februari 2020 6,88 juta, maka diperkirakan sudah ada 10,58 juta penganggur. Data whitelist Kemnaker justru baru mencatat sekitar 1,7 juta penganggur.

Maka dapat kita lihat bahwa pengambilan data lewat  BPJS ketenagakerjaan penuh dengan ketidakadilan, hanya untuk kepentingan segelintir orang saja. Bahkan sejumlah pengamat dan pakar ekonomi berpendapat bahwa berpotensi menimbulkan masalah baru. Dan mereka menyayangkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah lewat jalur BLT pegawai swasta dianggap tidak mampu menjadi solusi untuk menghadapi resesi ekonomi yang akan terjadi.

Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini salah sasaran dan menegaskan bahwa pemerintah tidak serius mencari jalan keluar atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh rakyatnya.

Sebenarnya kita tak perlu merasa heran melihat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah karena hal ini sudah sangat sering terjadi. Di satu Kesempatan pemerintah mengatakan bahwa tidak ada dana namun di kesempatan yang lain pemerintah menjanjikan bantuan dengan dana yang fantastis.

Kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin hilang sehingga menyebabkan pemerintah berupaya meraih kepercayaan itu dengan memberi bantuan untuk meraih kepercayaan rakyat.

Berbeda dengan islam, dalam daulah islam seorang khalifah wajib mencari tau apakah masih ada orang yang berhak mendapatkan sebuah bantuan belum terdata. Ketika ada rakyatnya yang miskin dan tidak mendapatkan bantuan karena tidak mengajukan diri maka itu termasuk kelalaian dari negara.

Maka hal ini menjadi penting, supaya bantuan yang diberikan negara tidak salah sasaran. Seorang Khalifah akan bergerak dengan cepat mencari orang-orang yang kebutuhannya belum terpenuhi, Khalifah tidak akan membiarkan rakyatnya kelaparan karena dia mengetahui kewajiban seorang Khalifah adalah memberikan kenyamanan, kesejahteraan serta kebahagiaan untuk meraih dunia dan akhirat.

Negara islam benar-benar akan menjalankan tugasnya sebagai pelayan umat hingga kemaslahatan tercipta secara individu, masyarakat dan negara.

Hanya dengan menerapkan sistem islamlah satu-satunya solusi yang dapat diandalkan untuk mengatasi segala persoalan ini, kehidupan yang adil dan sejahtra akan dengan mudah untuk dicapai.

Editor : Rj | Publizher : Iksan

error: Hak Cipta dalam Undang-undang