Kementrian ESDM dan KPK RI Diminta Cabut IUP PT Paramita dan Manunggal  

Ketgam : Massa Aksi Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor KPK RI di Jakarta, Kamis 16 Mei 2019.
Ketgam : Massa Aksi Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor KPK RI di Jakarta, Kamis 16 Mei 2019.

“Kami meminta kepada ketua KPK untuk menangkap pelaku dugaan tindak pidana illegal mining,” tegas Erlan.


KALOSARA NEWS :  Puluhan ativis Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI di Jakarta, Kamis 16 Mei 2019.

Dalam aksinya, LKBHMI meminta Mentri ESDM mencabut Izin Operasi Pertambangan (IUP) PT Paramita Persada Tama (PPT) dan PT Manunggal Sarana Surya Pratama (MSSP).

Sekretaris Direktur Bakornas LKBHMI, La Ode Erlan mengungkapkan, dari hasil investigasi yang dilakukan, pihaknya menduga kuat adanya praktek illegal mining yang dilakukan oleh dua perusahaan tambang yang beroperasi di Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo Kepulauan Kanupaten Konawe Utara ini.

Pasalnya, PT Paramita dan Manunggal telah melakukan penambangan dan penjualan ore nickel tanpa kelengkapan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB). Sedang dokumen itu merupakan syarat wajib perusahaan untuk melakukan kegiatan penambangan.

BACA JUGA :   Santoso Ditembak Mati di Poso

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co