Layakkah Disabilitas Mental Ikut Nyoblos?

Oleh : Lisa Aisyah Ashar

(Aktivis BMI Kolaka)

 OPINI : Dilansir dari Suara.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra mengaku adanya aturan penyandang disabilitas mental bisa ikut mencoblos di Pemilu pada 2019 merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan MK bernomor 135/PUU-XIII/2015, warga yang mengidap gangguan jiwa bisa menggunakan hak pilihnya dengan syarat khusus.

“Kan itu memang sudah putusan MK, harus diluruskan juga. Masyarakat kok ketawa ya ketika kemudian kita mengakomodir hak pilih dari disabilitas mental,” ujar Ilham di Hotel El Royale, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (22/11/2018).

Putusan MK tersebut, menyatakan pemilih disabilitas mental, sepanjang tidak mengalami gangguan jiwa atau ingatan yang permanen maka masih memiliki hak pilih. Menurutnya, penyandang disabilitas mental yang mau ikut mencoblos juga diwajibkan membawa bukti berupa surat keterangan dokter jiwa.

“Disabilitas mental ini kan semua orang mungkin mengalami tapi ada levelnya. Nah levelnya ini kemudian di tentukan oleh dokter siapa kira kira diantara mereka itu yang bisa milih. Bisa menggunakan nalarnya,” kata dia.

Sebelumnya, KPU menyatakan kaum disabilitas mental atau seseorang yang mempunyai gangguan kejiwaan bisa mendapatkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT) untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Disabilitas mental bisa mencoblos itu tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 tahun 2018, tentang pemilih di dalam negeri. Jumlah disabilitas mental menurut data KPU sekitar 400 ribu orang.

Demokrasi Menghalalkan Segala Cara

Kebolehan Penyandang Gangguan Jiwa ikut Pemilu 2019 telah menuai pro dan kontra. Pasalnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan dalam UU Pilkada terkait hak pilih dari pengidap gangguan jiwa, dimana haknya menjadi peserta pemilu wajib dilaksanakan.

BACA JUGA :   Ketum PPWI: Pungli dalam Penyaluran BPNT Perlu Diusut dan Ditertibkan

Padahal dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang hukum Perdata (KUHPerdata) secara jelas diatur jika orang gila tidak cakap untuk melakukan aktivitas hukum dan itu termasuk memilih dalam Pemilu. Dari sini sudah nampak ada dua peraturan dalam negeri sendiri yang kontradiktif.

Akan tetapi, Jumlah penyandang disabilitas mental yang tidak sedikit (menurut data KPU bisa sekitar 400 ribu orang) menjadikan ada banyak upaya untuk melagalkan mereka agar bisa meraup suara di pemilu mendatang. Lagi-lagi hal ini menuai konflik di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Ada pihak yang khawatir jika mereka diikutkan dalam pemilu karena rawan manipulasi, sebaliknya juga ada pihak yang justru ingin mempermudah kriteria mereka sebagai penyandang disabilitas mental untuk mendapatkan hak pillih mereka sebagai DPT ( Daftar Pemilih tetap).

Belum lagi jika kita menelaah isi dari UU yang mengatur kebolehan Penyandang disabilitas mental untuk mencoblos di pemilu. Pasalnya dalam UU tersebut tidak dijelaskan secara teknis dan gamblang siapakah yang berhak memberikan surat keterangan bahwa penyandang disabilitas mental tersebut sudah dinyatakan sembuh dan bisa melaksanakan hak nya sebagai pemilih.

Penyandang disabilitas mental bisa ikut mencoblos di Pemilu pada 2019 bukti kebijakan yang diterapkan seakan haus suara sehingga menyamakan antara orang waras dan orang gila Maka tidak heran, ketika masyarakat menganggap bahwa kebijakan mengenai hak pilih bagi kaum disabilitas mental hanyalah sebuah guyonan semata bahkan masyarakat tertawa ketika KPU hendak mengakomudir pemilih dari kaum disabilitas mental.

Pernyataan bahwa sepanjang penyandang disabilitas mental tidak mengalami gangguan jiwa atau ingatan yang permanen maka masih memiliki hak pilih selagi bisa menggunakan nalarnya. Sungguh pernyataan diluar akal sehat. Bagaimana bisa seseorang yang mengalami gangguan jiwa bisa menggunakan nalarnya terlebih lagi diikut sertakan dalam mencoblos di Pemilu mendatang? Aneh bin ajaib menghalalkan segala cara demi meraup suara terbanyak dengan melakukan hal yang tidak logis mejadi logis.

BACA JUGA :   Poligami, haruskah dihakimi?

Kebijakan pengidap gangguan jiwa mencoblos dalam pemilu merupakansuatufakta yang menunjukkan hakekat sistem politik demokrasi sesungguhnya. Demi meraih suara terbanyak segalanya bisa saja dilakukan. UU yang tadi memaparkan bahwa seseorang yang mengalami gangguan jiwa tidak memiliki hak memilih seagaimana yang termaktub dalam Pasal 8 Ayat 2 UU No. 23 Tahun 2003 tentang hak memilih dengan persyaratan yaitu untuk dapat didaftar sebagai pemilu, warga Negara Republik Indonesia harus memenuhi syarat yaitu nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya. Jusru yang terjadi perubahan yang berbanding terbalik dimana, kaum Disabilitas mental bisa mencoblos itu tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 tahun 2018, tentang pemilih di dalam negeri.

Tidak konsistennya kebijakan yang diterapkan tampak jelas dengan adanya perubahan signifikan yang terjadi demi kepentingan induvidu. Sudah saat umat kini sadar bahwa penerapan sistem demokrasi yang demikian rusak hanya berorientasi kekuasaan saja.

Bagaimana Pandangan Islam?

Dalam Islam orang dengan gangguan Jiwa karena mereka tidak bisa menilai realita atau tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil maka terbebas dari taklif hukum. Seperti sabda Nabi Muhammad saw : “Catatan amal diangkat dari tiga jenis orang: orang yang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia baligh, dan orang gila sampai sembuh dari gilanya.” (HR. Ahmad).

Bagaimana dengan orang yang setengah gila? Atau dalam medis mereka mengalami remisi sebagian atau remisi sempurna dengan kontrol seumur hidup. Jumhur (mayoritas) fuqaha memberikan hukum bahwa orang setengah gila (ma’tuh) dapat melepaskan taklif (pembebanan hukum), termasuk macamnya gila.

Kaum disabilitas mental tidak akan diminta pertanggungjawabnya terlebih lagi terkait hak memilih. Dari Aisyah ra bahwa Nabi saw bersabda “Pena diangkat dari tiga orang, yaitu: orang yang tidur hingga terbangun, orang yang masih kecil hingga ia dapat bermimpi (baligh) dan dari orang yang gila hingga berakal (HR. Ahmad, IbnuMajah, Tirmdzi dan Darimi).

BACA JUGA :   Polsek Lasolo Gelar Operasi Cipta Kondisi Di Pelataran Jalan Trans Sulawesi

Hak memilih dalam sistem Islam telah diatur sejak Khilafah pada masa Rasulullah saw. Islam tidak meminta pertanggungjawaban terhadap kaum disabilitas mental terlebih lagi menuntut hak memilih. Sebagaimana yang termaktub dalam Rancangan UUD (Masyuu Dustuur) Negara Islam Pasal 26, bahwa “Setiap Muslim yang balig dan berakal, baik laki-laki maupun perempuan, berhak memilih dan membaiat Khalifah”

Kemudian hadits dari Ubadah Bin Shami “Kami telah membaiat Rasulullah saw untuk setia mendengarkan dan menaati perintahnya, baik dalam keadaan yang kami senangi maupun tidak kami senangi, dan agar kami tidak merebut kekuasaan dari seorang pemimpin, juga agar kami menegakkan atau mengatakan yang haq di mana kami beradadan kami tidak takut karena Allah terhadap celaan orang-orang yang mencela (HR. al-Bukhari).

Demikianlah, lagi-lagi demokrasi selalu timpang dalam memberikan solusi. Bagaimana tidak, undang-undang dan segala solusi yang bersumber dari akal manusia pasti lah penuh dengan kekurangan, dan mudah jatuh dalam kesalahan. Karena itu, setiap Muslim yang balig, dan berakal, baik laki-laki maupun perempan, berhak memilih dan membaiat Khalifah. Islam konsisten dalam penerapan hukumnya karena bersumber dari aturan Allah SWT dan hanya Islamlah yang memberikan keadilan hakiki yang berorientasi ketaatan dan ditujukan untuk kebaikan umat. Wallahu a’lam.

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co