Listrik Naik, Rakyat Kian Tercekik


Oleh: Hamsia

(komunitas peduli umat)


Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Begitulah perumpamaan kondisi rakyat saat ini. Di tengah pandemi yang berimbas pada segala sektor, tak terkecuali ekonomi yang semakin sulit. Rakyat pun dikagetkan dengan tagihan listrik yang kian melambung tinggi. Belakangan ini, ramai keluhan masyarakat yang beredar di sosial media tentang tagihan listrik yang naik bahkan hingga 100 persen.

Padahal, keluhan ini tidak hanya berasal dari kalangan pekerja saja, namun warga biasa yang tidak melakukan aktivitas seperti WFH pun ikut merasakan lonjakan tagihan yang fantastis. Seperti halnya masyarakat di kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) yang merasa terbebani atas tagihan listrik rumah yang membengkak, khususnya kalangan menengah ke bawah dan sempat mendatangi kantor PLN untuk meminta penjelasan akan kenaikan tagihan listrik hingga 100 persen (Gatra.com 9/6/2020).

PT PLN memastikan banyak keluhan masyarakat terkait lonjakan tagihan listrik belakangan ini bukan karena kenaikan tarif dasar listik (TDL). Kenaikan tagihan lebih disebabkan ada selisih dan kenaikan konsumsi listrik saat work from home (WFH) atau kerja dari rumah. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan Bob Saril mengatakan, “lonjakan tagihan yang dialami sebagian pelanggan tidak disebabkan oleh kenaikan tarif. Bukan juga disebabkan subsidi silang antara pelanggan golongan tertentu dengan golongan yang lain.

“Lonjakan pada sebagian pelanggan tersebut terjadi semata-mata karena pencatatan rata-rata rekening sebagai basis penagihan pada tagihan bulan Mei, kemudian pada bulan Juni ketika dilakukan pencatatan meter aktual selisihnya cukup besar. Itulah menyebabkan adanya lonjakan,” (Sindonews, Minggu, 7/6/2020).

Prinsip meraih keuntungan sebanyak-banyaknya oleh negara ini akibat penerapan sitem kapitalisme di bidang ekonomi. Akibatnya penguasa bukan lagi berperan sebagai pelayan umat, namun berlaku seperti pembisnis yang menjadikan keuntungan adalah tujuannya.

Masih sangat jelas dalam ingatan kita, pada awal bulan lalu presiden mengumumkan akan menggratiskan listrik untuk golongan pelanggan dengan kapasitas daya listrik 450 Volt ampere (VA). Data PT PLN (Persero) mencatat terdapat 24 juta pelanggang listrik 450 VA yang merupakan mayarakat golongan menengah ke bawah. (Katadata.co.id).

Namun, teryata gratisnya tersebut seiring dengan dinaikannya tarif listrik golongan menengah ke atas. Padahal, wabah virus Covid-19 tanah air berdampak pada seluruh lapisan masyarakat. Khususnya para pekerja informal seperti tukang becak, supir angkot, driver ojek, tukang parkir, hingga buruh harian yang mengakibatkan pendapatnya menurun drastis. Pun ini bukan hanya terjadi pada menengah kebawah, tapi juga menengah keatas. Banyak para pengusaha yang gulung tikar karena sepinya pelanggang. Penghasilan menurun, sedangkan pengeluaran meningkat.

Selain keluhan masyarakat terhadap naiknya tagihan listrik di bulan Juni, sebelumnya juga banyaknya keluhan masyarakat karena dampak yang sangat dirasakan akibat wabah global ini, yang mana wabah ini bukan saja membuat krisis kesehatan pada masyarakat, bahkan sampai krisis ekonomi yang membuat PHK besar-besaran terjadi, akibatnya rakyat sangat susah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bahkan, di lapangan juga sampai terjadi kelaparan hingga menyebabkan kematian.

Ditambah lagi, berbagai kebijakannya  semakin mencekik rakyatnya dengan menaikan iuran BPJS di tengah wabah. Wajar, masalah ini semua menghasilkan keluhan di tengah masyarakat. Karena keadaan masyarakat saat ini benar-benar dalam kondisi kritis ekonomi akibat wabah ini. Seharusnya pemerintah hadir sebagai pahlawan untuk masalah yang dihadapi rakyat saat ini, bukan malah menjadi pemalak di tengah pandemi saat ini.

Alhasil, kepercayaan umat terhadap penguasa memang sudah berkurang. Pasalnya, kebijakan pemerintah selama ini terkesan abai terhadap kepentingan rakyat. Termasuk halnya lonjakan listrik di tengah pandemi ini. Harusnya pemerintah segera mengambil langkah untuk memberi keringanan terhadap masyarakat di tengah pandemi virus corona yang tidak bisa diprediksi kapan akan selesai.

Berbeda dengan sistem Islam. Islam memandang bahwa listrik termasuk dalam kepemilikan umum dan haram hukumnya dikelolakan ke pihak swasta maupun privtisasi. Sabda rasulullah; “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api”. (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Oleh sebab itu, dalam Islam tata kelola kelistrikan negara tidak boleh melibatkan atau bahkan serahkan secara komersil kepada pihak manapun. Dalam hal ini negara harus mengelola sepenuhnya untuk kebutuhan rakyat, dan akan menjadi tanggung jawab negara dalam hal penyediannya dengan harga murah serta dengan kualitas yang baik kepada semua kalangan masyarakat.

Sejatinya, listrik merupakan kebutuhan dasar rakyat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Namun perhatian pemerintah terhadap sektor layanan publik sangat kurang. Alih-alih meringankan kesulitan masyarakat dimasa pandemi. Pemerintah justru menaikan tagihan listrik.

Inilah hidup dalam sistem kapitalisme, rakyat diharuskan memenuhi semua kebutuhan dasarnya. Berbeda dengan Islam, negaralah yang mengurusi semua pemenuhan dasar rakyatnya secara penuh. Karena dalam Islam, penguasa merupakan pelayan bgi umat yang wajib memberikan semua layanan publik secara gratis. Dimana pembiayaannya diambil dari pengelolahan sumber daya alam milik umat.

Sudah sepatutnya bahwa seorang muslim yang sadar akan kewajibannya terhadap rabbnya, tentu akan menjadikan Islam sebagai standar perbuatannya. Allah menurunkan Islam dengan begitu sempurna dalam mengatur segala aspek apa pun dalam kehidupan, Islam bukan saja mengatur dalam hal peribadatan, melainkan ia juga mengatur hajat hidup orang banyak termaksud solusi dalam kelistrikkan.

Sumber energi pembangkit listrik sebagian besar berasal dari barang tambang seperti gas dan batubara dimana keduanya juga termasuk dalam kepemilikan umum yang tidak boleh dikomersilkan juga oleh negara. Negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan listrik setiap rakyatnya bukan pedagang dengan prinsip untung rugi.

Islam tidak menjadikan untung rugi sebagai ukuran dalam mengurusi umat. Melainkan lebih mengutamakan terpenuhinya kebutuhan dasar umat. sebab seorang pemimpin wajib bertanggung jawab secara penuh dalam pengurusan hajat publik. Hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah saw mengatakan “seorang pemimpin adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari). Wallahu a’lam bis-shawab.

Editor : Rj | Publizher : Iksan

error: Hak Cipta dalam Undang-undang