Kesejahteraan Rakyat, Mimpi Dalam Sistem Demokrasi

Oleh : Sulastri

 (Komunitas Peduli Umat)

 

Mantan mentri sosial Indrus Marham mengundurkan diri dari jabatannya. ia juga mengundurkan diri dari kepengurusannya dari partai Golkar (serambi new.com, 26/8/2018).

Terkait pengunduran dirinya ini, Indrus membenarkan bahwa jawaban adalah statusnya sebagai tersangka yang di tetapkan oleh KPK. Dia terlibat kasus kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau -1 di provinsi Riau dan di duga menerima suap sebesar Rp.500 juta. Bukan hanya Indrus Marham, banyak sederetan nama politisi yang tersandung kasus dan terseret oleh KPK diantaranya Zumi Zola, gubernur Jambi yang menerima hadiah atau gratifikasi terkait beragam proyek di Jambi sejak menjabat tahun 2006 kemarin, begitu juga dengan Setya Novanto, tersangka mega korupsi E-ktp, dan masih banyak lagi kepala daerah yang melakukan korupsi yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

Apa yang di lakukan oleh sebagian politisi atau kepala daerah yang merugikan uang rakyat ini adalah sesuatu tidak aneh lagi, bagaimana tidak dalam demokrasi untuk bisa mendapatkan kekuasan atau jabatan membutuhkan biaya yang cukup mahal dalam politik biasa di sebut dengan mahar politik.

Kementrian dalam negeri menyebutkan calon bupati atau wali kota membutuh dana Rp.20-100 milliar untuk memenangkan pilkada. Di pilkada Jawa Timur, ia nyata mengaku di minta uang Rp.40 milliar oleh kaum Gerindra, di pilkada Jabar, Dede Mulyadi mengaku diminta uang Rp.10 milliar oleh oknum partai Golkar, di pilkada di Ceribon, Brinjeng (pol) Siswandi mengaku gagal di calonkan oleh partai keadilan sejahtera (PKS) karena diminta mahar. (kompas.com 16/01/2018).

Ini hanya sebagian kecil kasus mahar politik yang terendus media karena pastinya masih banyak kasus mahar politik yang tidak nampak ke permukaan. Modal politik yang mahal ini tentu membuka celah  praktek KKN (Korupsi, Kolosi dan Nepotisme), berkembang pemenang pilkada tentu berpikir keras bagaimana mengembalikan modal politik tersebut, apalagi kalau berupa pinjaman dari politik lain. Padahal gaji maupun tunjangan resmi di perkirakan tidak cukup, oleh karena itu tidak mengherankan jikalau banyak kepala daerah yang terjerat korupsi.

BACA JUGA :   Wabub Konawe Buka Turnamen Sepak Bola Banteng Cup 1

Kemendagri mencatat lebih dari 70 kepala daerah pernah dan sedang tersankut perkara di KPK, sepanjang tahun 2017 saja ada 7 kepala daerah setingkat bupati yang di jadikan tersangka oleh KPK. Dalam sistem politik mahar seperti ini hampir bisa dipastikan yang berkuasa adalah para pemilik modal. Mereka bisa mencalonkan langsung atau menjadi penyokong dana kontestan pemilu, tentu bukan tanpa kepentingan bagi para pemilik modal istilhnya “tidak ada makan siang gratis” apa yang mereka keluarkan jelas di minta imbalan yang setimpal bahkan lebih.

Inilah yang menjadikan menjamurnya korupsi di dalam demokrasi. Mereka yang terpilih dan di percaya menjadi pemimpin oleh rakyat, mengkhianati kepercayaan itu dengan mudahnya. Rakyat hanya di jadikan tumbal untuk meraih kekuasaan. Rakyat hanya di perhatikan menjelang pemilu saja untuk mendapat perhatian masyarakat. Blusukan, bantuan-bantuan bahkan janji-janji manis pun terucap, dan ini sudah menjadi lagu lama yang selalu terulang dari tahun ke tahun. Yang lebih memprihatinkan lagi, rakyat yang terbuai dengan janji-janji manis harus menelan kekecewaan berulang-ulang karna lagi-lagi rakyat dikibulin. Setelah terpilih menjadi pemimpin jangankan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, rakyat malah harus menanggung beban ketamakan dan kerakusan si pamimpin.

Alih –alih mensejahterakan rakyatnya, masyarakat diberikan bantuan, di bangunkan infrastruktur dan lain sebagainya. Namun sumbernya di dapat dari pinjaman luar negeri yang nantinya pembayarannya di kembalikan kepada rakyat. Olehnya, kenaikan BBM, kenaikan tarif dasar listrik (TDR), melonjaknya harga sembako, kenaikan pajak, sulitnya mendapat layanan kesehatan. Itu semua dampak pembagunan infrastruktur yang mengatasnamakan pemimpin. Akibatnya  masyarakat kembali menjerit dan menagung penderitaan tanpa ada hentinya.

Tidak ada jalan lain untuk memotong kejahatan termaksud kejahatan korupsi kecuali dengan kembali kepada Islam. Politik Islam akan memangkas keburukan dan kejahatan.  Sistem Islam jelas mengharamkan suap-menyuap termasuk suap-manyuap dalam politik

BACA JUGA :   Dua Caleg PKS Ikuti Sidang Perdana Hari Ini

Sistem politik Islam disebut syIstem politik yang memangkas biaya politik mahal. Kepala negara misalnya dipilih dalam waktu yang singkat (paling lama 3 hari 3 malam). Jadi tidak dalam waktu yang lama seperti dalam sistem hari ini. Pemilihan kepala negara pun tidak bersifat reguler seperti lima tahun sekali, yang menyedot biaya sangat mahal. Khalifah (pemimpin) dalam sistem Islam tetap sebagai kepala negara selama tidak melanggar syariat Islam. Begitupun dengan kepala daerah bisa dipilih oleh khalifah kapan saja dan diberhentikan kapan saja. Jadi negara tidak disibukkan oleh pilkada rutin yang menguras tenaga dan tentu saja uang.

Dalam Islam seorang calon pemimpin sangat faham dangan konsekuensinya ketika menjadi pemimpin, karena kepemimpinannya akan diminta pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT. Kekuatan dan kekokohan iman serta didukung sistem Islam yang bersumber dari Allah inilah yang menjauhkannya dari penindasan kepada umat. Ini didasarkan pada sabda Raulullah : “Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Setiap kepala negara adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya…(HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam sistem Islam, satu-satunya yang berhak membuat hukum adalah Allah SWT. Sebagaiaman firman-Nya “Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah”(QS. Al An’an :57). Ketika hukum yang di pakai adalah hukum Sang pencipta maka kesejahteraan bukanlah mimpi, karena Sang pencipta tidak pernah salah dan kebenaranlah adanya. Hal ini sangat bertentangan dengan sistem hari ini yang menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Namun tidak demikian adanya.

Dan itu adalah kesalahan yang amat fatal. Jika seorang pemimpin membuat dan menetapkan hukum selain dengan hukum Allah maka Allah sangat murka kepada mereka. Sebagaimana firman-Nya “ Barang siapa tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah maka mereka itulah orang-orang yang kafir” (QS. Al Maidah : 44).

BACA JUGA :   Pengumuman Hasil Verifikasi Berkas CTKL PT OSS 9 Divisi 1.137 Orang

Telah jelas bahwasannya Allah telah murka dan menebut mereka sebagai orang-orang kafir karena mereka mengabaikan perintah Allah. Karena sepintar-pintarnya manusia ia hanya manusia biasa yang berpontensi berbuat salah dan khilaf.

Oleh karena itu marilah kita berjuang untuk mengentaskan negeri ini dari semua kejahatan termaksud kejahatan korupsi yang merampok uang rakyat, dengan cara mengambil hukum Allah dan diterapkan dalam segala aspek kehidupan agar negeri ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah SWT dan tercipta kesejahteraan yang nyata. “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri Beriman dan Bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka kami siska mereka- disebabkan perbuatannya.” (QS. Al- A’raf : 96).(***)

 

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co