Kedzaliman RUU Omnibus Law


Oleh: Fitriyani


Problem RUU Omnibus Law tentang cipta tenaga kerja sampai saat ini belum mendapatkan titik terang terkait kebijakan yang ditentukan, tetapi alih-alih mulai akan dilegalisasi oleh pemerintah di tahun 2020 ini, sebagaimana kata anggota komisi I DPR Willy Aditya dalam diskusi virtual crosscheck medcom.id “Omnibus law selesai pada Agustus 2020”. Komisi I DPR ini mengatakan bahwa DPR terus menerima masukan dari masyarakat dalam pembahasan RUU Omnibus Law tentang cipta tenaga kerja. Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seluruh kepentingan masyarakat dan nasional (Medcom.id, 12 Juli 2020)

Pro  Kontra Omnibus Law

Terdapat penolakan dari para serikat pekerja PT. PLN (Persero), Ketua Umum PLN Persero M. Abrar Alib mengatakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan berpotensi menimbulkan terjadinya liberalisasi dalam tata kelola listrik indonesia. Penolakan juga datang dari masyarakat sipil yang akan banyak merugikan dan meresahkan masyarakat dan nasional bahkan lingkungan negara sekalipun akibat investasi yang merusak lingkungan.

Jika kita hanya berfikir pada sisi penyelesaian masalah itu dengan berutang atau investasi maka hal ini wajar karena adanya kebutuhan mendesak untuk memastikan iklim kondusif investasi demi penciptaan lapangan kerja massal . Sehingga ini membuktikan bahwa rezim ini tidak mempunyai alernatif lain untuk menyelesaikan masalah dalam negeri ini kecuali hanya berutang dan membuka kran investasi secara besar-besaran. Dimana, investasi dan utang ini sebagai alat kaum kapitalis semakin mempererat cengkraman kekuasaan di negeri jajahan mereka

Padahal, permasalahan yang begitu penting harus diselesaikan adalah kepentingan masyarakat dan nasional tanpa ada satupun yang terzalimi dimana permasalahan yang harus diselesaikan dalam RUU Omnibus Law ini yaitu adanya penghapusan upah minimum yaitu UMK dan UMSK dan memberlakukan upah perjam dibawah minimum, mengurangi nilaibupah pesangon,penggunaan buruh outsorcing dan buruh kontrak seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan, waktu kerja yang eksploitatif dan menghapus cuti dan menghapus hak upah saat cuti, adanya kemudahan masuknya TKA buruh kasar di Indonesia, mudahnya PHK sewenang-wenang tanpa izin pengadilan perburuhan serta hilangnya beberapa sanksi pidana untuk pengusaha (republika.co.id, 13 Juli 2020).

Jika permasalahan ini belum terselesaikan kenapa pemerintah gencar-gencarnya untuk melegalisasikan RUU Omnibus Law ini? Jika tidak terselesaikan dan masih saja ingin melegalisasi dengan permasalahan yang dibahas tentu ini akan sangat merugikan serikat buruh mulai dari keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran buruh.

Kesejahteraan Hanya Dalam Sistem Islam

Hal ini sangat bertentangan dengan ketika adanya negara islam yang menjamin seluruh kehidupan masyarakat dan nasional berada dalam keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Persoalan kaum buruh atau pekerja dan umat ini hanya dapat diselesaikan dibawah riayah (pengurusan) ketenagakerjaan islam karena sistem islam dalam  (negara dibawah naungan syariah islam) dapat mengeliminir terjadinya konflik antara pekerja dan pengusaha serta negara akan memberikan solusi yang paripurna atas problem ketenagakerjaan.

Dimana, tugas dan sebagai tanggung jawab khalifah adalah menyediakan lapangan pekerjaan dengan seluas-luasnya sehingga menjamin seluruh masyarakat mendapatkan pekerjaan tanpa adanya pengangguran khusus laki-laki yang islam diwajibkan mencari nafkah. Adapun urusan ketenagakerjaan dalam negara islam akan diawasi langsung oleh khalifah melalui Departemen kemaslahatan umum bidang ketenagakerjaan.

Dalam hal administratif khalifah menunjuk orang yang memiliki kapasitas dan keahlian dibidang ketenagakerjaan, terdapat dua kebijakan yang dibuat oleh khalifah untuk meningkatkan partisipasi kerja masyarakat tanpa bergantung pada investasi yaitu mendorong masyarakat memulai aktivitas ekonomi tanpa dibiayai oleh baitul mal atau kas keuangan negara peran adalah membangun iklim usaha yang kondusif dengan menerapkan sistem ekonomi islam secara komprehensif.

Adapun mekanisme inti yang dilakukan adalah menata ulang hukum-hukum kepemilikan dan pengelolaan, pengembangan kepemilikan dan distribusi harta ditengah masyarakat, menjamin pelaksanaan mekanisme pasar yang sesuai syariah, menghilangkan distorsi seperti penimbunan, riba, monopoli dan penipuan. mengembangkan sistem birokrasi dan administrasi yang sederhana dalam aturan, cepat dalam pelayananan dan profesional juga menghilangkan berbagai retribusi dan pajak, cukai yang tetap serta menghilangkan sektor non riil sehingga produksi barang dan jasa di sektor riil akan meningkat.

Lalu kebijakan berikutnya untuk meningkatkan partisipatif kerja masyarakat adalah mengeluarkan dana baitul maal dalam bentuk memberikan subsidi tunai tanpa kompensasi bagi orang yang tidak mampu, subsidi negara kepada orang yang tidak mampu dimana pembagiannya bukan sekedar dibagi rata dan diberikan dalam jumlah yang kecil dijamin oleh pemerintah selama 1 tahun agar tidak sampai kekurangan. Dimana subsidi diberikan cukup besar untuk memulai usaha tidak hanya untuk dikonsumsi saja, sehingga betul-betul fungsi negara khilafah menghapuskan garis kemiskinan di tengah masyarakat. Adapun terkait upah dengan kontrak kerja upah diklasifikasikan menjadi 2 yaitu upah ditentukan berdasarkan pemberi kerja dan pekerja dan upah sepadan yang ditentukan oleh orang lembaga ahli menetapkan upah seperti lembaga profesi tertentu. Jika ada sengketa antara pemberi kerja dan pekerja terkait upah maka negaralah yang akan menentukan ahli pengupahan untuk para pekerja sehingga hal ini akan menciptakan keadilan antara kedua belah pihak tanpa ada yang dizalimi.

     Begitulah potret ketika negara islam tegak ditengah-tengah masyarakat sungguh dapat menyelesaikan masalah yang dari sederhana hingga yang begitu kompleks sekalipun, karena pelaksaanaan seluruh aktivitas baik itu sosial, ekonomi berdasarkan syariah islam yang berpedoman kepada Al-qur’an dan As-Sunnah yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai pedoman seluruh umat manusia dalam menjalani kehidupan.

Betapa indahnya ketika negara islam diterapkan di tengah masyarakat seluruh masyarakat akan merasa tentram, sejahtera hidup dalam keadilan tanpa ada yang dizalimi. Sebagaimana hadits rasulullah SAW terkait dilarangnya berbuat dzalim, Rasulullah SAW bersabda “Allah Tabaaraka wa ta’ala berfirman: ‘wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, dan aku haramkan juga kezaliman bagi kalian, maka janganlah saling berbuat zalim”(HR. Muslim No. 2577).  Wallahu A‘alam Bishawab[]

 

 

error: Hak Cipta dalam Undang-undang