Konawe Pertahankan Predikat WTP Ketiga

Pj Bupati Konawe, Tasman Taewa didampingi Ketua DPRD Konawe, Ardin saat penerimaan LHP LKPD tahun 2017 oleh BPK RI.
Pj Bupati Konawe, Tasman Taewa didampingi Ketua DPRD Konawe, Ardin saat penerimaan LHP LKPD tahun 2017 oleh BPK RI.

KALOSARA NEWS, – Upaya pengelolaan pemerintahan yang tertata membuahkan hasil. Terbukti, Kabupaten Konawe kembali mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di bidang tata kelola keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat WTP ini menjadi kali ketiga diraih Konawe yakni tahun sejak 2015, 2016 saat masih dipimpin pasangan Kery Saiful Konggoasa dan Parinringi serta tahun 2017.

 

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Ir Hermanto M.Si di Aula Kantor BPK Sultra di Kota Kendari, Senin 16 Juli 2018 dan diterima Pj Bupati Konawe H Tasman Taewa didampingi Ketua DPRD Konawe H Ardin. Penyerahan ini bersamaan dengan 7 daerah lainnya.

 

Di tahun 2018 ini Konawe bersama bersama 14 daerah lainnya di Sulawesi Tenggara (Sultra) menerima predikat WTP untuk LHP tahun 2017 yakni Kota Kendari, Kota Baubau, Wakatobi, Buton, Buton Utara, Buton Tengah, Muna, Muna Barat, Kolaka, Kolaka Utara, Bombana, Konawe, Konawe Selatan dan terakhir Konawe Utara. Sementara 3 daerah lainnya yaitu Konawe Kepulauan, Kolaka Timur dan Buton Selatan hanya mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

 

Konawe sendiri berada di gelombang kedua penerimaan LHP LKPD bersama 7 daerah lainnya yaitu Konawe Utara, Buton Utara, Muna Barat, Konawe Kepulauan, Kolaka Utara, Buton Selatan dan Buton Tengah. Pemeriksaan atas LKPD 8 daerah ini dilaksanakan selang bulan Mei sampai Juni 2018 usai menyampaikan laporan keuangan unaudited
pada tanggal 18 Mei 2018.

 

Pj Bupati Konawe H Tasman Taewa mengatakan, raihan predikat ketiga ini menjadikan bukti pengelolaan daerah khususnya di bidang keuangan mengalami kemajuan. Raihan predikat WTP ini juga disampaikannya menempatkan Konawe dalam sisi positif di mata pemerintahan pusat dan bisa menjadi contoh buat daerah lainnya.

BACA JUGA :   Kohati Badko Sultra Angkat Bicara Soal Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswi IAIN Kendari

 

“Ini kebanggaan karena kembali Konawe mampu pertahankan predikat WTP ini untuk kali ketiga. Tidak mudah mempertahankan pencapaian ini, sehingga pencapaian ini menjadi sangat penting dan akan terus dipertahankan.” katanya usai menerima LHP LKPD Konawe tahun 2017.

 

“Meski demikian masih ada catatan penting yang menjadi pekerjaan tambahan dari BPK untuk kita. Yaitu masih ada beberapa SKPD yang direkomendasikan untuk melakukan perbaikan. Waktu kita terbatas jadi secepatnya kami perintahkan untuk segera ditindak lanjuti.” ujarnya.

 

Sedikitnya ada 3 instansi yang paling menjadi sorotan BPK. Namun ia enggan menyebutkan instansi apa saja itu. Selebihnya hanya sedikit catatan yang diyakininya dapat segera dirampungkan untuk dilaporkan kembali. Tak lupa ia berpesan agar prestasi kerja ini dipertahankan masing-masing instansi.

 

Penerimaan LHP LKPD tahun 2017 oleh BPK RI.
Penerimaan LHP LKPD tahun 2017 oleh BPK RI. (Foto/BPK Perwakilan Sultra)

“Rekomendasi yang dimaksud ada yang berupa kekurangan dokumen, ada pula kata dia, berupa pengembalian uang negara yang timbul akibat kelalaian administrasi yang harusnya sudah dilengkapi. Tapi itu bukan masalah dan hanya menjadi catatan untuk diperbaiki. Secara umum tak ada masalah tapi tetap harus diperbaiki.” tambahnya.