Kedatangan TKA China Pada Masa Pandemi, Penguasa Berpihak Kepada Aseng?

Ulfah Sari Sakti,S.Pi
Ulfah Sari Sakti,S.Pi

Oleh: Ulfah Sari Sakti,S.Pi

(Jurnalis Muslimah Kendari)


Masyarakat dibuat bingung dengan keputusan pemerintah daerah yang awalnya menolak kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) China di Sultra, menjadi disetujuinya kedatangan mereka. Bahkan malam tanggal 23 Juni 2020, dengan menggunakan pesawat carter transit Manado, sejumlah TKA telah mendarat di bandara Halu Oleo Sultra.

Seperti yang dilansir dari ZonaSultra.Com (13/6/2020).  Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sultra menyetujui rencana datangnya 500 TKA di kawasan industri Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe.  500 TKA ini merupakan tenaga ahli yang akan bekerja di PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS).

            Persetujuan bersama ini keluar usai rapat Forkopimda yang dilaksanakan di ruang rapat rumah jabatan (Rujab) Gubernur Sultra dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tpkoh pemuda, para rektor universitas negeri, serta beberapa Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang ada di Sultra.

            Gubernur Sultra, Ali Mazi menjelaskan 500 TKA yang akan didatangkan dua perusahaan raksasa yang bergerak i bidang pertambangan ini telah sesuai prosedur, mulai dari administrasi perizinan hingga protokol penanggulangan wabah Virus Corona atau Covid-19.

            “Estimasi ada sekitar 3000 tenaga kerja lokal yang akan direkrut oleh PT VDNI dan PT OSS ini, sebab dalam 1 TKA akan didampingi sekitar 6-7 tenaga kerja lokal.  Nah ini sangat berimplikasi pada peningkatan ekonomi masyarakat kita,” kata Ali Mazi dalam rapat tersebut.

            Menurutnya, kawasan mega industri Mororsi saat ini masih dalam tahap pembangunan, sehingga peuang adanya lapangan kerja baru yang dapat menampung puluhan ribu tenaga kerja sangat terbuka.  Untuk saat ini saja kata Ali Mazi, tercatat sebanyak 11.270 orang tenaga kerja lokal yang telah bekerja di kawasan industri tersebut.

            Atas persetujuan tersebut, sejumlah mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kabupaten Konawe menggeruduk kantor bupati.  Mereka menutut Bupati Konawe, Kerry Saiful Konggoasa menolak kedatangan 500 TKA asal China di PT VDNI.  “Meminta kepada Bupati Konawe untuk menolak kedatangan 500 TKA,” ujar Koordinator Aksi Mahasiswa, Irfan.

            Irfan mengungkapkan di tengan Pandemi Virus Corona (Covid-19) saat ini tidak tepat jika pemerintah menyetujui kedatangan 5000 TKA asal China.  Di sisi lain masih banyak tenaga kerja lokal yang bisa dipekerjakan.  “Mana pemerintah hari ini seolah-olah menutup mata dengan mengizinkan TKA masuk.  Kami tidak anti investasi,” katanya.  (detiknews.com/19/6/2020).

            Demontrasi pun kembali terjadi pada hari H kedatangan TKA, Selasa (23/6/2020).  Mahasiswa dan berbagai elemen hingga anggota DPRD Sultra, Sudirman berunjuk rasa di jalan masuk menuju Bandara Halu Oleo.  “Masa TKA didatangkan dari luar, sementara banyak  tenaga kerja lokal kita yang masih jadi pengangguran.  Tambang itu menjijikkan,” teriak Sudirman dalam orasinya.

            Sementara itu, para mahasiswa menegaskan mereka akan terus berada di tempat aksi dan tidak akan membiarkan TKA masuk.  Aksi saling dorong juga sempat terjadi, namun pihak kepolisian terus mengingatkan agar massa tidak rusuh.  (detiknews.com/23/6/2020)

            Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsy mempertanyakan keberphakan pemerintah usai kabar 500 TKA asal China didatangkan ke Indonesia saat Pandemi Virus Corona (Covid-19).

 “Tentunya ini membuat masyarakat iri hati dan menimbulkan keresahan, seolah warga China lebih diprioritaskan daripada warga sendiri.  Hal ini tidak boleh terjadi, pemerintah harus menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat sendiri,” kata Aboe dalam keterangan tertulis.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI ini mengingatkan larangan WNA masuk Indonesia saat Corona yang dituangkan dalam Peraturan MenkumHAM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

 “Saya minta KemenkumHAM menjalankan fungsinya dengan baik, bukankah seharusnya para WNA ini tidak bisa masuk ke Indonesia.  Jangan sampai publik melihat ada pengistimewaanwarga China, tuturnya.  (CNNIndonesia.com/4/5/2020).

Senada itu Anggota Ombudsman RI, La Ode Ida meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan khusus untuk menunda kedatangan TKA asal China ke Indonesia di tengah Pandemi Virus Corona (Covid-19).

La Ode Ida menyatakan  rencana mendatangkan 500 TKA asal China tersebut tidak masuk akal di tengah Pandemi Virus Corona.  Disisi lain pemerintah meminta masyarakat tak beraktivitas di luar rumah.

“Sikap pemerintah pusat seperti itu sangat-sangat  disayangkan dan memprihatinkan.  Terkesan terlalu mengistimewakan buruh asal China dan mengabaikan perasaan dan hak warga bangsa sendiri,”ujarnya.  (CNNIndonesia.com/3/4/2020)

Sistem Islam Berdaulat pada Semua Aspek

Kedatangan TKA di Sultra sejak awal mendapat penolakan dari masyarakat, karena mereka melihat bahwa tenaga kerja yang datang ke Sultra hanya sebagian kecil yang merupakan tenaga ahli, kebanyakan merupakan tenaga kasar (buruh) yang mana pekerjaannya juga dapat dilakukan oleh tenaga kerja lokal.  Puncak kekecewaan masyarakat tumpah saat Pemprov Sultra menyetujui kedatangan 500 TKA ke Sultra saat Pandemi sekarang ini.

Sikap inkonsistensi pemerintah seperti saat ini merupakan hal biasa dalam sistem Demokrasi-Kapitalis, mengingat asas dari sistem ini yaitu manfaat belaka.  Berbeda dengan sistem Islam yang mengutamakan kepentingan umat guna mengharap ridha Allah swt, karena para pemimpin yang hadir pada sistem Islam adalah pemimpin yang sadar bahwa mengurusi kepentingan umat, konsekuensinya dunia dan akhirat.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw, “Tidaklah seorang hamba yang Allah beri amanat kepemimpinan dan tidak melaksanakannya dengan baik, selain tak akan mendapatlan bau surga” (HR Imam Al Bukhari).

Selain itu dalam sistem Islam, negara senantiasa berdaulat dalam semua aspek tidak terkecuali sumber daya alam (SDA) misalnya pertambangan.  Karena dalam sistem Islam, pengelolaan pertambangan haram hukumnnya dikelola oleh swasta, asing maupun aseng.  Pertambangan harus dikelola oleh negara karena termasuk dalam kepemilikan umum (milkiyah’amah), khususnya tambang nikel termasuk dalam kategori barang tambang besar.  Dengan sepenuhnya dikelola oleh negara, maka otomatis hasilnya sepenuhnya akan didistribusikan kepada rakyat.  Bukan dinikmati oleh segelintir orang atau pun negara lain, seperti yang terjadi saat ini.

Semoga dengan fakta pengelolaan SDA di negeri kita ini yang carut marut dan tidak berpihak pada masyarakat, dapat membuka mata masyarakat untuk memilih berpaling ke sistem Islam.  Wallahu’alam bishowab.

Editor : Rj | Publizher : Iksan

error: Hak Cipta dalam Undang-undang