Kontestan Pilkada Positif Covid-19, Pengorbanan Demokrasi?

Oleh :  Izzatul Khairiyah (izza Rasy)
Oleh :  Izzatul Khairiyah (izza Rasy)

Tinggal menghitung hari,seluruh masyarakat Indonesia akan melakukan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan serentak,bagi daerah-daerah dimana masa jabatan Kepala Daerahnya akan berakhir di tahun 2021 mendatang.Antara rasa antusiasme,kekhawatiran kemungkinan muncul dalam benak masyarakat. Bukan tanpa alasan,PILKADA yang di putuskan akan diadakan pada 9 desember 2020 mendatang,dilaksanakan di tengah pandemic covid-19 yang penyebaranya masih fluktuatif. Sehingga hal ini memicu kontroversi dari berbagai fihak.

Lalu bagaimana pelaksanaan PILKADA yang akan tetap dilaksanakan di masa Pandemic ini di lihat dari sudut pandang Fiqh Islam? Seperti yang di utarakan oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Besar al-washliyah,KH Masyhuril Khamis “Setiap muslim mempunyai kewajiban untuk menjaga dirinya dari setiap hal yang dapat mendatangkan kemudaratan”. Termasuk menjaga diri agar terhindar dari penyakit menular dan mematikan.Umat Islam diwajibkan hifzdun nafsi sebagai bagian maqasid syariah,yaitu menjaga diri dari hal-hal yang membawa kemudaratan. “Melihat kondisi saat ini dimana kita masih dalam kondisi tingginya angka penularan Covid-19,maka sebaiknya pelaksanaan pilkada ini ditunda,” kata Kiai Masyhuril kepada Republika.id pekan lalu (3 oktober 2020).

BACA JUGA :   Pimpin Kegiatan ANEV, Kompol Robert Silas Boroh : Menekan Personil Untuk Perbanyak Patroli Pada  Jauh Malam

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co