Korupsi Menjamur Negeriku Hancur

Ketgam : Ulfah Sari Sakti
Ketgam : Ulfah Sari Sakti

OPINI : Korupsi sepertinya telah mendarah daging dan mengakar di bumi Indonesia, karena selain tidak habis-habisnya para koruptor ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemerintah pun memberi ruang lebih kepada para koruptor, khususnya di bidang politik.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan DPR periode 2019-2024 berpotensi diisi oleh para koruptor. Hal ini menanggapi keputusan Bawaslu mengizinkan eks koruptor sebagai bakal calon di Pileg tahun 2019.  Juga berpotensi menimbulkan kekacauan di Pemilu tahun 2019.Jika eks koruptor dilanjutkan,

yakin DPR hasil Pileg 2019 akan dihadapkan pada masalah yang sama yakni korupsi.  Dirinya juga heran dengan kinerja Bawaslu saat ini, padahal memiliki kewenangan dan anggaran yang jauh lebih besar dari sebelumnya.

“Bawaslu sekarang beda, sudah diberi kewenangan tapi komisioner yang terpilih yang salah.  Diberikan kewenangan tapi anggota-anggotanya kebingungan untuk memanfaatkan kewenangan yang besar, akhirnya kemudian menjadi sewenang-wenang,” lanjut Lucius.  (cnnindonesia.com : Formappi Prediksi DPR 2019-2024 akan Diisi Koruptor).

Senada itu, berbagai elemen masyarakat juga mendesak Bawaslu mengoreksi putusan pengawas Pemilu di sejumlah daerah yang mengabulkan gugatan pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif.  Putusan ini dinilai menurunkan kualitas Pemilu jika tetap dijalankan.   Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih menyerahkan surat desakan tersebut.

Megingat Bawaslu merupakan penanggung jawab akhir dan mengoreksi struktur di daerah.  “Putusan ini suatu yang keliru, suatu yang dapat merusak kualitas dari dari Pemilu kita, kata anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, Hadar Nafis Gumay.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif telah ditetapkan, artinya ungkap Hadar artinya PKPU harus dipatuhi dan menjadi pedoman Bawaslu dalam konteks penyelenggaraan Pemilu.

BACA JUGA :   Familiarnya Berfoto We Love Konawe Tak Begitu Lazim Ketelinga Anggota DPD RI

Apabila ada yang tidak setuju dengan PKPU, dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA).  Bukan menginterpretasikan bahwa peraturan itu bertentangan dengan UU.  (republika.co.id : Koruptor Mantan Napi Korupsi yang Lolos “Nyaleg”).

Terkait korupsi, KPK membongkar dugaan suap terkait usulan tambahan dana perimbangan daerah pada rencana APBN-P tahun anggaran 2018, lewat operasi tangkap tangan (OTT) pada awal Mei 2018.  KPK menangkap anggota Komisi X DPR RI Fraksi Demokrat (Amin Santano), pejabat Kemenkeu (Yaya Purnomo), Direktur CV Iwan Binangka (Ahmad Ghiast), seorang swasta (Eka Kamaludin) dan sejumlah orang lainnya.  Setelah pemeriksaan, KPK menetapkan Amin, Yaya dan Ahmad sebagai tersangka, karena Amin dan Yaya sebagai penerima suap sedangkan Ahmad sebagai pemberi suap.

Ahmad diduga memberikan uang sebesar Rp 510 juta kepada Amin dan Yaya melalui Eka.  Uang diberikan agar Amin dan Yaya mengupayakan Kabupaten Sumedang mendapatkan tambahan anggaran rencana APBN-P tahun 2018.

Yang mana Ahmad dikenal sebagai penyedia jasa barang dan jasa yang biasa mengerjakan infrastruktur di Kabupaten Sumedang.  Untuk mendalaminya KPK memanggil para kepala daerah (Bupati dan Walikota) terkait serta PNS dari beberapa pemerintahan daerah tersebut.  Sebelumnya KPK juga memanggil sejumlah saksi dari unsur DPR.

Fakta korupsi dan peluang mantan narapidana koruptor untuk bisa kembali duduk sebagai wakil rakyat di dewan tersebut, menunjukan tidak tegasnya pemerintah dalam memberantas korupsi.  Apa pun dalihnya korupsi merupakan perbuatan tercela karena mengambil harta yang bukan miliknya, terkhusus dalam agama islam, korupsi hukumnya haram karena termasuk perbuatan dosa besar.

 

Hukum Korupsi dalam Islam dan Dalil Pendukungnya

Dalam islam, istilah korupsi terbagi dalam beberapa dimensi yaitu risywah atau suap, saraqah atau pencurian, al gasysy atau penipuan dan khianat atau pengkhianatan. Allah berfirman dalam QS An Nisa 4 : 29.  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”

Dan juga Rasulullah saw bersabda Ibnu Mas’ud berkata “ suap itu adalah apabila seorang  memiliki keperluan pada yang lain dan memberinya hadiah dan hadiah itu diterima”. Khalifah  Umar bin Abdul Aziz pernah berkata “hadiah pada zaman nabi adalah hadiah.  Pada zaman sekarang adalah suap”

 

BACA JUGA :   Tak Berkantor, Honorer Siluman Di PKM Katobu Ini Terima Insentif

Hukum Menggunakan Hasil Korupsi

Para ulama menggunakan kaidah fiqih yang memperlihatkan keharaman dalam memakai harta korupsi yaitu apa yang diharamkan mengambilnya maka haram juga untuk memberi atau memanfatkannya.  Seperti yang juga ditegaskan Imam Ahmad bin Hanbal, selama sebuah perbuatan dipandang sebagai hal yang haram, maka selama itu pula diharamkan untuk menggunakan hasil dari cara tersebut.  Namun, jika perbuatannya sudah tidak dikatakan haram, maka hasilnya bisa digunakan.

Bahaya Korupsi

Mengingat korupsi merupakan perbuatan yang haram karena termasuk dosa besar, serta melihat bahaya yang ditimbulkannya, tentunya sudah sangat jelas jika pemerintah saat ini harus melaksanakan hukum islam dalam pemberantasan korupsi, sehingga pastinya korupsi di bumi pertiwi tidak akan lagi terjadi. Ingatlah manusia hidup didunia hanya sementara dan hanya bertujuan untuk mencari ridha Allah swt, maka sudah selayaknya kita melaksanakan hukum-hukum Allah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Wallahu’allam bishowab.(***)

 

Ulfah Sari Sakti
Ulfah Sari Sakti

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co