Kemiskinan: Problem akut Kapitalisme


Oleh : Sartinah

(Relawan Media)


Sukacita menyambut kemerdekaan pada 17 Agustus lalu tidak bisa dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini lantaran pandemi Covid-19 masih menjadi momok bagi masyarakat, sehingga secara otomatis semua aktivitas berubah drastis. Penjajahan fisik kini telah hilang, kemerdekaan pun telah 75 tahun dilalui.

Sayangnya, ada fakta ironi yang tetap tak mampu dihilangkan jejaknya dan terus menjerat negeri ini, yakni kemiskinan. Fakta ini tak ayal menyisakan segudang tanya. Lantas, layakkah kita berteriak “merdeka!” Bagaimana tidak, kemiskinan menjadi pemandangan memilukan karena terjadi di negeri yang subur dan memiliki sumber daya alam nan melimpah.

Seperti yang dialami oleh Mira (38), warga Nanga-nanga, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari ini, yang sejak bertahun-tahun silam berprofesi sebagai pemulung.  Bersama dengan empat orang anaknya yang masih belia, Mira mengais botol plastik bekas di bak sampah di seputaran Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Semua itu dilakukan demi  mendapatkan uang untuk menghidupi anak-anaknya. (telisik.id, 9/8/2020)

Mira dan seluruh problem kemiskinannya hanyalah satu dari ratusan, bahkan jutaan rakyat di negeri ini yang masih hidup dalam lingkaran setan kemiskinan. Tak ada satu pun manusia yang bercita-cita memiliki gelar atau bertitel sebagai orang miskin.

Namun kadang “keterpaksaan” hidup membuat orang melakoni pekerjaan apa pun demi menyambung hidup. Jeratan kemiskinan tersebut terus menjadikan banyak rakyat tidak bisa menikmati kehidupan normal layaknya kalangan berpunya. Bahkan, kemiskinan terus melonjak seiring merebaknya pandemi Covid-19.

Dihimpun dari data BPS, jumlah penduduk miskin di negeri ini meningkat pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. (bps.go.id, 15/8/2020). Puluhan juta rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan seharusnya tidak perlu terjadi di negeri yang bergelar gemah ripah loh jinawi ini.

Terlebih di masa pandemi saat ini, potensi kemiskinan diprediksi mengalami kenaikan signifikan. Sebagaimana disebutkan dalam jurnal yang ditulis oleh para peneliti dari SMERU Research Institute dengan judul ‘Estimating the Impact of Covid-19 on Proverty in Indonesia’. Jurnal tersebut menuliskan bahwa persentase penduduk miskin Indonesia diprediksi meningkat menjadi 16,6 % dari total populasi atau sebanyak 44,5 juta orang akibat pandemi Covid-19.

Prediksi tersebut ternyata sejalan dengan fakta yang terjadi saat ini, baik sebelum maupun saat terjadi pandemi. Banyak masyarakat yang akhirnya menjadi korban PHK hingga berakhir sebagai pengangguran. Alhasil, sekadar untuk memenuhi kebutuhan perut setiap hari pun sudah sulit, apatah lagi jika ditambah dengan biaya sekolah anak, listrik dan kebutuhan lainnya.

Problem tersebut kian menggiring masyarakat kecil ke jurang kemiskinan. Apalagi semua kebutuhan hidup warga “kelas bawah” tetap harus dipikirkan dan ditanggung sendiri. Maka tak heran, kebutuhan pokok menjadi beban hidup bagi masing-masing rakyat.

Kemiskinan yang terus mengakar pada akhirnya semakin memperlebar kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Dimana yang kaya tetap berjaya, sementara yang miskin semakin menderita. Bahkan berdasarkan laporan Global Wealth Repoit pada 2016, Indonesia menempati negara keempat dengan kesenjangan sosial tertinggi di dunia.

Fakta ini pun menjadikan banyak rakyat terhalang mendapatkan hak dasarnya. Salah satunya adalah hak memperoleh pendidikan yang layak. Betapa banyak anak-anak yang putus sekolah atau tidak bersekolah karena terjerat kemiskinan. Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), jumlah anak Indonesia yang tidak bersekolah mencapai 4,5 juta.

Kemiskinan yang masih menjerat jutaan rakyat di negeri ini merupakan kemiskinan terstruktur yang diciptakan oleh sistem. Sistem inilah yang membuat harta milik rakyat hanya dikuasai dan dinikmati oleh segelintir orang. Di samping itu, privatisasi sektor publik seperti jalan tol, air, pertambangan gas, minyak bumi, mineral dan lainnya juga turut menyumbang semakin menjamurnya kemiskinan di negeri ini.

Demikianlan, kesejahteraan menjadi barang langka yang sulit diwujudkan kendati kemerdekaan telah dinikmati sejak 75 tahun yang lalu. Kemerdekaan fisik memang telah dinikmati, tetapi bagaimana dengan kemerdekaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan yang lainnya?

Ketimpangan sosial dan kemiskinan terjadi karena dalam sistem kapitalisme, orientasi negara bukan sebagai pelayan kebutuhan rakyatnya, melainkan hanya sebatas regulator dalam penyedia kebutuhan. Hal ini menyebabkan periayahan negara dalam mengelola kebutuhan pokok sangat jauh dari kata cukup. Alhasil, akan banyak didapati rakyat yang hidup dalam kekurangan dan kelaparan meski hasil pertanian, dan sumber daya alam lainnya melimpah ruah.

Fakta ironi tersebut akan tetap mewarnai di setiap sudut negeri ini selama kapitalisme masih dijadikan solusi untuk mengatur urusan ekonomi, politik, pendidikan dan sebagainya. Padahal, rakyat membutuhkan negara yang benar-benar berperan sebagai pengatur dan pelindung seluruh urusan rakyat, agar mereka tidak berjuang sendiri menyelesaikan problem kemiskinannya.

Jika kapitalisme menempatkan negara hanya sebatas regulator, berbeda halnya dengan Islam. Dalam kacamata Islam, negara berperan sebagai pelayan kebutuhan rakyat dalam segala urusan. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan pokok rakyat seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan secara layak. Rasul saw. bersabda :

“Pemimpin atas manusia adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. (HR al-Bukhari, Muslim dan Ahmad)

Islam tak hanya sebagai agama ritual dan moral belaka. Islam merupakan sistem kehidupan yang mampu menyelesaikan seluruh problem kehidupan. baik sosial, politik, pendidikan, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan.

Dalam aspek ekonomi, Islam secara sempurna telah mengatur pengelolaan sumber daya alam, kepemilikan harta, termasuk solusi dalam membebaskan rakyat dari jerat kemiskinan, antara lain:

Pertama, secara individu Islam memerintahkan bagi setiap muslim yang mampu untuk bekerja mencari nafkah untuk diri dan keluarganya yang menjadi tanggungannya. (QS al-Baqarah [2]: 233). Kedua, secara jama’i (kelompok) Allah memerintahkan kaum muslim untuk saling memperhatikan saudaranya yang kekurangan dan membutuhkan pertolongan. Allah juga memerintahkan penguasa untuk bertanggung jawab atas seluruh urusan rakyatnya, termasuk menjamin kebutuhan pokok mereka.

Demikianlah Islam memberikan solusi terhadap problem kemiskinan akut yang terus mendera negeri ini. Negara benar-benar berperan sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (perisai) bagi rakyat. Hal ini tentu saja sejalan dengan harapan setiap rakyat untuk mendapatkan haknya, agar merdeka tak sekadar bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga merdeka dalam mendapatkan kehidupan yang layak.

Wallahu a’lam bishshawab

Editor : Rj | Publizher : Iksan

error: Hak Cipta dalam Undang-undang