Ledakan Kasus Covid-19: Kegagalan Strategi Penanganan Kapitalisme?

Wa Ode Vivin Herdiyanti
Wa Ode Vivin Herdiyanti

Oleh : Wa Ode Vivin Herdiyanti (Muslimah Kendari)


 

Kasus virus corona atau covid-19 kembali melonjak. Sudah satu tahun lebih virus ini muncul  di berbagai negara. Lonjakan kasus Covid-19 pun kian hari kian menggila.

Dilansir dari  https://www.medcom.id  (Selasa, 26/10/2021), Presiden mencatat tren kasus positif covid-19 di dunia mengalami kenaikan sekitar 2 persen sepekan terakhir. Kasus Covid-19 Eropa meningkat 23 persen dan Amerika Selatan naik 13 persen dalam sepekan. “Inilah yang harus mengingatkan kita, bahwa kita harus tetap pada posisi hati-hati, pada posisi waspada. Karena dunia masih dihadapkan pada ketidakpastian. Sekali lagi, terjadi tren kenaikan kasus dunia,” ucap Jokowi.

 

Ledakan  kasus ini harusnya  membuka mata dan pikiran  kita bahwa  sikap hati-hati saja tidak  cukup dijadikan sebagai strategi  penanganan covid-19. Tentu saja,  langkah tersebut  kurang tepat. Bagaimana tidak, sikap kehati-hatian yang diambil  hanya modifikasi  kalimat dari  istilah WFH hingga PPKM darurat  namun tujuannya sama, hanya membatasi aktivitas masyarakat tanpa memodali kecukupun yang merata bagi mereka.

 

Selain itu, penyebab ledakan kasus yang terjadi adalah anggapan bahwa Covid-19 sudah menghilang dan pemahaman keliru terkait vaksinasi yang terjadi di masyarakat. Misalnya anggapan  bila sudah divaksin tidak akan bisa tertular kembali sehingga pemerintah setempat membuat pelonggaran-pelonggaran dan mobilitas masyarakat pun meningkat. Banyaknya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah selalu membutuhkan dana yang banyak. Tapi yang mengherankan, kasus  Covid tak juga kunjung selesai.

 

Rezim dalam hal ini menuai kritikan bahwa mereka terbukti gagal menemukan strategi jitu mengatasi  penanganan wabah.  Inilah yang terjadi apabila masih diterapkannya sistem Demokrasi-Kapitalisme yang bertujuan  memperoleh keuntungan materi sebanyak-banyaknya. Selain gagal mendistribusikan kekayaan di tengah  manusia ketika pandemi, sistem ini juga gagal dalam  memberikan strategi  mengatasi wabah. Jika hanya sekedar  himbauan atas sikap kehati-hatian  terhadap Covid-19, tentu tak akan menuai hasil dan berujung pada kesengsaraan semata.

 

Solusi yang ditawarkan Demokrasi-Kapitalisme memang tak pernah menyentuh akar permasalahan. Mereka akan terus berusaha mencari celah meraup keuntungan di dalam kesulitan. Maka wajar jika rakyat membutuhkan sebuah sistem alternatif yang sudah membuktikan keberhasilan mencegah penyebaran wabah, yaitu  sistem Islam yang datang dari Sang Pencipta.

 

Jika kita  melihat dalam  kepemimpinan Islam yang pernah tegak selama 13 abad  lebih, maka akan terlihat perbedaan yang signifikan dalam penanganan wabah. Dalam sejarah Islam  pernah terjadi sebuah wabah  penyakit ketika kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Saat itu Khalifah Umar bin Khatab sedang melakukan perjalanan menuju wilayah Syam. Ketika dalam perjalanan, beliau mendapatkan berita bahwa di wilayah Syam tengah terjadi wabah penyakit. Setelah itu Khalifah Umar bin Khattab memutuskan untuk tidak melanjutkan perlajanan menuju Negeri Syam.

 

Hal inipun sejalan dengan Sabda Rasulullah SAW, “Jika kalian mendengar suatu wabah di suatu negeri maka janganlah kalian memasukinya. Namun jika itu terjadi di sebuah negeri dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah melarikan diri darinya.” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim).

 

Inilah strategi utama yang seharusnya diterapkan ketika terjadi wabah, yakni dengan penguncian  wilayah  yang  terkena  wabah sesegera mungkin sehingga dapat menekan laju penularan wabah dan  kehidupan di luar wilayah yang terkena wabah bisa berjalan normal. Sedangkan untuk daerah yang terkena wabah  harus mendapatkan  penanganan secara tuntas dengan menerapkan  posko-posko bantuan agar kebutuhan pokok rakyat tetap dapat terpenuhi. Inilah sempurnanya sistem Pemerintahan Islam, dalam penanganan wabah pun dilakukan dengan singkat dan  mampu menyelesaikan permasalahan wabah hingga tuntas. Wallahu A’lam.


 

 

 

 

error: Hak Cipta dalam Undang-undang