Krisis Kemanusiaan Rohingnya, Nihil Solusi

OPINI : Menteri luar negeri Kanada Chrystia Freeland dan Menteri Pembangunan Internasional Kanada Marie Claude Bibeau mengatakan pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kekejaman terhadap etnis rohingya harus dimintai pertanggung jawaban. Hal itu penting dilakukan guna memulihkan perdamaian di Myanmar, terutama di negara bagian Rakhine (Anadolu Agency.com, 30/8/2018).

Pertanggung jawaban dan impunitas, harus memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan di negara bagian Rakhine, termaksud kekerasan seksual berbasis gender, dibawa ke pengadilan. Kata Freeland dan Bibeau.

Tanpa keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak-hak fundamental di Myanmar, tidak akan ada kedamaian, kata mereka menambahkan.

Freeland dan Bibeau menegaskankan Kanada akan terus berusaha mengadvokasi akses penuh dan tanpa hambatan bagi PBB dan organisasi Internasional ke Rakhine. Hal itu guna memastikan proses pemulangan pengungsi dan Bangladesh dapat terlaksana secara aman, bermartabat dan berkelanjutan.

Tim misi pencari fakta Independent PBB telah menerbitkan laporan tentang krisis Rohingya yang terjadi di Rekhine. Dalam laporan itu, disebut bahwa apa yang dilakukan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya mengarah pada tindakan genosida.

Laporan itu menyerukan agar para pejabat tinggi militer Myanmar, termaksud panglima tertinggi Min Aung Hlaing, diadili di pengadilan pidana Internasional (Republika.co.id, 31/8/2018).

Sejak agustus 2017, lebih dari setengah juta etnis Rohingya melarikan diri dari Rekhine ke Bangladesh. Mereka kabur guna menghindari kebrutalan militer Myanmar yang menggelar operasi pemburuan terhadap gerilyawan arakan Rohingya Salvation Army. Dalam operasinya, militer Myanmar turut menyerang dan menumpas warga sipil di daerah tersebut.

Pada November 2017, Myanmar dan Bangladesh telah menyepakati proses repatriasi pengungsi dan pembentukan tim Joint Working Group (JWG). Cukup banyak pengungsi Rohingya di Bangladesh yang enggan kembali ke rakhine.

BACA JUGA :   Dinas Pengelola Pajak dan Retribusi Konawe Target Hasil Realisasi Pajak November Capai 100 Persen

Mereka mengaku masih trauma atas kejadian yang menimpanya pada Agustus tahun lalu. Selain itu, kesepakatan repatriasi pun tak menyinggung perihal jaminan keamanan dan keselamatan bagi warga Rohingya yang kembali.

Apabila kita mengamati kembali yang terjadi di Rohingya bukanlah permasalahan agama saja melainkan didorong masalah politik dan ekonomi sebagaimana yang diungkapkan oleh Institut Sound Asia.

Warga Rohingya adalah komunitas yang mayoritasnya muslim dan tinggal di negara bagian Rakhine. Jumlah mereka sekitar  satu juta, tapi mereka bukan kelompok masyarakat terbear di Rakhine.

Sebagian besar warga Rakhine beragama Budha. Komunitas warga Rakhine merasa didiskriminasi secara budaya, juga  tereksploitasi secara ekonomi dan disingkirkan secara politis oleh pemerintah pusat yang didominasi etnis Burma. Dalam konteks spesial ini Rohingya dianggap warga lain sebagai saingan tambahan dan ancaman bagi identitas mereka sendiri (DW.Com, 31/08/2015).

Selain itu, kelompok rakhine lain merasa dikhianati secara politis karena warga Rohingya tidak memberikan suara bagi partai politik mereka. Ini menyebabkan tambah runcinya ketegangan. Sementara itu, pemerintah tidak mendorong rekonsiliasi, melainkan mendukung fundamentalis Budha dengan tujuan menjaga kepentingannya di kawasan yang kaya sumber daya alam tersebut.

Bahkan bukan hanya dari aspek politik saja. Krisis kemanusiaan Rohingya juga dipengaruhi aspek ekonomi. Rakhine salah satu negara bagian paling miskin sumber daya alam, jadi warga Rohingya dianggap beban ekonomi tambahan, jika mereka bersaing untuk mendapat pekerjaan dan kesempatan untuk berbisnis. Pekerjaan dan bisnis di negara bagian itu sebagian besar dikuasai kelompok elite Burma.

Hubungan antar agama pun di Myanmar adalah masalah yang sangat kompleks terhadap terjadinya genosida ini,  warga muslim terutama Rohingya  dikonfrontasikan dengan rasa takut mendalam terhadap Islam di masyarakat dan negara yang mayoritas warganya beragama Budha.

Warga mayoritas mengklaim bahwa kebudayaan Budha terdesak oleh warga muslim. Apalagi Myanmar dikelilingi negara-negara yang mayoritas warganya beragama Islam, seperti Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia. Warga Rohingya dianggap sebagai ancaman terhadap gaya hidup dan kepercayaan Budha dan menjadi jalan menuju Islamisasi Myanmar.

BACA JUGA :   Kala Daring Tak Sesuai Ekspetasi

Ada beberapa upaya yang harus dilakukan untuk menuntut keadilan terhadap genosida Rohingya sehingga genosida tersebut dapat dihentikan secara totalitas yaitu : Pertama, negara anggota ASEAN dapat menjatuhkan sanksi kepada Myanmar misalnya dengan mengucilkan Myanmar dari pergaulan ASEAN atau bahkan Internasional. Kedua, melakukan Embargo kepada Myanmar seperti sanksi yang dijatuhkan negara Teluk kepada Qatar.

Embargo ini dapat berupa embargo di bidang ekonomi, militer, dan lain sebagainya. Ketiga, mendesak pemerintah Myanmar dan bahkan memberikan sanksi yang tegas kepadanya untuk bersikap objektif dalam upaya penumpasan masalah krisis kemanusiaan di Rohingya. Kemudian mendesak negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapore, Bangladesh, dan Pakistan untuk membuka pintu perbatasan agar para imigran mendapat perlindungan hingga konflik selesai..

Aksi mengecam, mengutuk, bahkan mendiskusikan bukanlah solusi konkrit terhadap krisis kemanusiaan di Rohingya. Tindakan yang diambil oleh beberapa negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB) terkesan bermain-main dalam menyelesaikan masalah ini artinya tidak ada langkah konkrit sebagai bentuk yang diambil sehingga tidak mampu mengintervensi pemerintah Myanmar Untuk menghentikan aksi kekerasan bahkan genosida di Rohingya.

Derita muslim Rohingya akan terus terjadi dan genosida terhadap umat Islam di muka bumi yang dilakukan oleh rezim sekuler. Nasib kaum muslim Rohingya dicekik dari tiga sisi yaitu:

Pertama, pemerintah Myanmar terus membantai dan membunuh secara keji kaum muslimin Rohingya. Kedua, Bangladesh sebagai negara tetangga tidak mampu melakukan apapun terkait pembantaian dan pengusiran muslim Rohingya padahal apabila ditilik kembali negara tersebut mayoritas muslim.

Ketiga media massa yang dipolitisasi hanya menjadi corong kepentingan politik kaum sekuler dalam hal ini media tidak objektif dan tidak transparan dalam memberitakan kondisi muslim Rohingya.

BACA JUGA :   Gubernur Sulsel Hadiri Pengukuhan Pengurus  KKSS Kalbar

Genosida yang menimpa kaum muslimin baik di Rohingya maupun di belahan dunia manapun akan terus terjadi apabila tidak ada kedaulatan yang satu dalam bentuk kepemimpinan umat di tangan kaum muslimin yaitu dengan menerapkan sistem Islam dalam sendi-sendi kehidupan umat manusia sehingga sistem Islam inilah yang akan mengayomi,

melindungi, dan menjamin kehidupan kaum muslimin. Sebagai mana firman Allah SWT “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, ia kekal  di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan adzab yang besar baginya.” (QS. An-Nisa’[4] : 39)

Dan Sebagaimana sabda Rasulullah , “sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian telah diharamkan atas kalian (untuk dilanggar), seperti haramnya hari kalian ini, pada bulan kalian (Dzulhijjah) ini, di negeri kalian (Mekkah) ini.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Bahkan Rsulullah menegaskan kembali dalam sebuah hadist : “Hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim.  (HR. An-Nasa’i[VII/82] dan At-Tirmidzi no. 1395, dishahihkan oleh Syaikh Albani).

Dari ayat dan hadist tersebut telah jelas bahwa sistem Islam akan menjaga kehormtn, keselamatan, serta harta umat muslim. Bahkan bukan umat muslim saja namun, umat non muslim pun akan terjaga keamanan serta kehormatannya dibawah naungan sistem Islam. Karena dengan Islamlah Allah menurunkan Ridho-Nya, dan Syafaat-Nya.

Oleh karena itu marilah kita berjuang agar sistem Allah segera ditegakkan sehingga umat Islam dapat terentaskan dari krisis kemanusiaan di Rohingnya,  dan tidak akan ada lagi genosida-genosida di dunia ini karena Islam akan menjamin keselatan umat manusia seluruhnya. Wallahu a’lam Bish-shawab.(***)

 

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co