Kepentingan Kapitalis Melalui “Drama” Bantuan Sosial


Oleh: Mustika Lestari

(Pemerhati Sosial)


Sejak awal, bagi-bagi bantuan yang dilakukan oleh pemerintah memang terkesan bukan untuk meringankan perekonomian rakyat kecil yang semakin terpuruk, melainkan untuk mengalihkan perekonomian negara yang sudah mulai “babak belur. Bagaimana tidak, seperti rencana pemerintah untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada karyawan swasta dengan gaji di bawah Rp.5 juta bermotif  untuk menggerakkan kembali roda perekonomian Indonesia.

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir, mengatakan bahwa ada 13,8 juta pekerja yang akan mendapatkan bantuan ini, datanya diambil dari BPJS Ketenagakerjaan dengan kriteria mereka bukan PNS-Pekerja BUMN dan memiliki iuran di bawah Rp.150 ribu/bulan. Melalui keterangan tertulis, Kamis (6/8) Erick mengatakan bantuan ini “untuk mendorong konsumsi masyarakat.” Dengan demikian, ekonomi Indonesia cepat pulih di tengah pandemi.

Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa bantuan ini diberikan agar pertumbuhan Ekonomi Indonesia di kuartal III (Q3) 2020 bisa positif. Angka positif di Q3 penting untuk menghindari resesi teknikal sebab pada Q2 2020 pertumbuhan ekonomi minus 5,32%, terburuk sejak 1999 (http://tirto.id, 9/8/2020).

Bantuan Sosial Sebagai Jalan Pemulihan Perekonomian?

Subsidi bantuan langsung tunai (BLT) Rp.600 ribu yang digadang-gadang oleh pemerintah sebagai solusi di masa pandemi ini dengan kucuran dana sangat besar, yakni Rp.33,1 triliun akan diberikan kepada 13,8 pekerja (bergaji di bawah Rp.5 juta). Pasalnya, hal ini akan mulai disalurkan pada September 2020 mendatang.

Berbagai polemik pun mencuat. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, BLT untuk pekerja berupah di bawah Rp.5 juta ini akan sia-sia belaka. Ia mengungkapkan bahwa alih-alih untuk konsumsi, BLT malah akan disimpan untuk keperluan mendesak di masa depan. Para pekerja ini akan menyimpannya karena pada dasarnya kemampuan finansal mereka masih memadai. Dengan kata lain, salah sasaran. Tauhid juga mengatakan, batas gaji Rp.5 juta ini terlalu tinggi, yang notabenenya bukan penghasilan orang miskin. Menurutnya, mereka yang berpenghasilan di bawah Rp.2,3 juta justru lebih berhak apalagi jika pemerintah tidak ingin terjadi lonjakan kemiskinan akibat Covid-19.

Senada dengan Tauhid, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra, Heri Gunawan menilai uang tersebut sebaiknya disalurkan untuk keperluan lain yang lebih mendesak. Ia meminta agar pemerintah memperhatikan lebih dulu korban PHK, mereka yang menganggur dan kesulitan mendapat kerja sampai orang miskin (http://tirto.id).

Namun, hal berbeda diungkapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam keterangan resminya Jumat (7/8/2020). Ia mengatakan total subsidi gaji yang diberikan itu adalah Rp.2,4 juta/pekerja. “Pemerintah akan membayarkan dua kali karena ingin memastikan daya beli dan konsumsi agar tetap terjaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat,” ujarnya (http://m.detik.com).

Jika melihat realita, sangat terasa setengah hatinya rezim dalam melayani ataupun mengurus kebutuhan hidup rakyatnya. Jika ingin membantu, sikap yang kental dengan prioritas ekonomi pasti terselip di baliknya. Seperti halnya bantuan tersebut, rakyat kecil yang lebih membutuhkan dibandingkan mereka kelas menengah untuk mengatasi permasalahannya terpaksa harus menelan kekecewaan.

Adapun bantuan yang diberikan kepada mereka, pekerja yang masih terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan benar-benar salah sasaran. Bagaimana tidak, hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang belum di PHK, masih mampu membayar iurannya dan tentu saja masih mempunyai pemasukan dari gaji yang diperolehnya. Padahal, dikutip dari laman m.cnnindonesia.com (20/7), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat, jumlah pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan akibat pandemi tembus diangka 3,06 juta orang. Angka itu merupakan data per 27 Mei 2020 lalu.

Kemudian angka pengangguran, dari tirto.id (24/6), Badan Perencanaan Pembangunan  Nasional (Bapenas) memperkirakan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di tahun 2020 ini menyentuh 8,1 hingga 9,2 persen melompat dari posisi 2019 yang berkisar 5,28 persen. Dan Bappenas juga memprediksi angka penanggguran di tahun 2021 mendatang akan menyentuh 12,7 juta orang.

Sangat disayangkan, seharusnya bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah diberikan kepada mereka yang sudah tidak berpenghasilan. Namun faktanya, bantuan tersebut diberikan kepada mereka yang masih tergolong mampu. Tujuannya, menurut Menteri keuangan Sri Mulyani, BLT pekerja untuk gaji di bawah Rp.5 juta merupakan bagian dari stimulus untuk memulihkan ekonomi nasional yang terdampak Covid-19 untuk membantu memulihkan daya beli masyarakat (http://m.detik.com).

Memang, sejak bahkan jauh sebelum pandemi covid-19 di negeri ini kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tak pernah terlepas dari kepentingan ekonomi. Tentu saja, kalau bukan untuk memperkaya para pengusaha, pasti untuk kepentingan kursi penguasa. Pemerintah yang bersikeras bahwa upaya tersebut akan berefek positif pada pertumbuhan ekonomi nasional, akhirnya harus dengan melibas hak rakyat.

Di dalam sistem negara yang berlaku di negeri ini, pengabaian dan drama “cuci tangan” selalu terjadi pada setiap kesempatan. Rezim dengan pemikiran sekuler yang mencekokinya, tidak pernah amanah terhadap rakyat. Di tengah wabah yang belum menunjukkan tanda berakhirnya, tatkala rakyat tengah berjibaku dengan kemiskinan, kasus PHK massal dan sulitnya ekonomi, kini rakyat harus ikut dipusingkan dengan bantuan dari pemerintah yang hanya ingin mencari keuntungan darinya. Rezim tidak pernah peka terhadap kondisi dan kepiluan rakyat, bahkan dalam pemberian bantuan di saat kesulitan sekalipun tidak terlepas dari asas manfaat sebagai patokannya. Rakyat miskin pun dapat ditemukan dimana-mana.

Memang, dalam sistem kapitalisme pemimpin yang lahir darinya adalah manusia-manusia rakus yang mementingkan materi dan minim empati terhadap rakyat. Kekuasaan tidak dimaknai sebagai amanah tapi dijadikan jalan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Bahkan bantuan pemerintah tak pernah lepas dari slogan “no free lunch (tidak ada makan siang gratis),” yang menjadi stempel permanen termasuk di masa sulit sebagaimana saat ini, yang dijadikan peluang untuk “meraup pundi-pundi rupiah.”

Inilah watak yang tampak dari sistem kapitalis-sekularisme yang senantiasa tidak mampu menghadirkan solusi tuntas dari berbagai permasalahan yang ada, seperti kemiskinan, hutang, wabah ataupun yang lainnya. Sekalipun ada solusi yang ditawarkan, kenyataannya tidak memberikan jalan penyelesaian melainkan menambah masalah yang sudah ada.

Islam Solusi Bagi Problematika Umat

Di antara bukti indahnya ajaran Islam adalah diperintahkannya berbuat adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada masing-masing orang yang memiliki hak. Pada dasarnya, manusia sama dihadapan Allah SWT, tidak ada perbedaan antara anak raja dengan anak rakyat dalam mendapatkan pelayanan dan jaminan kesejahteraan.

Penerapan syariat Islam secara keseluruhan dalam semua aspek kehidupan oleh negara akan memastikan kesejahteraan benar-benar terwujud. Negara akan menjamin pemenuhan hal tersebut secara total. Islam memandang bahwa seluruh rakyat harus mendapatkan jaminan kesejahteraan, baik dalam kondisi wabah ataupun tidak dalam keadaan wabah yang meliputi seluruh kebutuhan pokok bagi tiap individu.

Islam menggariskan bahwa pemenuhan ini adalah kewajiban pemimpin untuk menjaminnya secara layak yang bersumber dari kas negara. Dalam menyalurkan bantuannya, pemimpin pun wajib memberikannya secara adil dan merata melalui mekanisme langsung kepada kelompok masyarakat secara keseluruhan. Pemerintahan yang menerapkan hukum aturan Islam, pemimpinnya adalah pemimpin sejati, tidak pernah ada unsur kepentingan ataupun yang lainnya dalam melaksanakan amanah terhadap rakyat yang dibebankan dipundaknya. Dasar ketakwaan dan ketakutannya kepada Allah SWT  adalah modal utama yang cukup untuk dalam kepemimpinannya.Pemimpin dalam Islam melayani semua warga tanpa pandang bulu dan meriayah umat dengan optimal.

Hanya dalam Islam seluruh umat akan terjaga dan kesejahteraan dapat tercapai dalam naungan sistemnya. Roda perekonomian negara akan berjalan dengan baik ketika pengelolaannya berdasarkan kepada pengaturan Islam terkait harta milik individu, umum dan negara secara baik serta pendistribusiannya yang tepat sasaran. Maka, sudah saatnya kita beralih kepada sistem pemerintahan Islam yang telah teruji dan terbukti keunggulannya dalam menghadapi problematika dalam segala situasi dan kondisi. Wallaahu a’lam bi shawwab.

Editor : Rj | Publizher : Iksan

error: Hak Cipta dalam Undang-undang