Khilafah Solusi Tuntas Atasi Stunting

Cinthia Aristha
Cinthia Aristha

Oleh: Cinthia Aristha, S.K.M (Muslimah Kendari)


 Stunting dan masalah gizi lainnya masih menjadi PR panjang pemerintah yang tak kunjung terselesaikan, meski sudah menjadi salah satu program prioritas nasional.  Baru-baru ini, dilansir dari merdeka.com, Indonesia dinyatakan berada pada urutan ke-4 dunia dan kedua di Asia Tenggara dalam hal balita stunting. Pemerintah diingatkan melakukan evaluasi pembangunan keluarga agar persoalan ini teratasi

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher menyatakan bahwa pemerintah  harus mengevaluasi pembangunan keluarga, karena hulu persoalannya ada disana. Beliau merinci riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan Tahun 2019 mencatat sebanyak 6,3 juta balita dari populasi 23 juta atau 27,7 persen balita di Indonesia menderita stunting. Jumlah yang masih jauh dari nilai standard WHO yang seharusnya di bawah 20 persen. Sebab itu dia meminta agar pemerintah memberikan otoritas yang lebih besar pada BKKBN untuk menjadi leading sektor pengentasan stunting.

Menurutnya, BKKBN harus diberi wewenang yang lebih luas dalam membangun keluarga Indonesia yang berketahanan, yang mampu atasi dan cegah stunting sejak dini. Dia juga mengatakan bahwa negara juga harus memberikan jaminan dan perlindungan agar keluarga Indonesia mampu tumbuh kembang secara optimal. Termasuk dalam hal akses terhadap asupan tinggi gizi dan pelayanan kesehatan, sehingga memiliki ketahanan dalam menghadapi kerentanan.

Disisi lain, dikutip dari merdeka.com, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Muhajir Effendi mengatakan, Presiden Joko Widodo menginginkan hanya satu badan khusus yang menangani persoalan stunting di tanah air. Harapannya agar hasilnya lebih maksimal. Dia juga menambahkan target penurunan stunting dari 27,7 persen menjadi 14 persen.

Demokrasi: Mimpi Kosong Hadapi Stunting

Saat ini permasalahan stunting ditangani oleh setidaknya oleh 21 lembaga pemerintah. Sedangkan saat ini Presiden menginginkan agar hanya satu badan yang menangani permasalahan tersebut. Menurutnya, agar pertanggungjawaban lebih jelas dan penanganannya lebih maksimal. Selain itu, pendapat lainnya juga meminta agar peran badan yang berkaitan seperti BKKBN untuk menyokong pembangunan keluarga agar menghasilkan keluarga yang berketahanan.

BACA JUGA :   Penertiban Baliho Rajiun, Tunggu Hasil Kordinasi Pihak Kepolisian.

Sejatinya masalah sebenarnya bukanlah tentang banyaknya lembaga yang menangani permasalahan stunting. Justru pertanyaan yang layak dilontarkan ialah mengapa masalah stunting tak kunjung terselesaikan meski ditangani sebanyak 21 lembaga pemerintah? Termasuk lembaga yang fokus pada persoalan keluarga seperti BKKBN. Bukankah hal yang logis jika lembaga sebayak itu akan mampu dan mudah menangani masalah stunting di Indonesia?

Sebab problem utama bukanlah masalah penangannya, apalagi lembaganya. Namun, sistem kehidupan yang dipakai saat inilah yang meniscayakan tidak terlaksananya penuntasan masalah stunting itu sendiri. Dalam sistem Demokrasi-Kapitalisme yang diadopsi saat ini, sangat mungkin untuk tidak berfokus pada masalah masyarakat, terlebih pada persoalan yang menimpa generasi ini. Pada dasarnya, Demokrasi-Kapitalisme hanya fokus pada tujuannya yang lain, bukan pada penuntasan dan perbaikan masalah rakyatnya, melainkan keuntungan apa yang akan didapat nanti.

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co