Lagi-lagi UU Kontroversi Lahir dari Sistem Sekuler

Lisa Angriani
Lisa Angriani

Oleh: Lisa Angriani S.Pd

(Guru dan Pemerhati Sosial) Moramo, Sulawesi Tenggara


 

Selama masa pemerintahan Jokowi banyak melahirkan UU yang tidak pro dengan rakyat.Dalam dua periode jokowi banyak mengesahkan UU yang tidak sesuai dengan kebutuhan rakyatnya, sehingga banyak terjadi bentrokan dan demo dijalanan akibat lahirnya UU yang kontroversi.

Merunut berbagai UU kontroversi tersebut, pengesahan UU KPK menjadi polemik pertama di awal periode kedua Jokowi. Pembahasan telah dimulai jauh sebelum pelantikan periode kedua Jokowi, rencana revisi UU itu pertama kali muncul di DPR pada tahun 2015 yang memasukkan revisi UU KPK dalam prioritas program legislasi nasional.

Namun berbagai penolakan dari masyarakat berbuntut penundaan usai Jokowi melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR. Karena menilai banyak pasal-pasal yang kontroversi, diantaranya yang disorot oleh publik ialah soal pembentukan dewan pengawas KPK, pengajuan izin penyadapan, hingga penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Desakan penerbitan perppu untuk mencabut UU KPK pun mencuat, tetapi Jokowi tetap bersikukuh tidak akan menerbitkan perppu.

Pengesahan selanjutnya adalah UU Minerba yang juga mendapat penolakan dari kalangan masyarakat. Masyarakat menilai sejumlah poin dalam beleid tersebut dinilai hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Beberapa ketentuan yang diubah di antaranya soal penghapusan sanksi bagi pihak yang mengeluarkan izin usaha pertambangan hingga penghapusan kewajiban untuk melaporkan hasil minerba dari kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan.

Selanjutnya sistem kebut pengesahan juga terjadi pada revisi UU MK. Perubahan pasal dalam UU tersebut juga mengundang kritik publik, sejumlah pasal dihapus, di antaranya soal masa jabatan hakim yang sebelumnya lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sebagai gantinya hakim dapat diganti apabila berusia 70 tahun. Koalisi masyarakat sipil menilai materi dalam UU baru tersebut hanyalah syarat barter kerjasama untuk kepentingan antara DPR dan MK.

BACA JUGA :   Sekda, Kepala BPKAD dan Kadis Pendidikan Penuhi Panggilan Jaksa

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co