Ragam  

Luka Belum Kering, Banjir Datang Kembali

#Hasriati, S.Pi,
#Hasriati, S.Pi,

Oleh : Hasriati, S.Pi


Statistisi Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe

Belum hilang kepedihan yang dirasakan oleh warga Sulawesi Tenggara akibat banjir 2019 yang merendam beberapa kabupaten.  Banjir  kembali melanda paling tidak di dua kabupaten, yaitu Konawe Utara dan Konawe .

Konawe Utara yang terdiri dari 13 kecamatan 173  desa/kelurahan (Statistik Sulawesi Tenggara,BPS 2020), menurut Humas Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah terendam banjir sebanyak 6 kecamatan 25 desa/kelurahan.  Korban terdampak banjir pada daerah langganan banjir saban musim hujan tiba ini sebanyak 1.527 kepala keluarga atau  4.141 jiwa (Antaranews, 17 Juli 2020).

Sementara Kabupaten Konawe banjir melanda sekitar 18 kecamatan 62 desa/kelurahan dari  29 kecamatan 374 desa/kelurahan di Kabupaten Konawe  (Statistik Sulawesi Tenggara, BPS 2020). Meski tak ada korban jiwa, sebanyak 2.719  rumah warga terendam, 8.314 jiwa terdampak.  Badan Penanggulangan Bencana  Daerah Kabupaten Konawe mencatat sebanyak 1.154 kepala keluarga  atau 11.741 mengungsi ke balai desa, gereja, pinggir jalan, rumah keluarga atau  sekolah (Bisnis.com, 21 Juli 2020).

Ketinggian banjir yang mencapai hingga 3 meter di beberapa titik, menggenangi pemukiman penduduk hingga mencapai atap rumah. Desa yang ditinggal penduduknya mengungsi menjadi desa mati. Genangan air terlihat bak lautan nan luas di areal persawahan.   Lahan pertanian selain areal persawahan, seperti tanaman jagung, kedele, cokelat, sayuran dan holtikultura buah-buahan juga terendam banjir.

Secara otomatis kehidupan ekonomi warga menjadi lumpuh.  Rumah dan barang kelengkapan rumah tangga, hewan ternak maupun bahan pangan seperti gabah rusak akibat genangan air karena tak semua bisa diselamatkan.

 Sumber mata pencaharian warga yang  mayoritas pertanian, mengalami kerugian yang tidak sedikit.  Hingga banjir datang, masih terdapat petani padi sawah siap panen, tanaman perkebunan dan holtikultura,  yang berbuah maupun sedang dalam perawatan.  Sebagai gambaran untuk desa Ambuulanu  saja di Kabupaten Konawe, banjir telah merendam  216 hektar lahan sawah.

Ironisnya, dampak wabah Covid-19 dan musim penghujan ini semakin memperberat kesulitan ekonomi petani sebelum banjir datang.  Disamping  inflasi atau naiknya harga barang-barang kebutuhan sehari-hari.  Dampak covid-19 mempengaruhi usaha pertanian warga.  Panen padi sawah yang dimulai musim penghujan dan kondisi wabah telah menyulitkan pemanenan. Karena ketergantungan alat panen modern mesin combain, biasanya berasal dari Sulawesi Selatan sulit untuk didatangkan, sementara ketersediaan alat di lokasi wilayah, tidak cukup.  Akhirnya tidak sedikit padi menua dan roboh di sawah.

Bagi petani yang masih bisa panen juga mengalami kelesuan ekonomi. Hasil panen padi mengalami  penurunan produksi hingga 50 persen akibat jumlah air yang berlebih dan jumlah serangan hama.  Kebingungan petani kian bertambah, tatkala mengalami kesulitan memasarkan gabah kering panen di musim penghujan.   Beberapa gabah petani akhirnya hitam dan berkecambah gegara gabah tak laku dan tak ada sinar matahari.

Dampak ekonomi tidak hanya dialami oleh wilayah terendam banjir, tetapi sekitarnya pun merasakan dampak banjir  berupa kelangkaan dan kenaikan harga-harga terutama sayuran dan buah-buahan.  Hal ini disebakan, klarena desa/kelurahan terendam banjir yang kebanyakan  berada tidak jauh dari sungai, seperti sungai Konaweeha merupakan wilayah penghasil beras,sayur-sayuran dan buah-buahan.

Mencari Penyebab Banjir

Hingga hari ini, masalah banjir masih menjadi PR besar bagi pemerintah.  Nyaris setiap memasuki musim penghujan, banjir siap mengancam beberapa wilayah terutama wilayah tak jauh dari sungai. Kejadian seperti ini yang selalu berulang, tentu membutuhkan perhatian dan upaya serius untuk menyelesaikan persoalan banjir secara tuntas.  Karenanya penting merumuskan  secara benar apa yang menjadi biang kerok dari akar persoalan.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tenggara menyebut kerusakan hutan di Konawe Utara sangat erat kaitannya.  Aktifitas penambangan, perkebunan kelapa sawit dan pemalakan liar diduga menjadi penyebab banjir yang terus melanda Konawe Utara.  Walhi Sultra mencatat ada 14 izin perkebunan sawit luasannya mencapai 1.050 ha dan 71 izin usaha pertamangan (IUP) dengan luasan izin operasi 208.700.070 ha.  Terdapat 23 perusahaan tambang yang mengantongi IPPKH dengan luasan 10.158 ha (CNNIndonesia.com, 15 Juli 2020).

Sementara Wakil Bupati Konawe, menduga aktifitas penebangan liar (illegal logging) di kawasan hutan di hulu sungai Konaweeha menjadi penyebab banjir Konawe (Inikatasultra.com, 20 Juli 2020).

Perlu diketahui Sulawesi Tenggara berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki luas hutan dan konservasi perairan 3.743.670.850 ha, sedangkan  Konawe Utara 424.211.030 ha dan  Konawe 388.706.400 ha (Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara, 2020).

Dengan rusaknya daya dukung ekologis terutama di daerah-daerah dataran tinggi,  pada saat curah hujan tinggi, air tidak dapat diserap optimal  oleh tanah melalui vegetasi yang rapat seperti hutan.   Kerusakan hutan pun menjadikan air hujan yang jatuh serta merta langsung mengalir ke laut lewat aliran permukaan (perkolasi), bahkan air yang mengalir ini mampu membawa material sehingga semakin meningkatkan erosi dan mendangkalkan sungai.

Karena itu, meluasnya dan semakin seringnya kasus bencana banjir sejalan dengan meningkatnya intensitas pembangunan multi sektor di kawasan wilayah penyanggah air. Kondisi ini diperparah dengan buruknya instalasi drainase yang menyebabkan air seolah tak punya jalan keluar, lemahnya ketangguhan dan ketinggian tanggul untuk membentengi warga dari luapan air sungai.

Dengan demikian, banjir adalah bencana yang sebagian faktor resikonya bisa dikendalikan oleh manusia.  Dalam hal ini menyangkut kebijakan penguasa terkait pemanfaatan lahan dan perencanaan pemangunan dikaitkan pengelolaan tata ruang kawasan.

Persoalannya, penerapan sistem sekulerisme kapitalistik saat ini memuat hal-hal diluar keuntungan materi terabaikan. Yang penting ada pembangunan dan keuntungan materi.  Sehingga aroma kolaborasi antara pengusaha dan penguasa tak sedikit dijumpai.  Maka tak heran atas nama investasi demi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, terdapat kebijakan justru melegitimasi pemilik modal melakukan pengrusakan lingkungan.

Islam Memerintahkan Menjaga Alam

Memelihara alam yang telah diciptakan teratur dan seimbang oleh Sang Khalik merupakan keharusan dalam Islam.  Menjaga dan mengelola alam juga merupakan salah satu tujuan penciptaan manusia.  Bahkan menjaga alam akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Allah SWT berfirman:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan (maksiat) manusia, supaya Allah  merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar Ruum :41)

 Dalam hal ini Islam tidak hanya memerintahkan untuk mengelola bumi dan melarang merusaknya, tapi juga memberi cara-caranya. Yakni seperangkat aturan bagi individu, masyarakat dan konteks negara.

Sebagai individu, Islam mengajarkan syariat soal adab kepada alam dan lingkungan.  Begitu pun masyarakat, diberi peran penting dalam kewajiban mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan.  Sementara kepada penguasa atau negara, Islam memberi porsi besar dalam menjaga alam semesta.  Karena Islam menetapkan fungsi negara sebagai pengatur dan pelindung sekaligus berperan menegakkan aturan Islam yang sejatinya diturunkan untuk menjaga keseimbangan alam hingga mewujudkan kerahmatan.

Sehubungan dengan itu, paling tidak terdapat sejumlah paradigma sahih Islam, terkait pengelolaan dan  menjaga  keseimbangan alam, berupa;

Pertama, hutan merupakan harta milik umum.  Sebab, faktanya hutan secara umum memiliki fungsi ekologis dan hidrologis yang dibutuhkan jutaan orang.  “Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput/hutan, air dan api .” (HR Abu Daud).

Sehingga apa pun alasannya, negara tidak dibenarkan memberi hak pemanfaatan istimewa berupa hak konsesi dan lainnya dengan merambah hutan.  Baik untuk pertambangan, perkebunan kelapa sawit maupun pembangunan infrastruktur.

Kedua, negara adalah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab langsung sepenuhnya dalam pengelolaan hutan.  Rasullah saw menegaskan yang artinya, “ Imam adalah ibarat penggembala dan dia bertanggung  jawab terhadap gembalaannya (rakyatnya).” (HR Muslim).

Dengan rasa tanggung jawab yang besar terhadap rakyat dan Sang Pencipta, maka negara harus memperhatikan pandangan para ahli sehingga terhindar dari perbuatan yang merusak kelestarian hutan.

Ketiga, anggaran bersifat mutlak. Artinya ada atau tidak ada kekayaan negara untuk pembiayaan pelayanan masyarakat, yang dalam hal ini untuk berbagai program seperti program penanggulangan bencana banjir, reboisasi, naturalisasi sungai dan pengembalian fungsi lahan, pembangunan kembali situ dan waduk, riset sereta penggunaan teknologi terkini untuk mempercepat pencapaian berbagai program tersebut wajib diadakan oleh negara. Karena ketiadaan program tersebut berakibat kemudharatan.

Dengan demikian, demi upaya keluar dari lingkaran persoalan banjir yang terus melanda maka selayaknya penguasa bangsa ini mengambil solusi dari Sang Khalik Yang Maha Tahu dan Maha Perkasa. Wallahu ‘Alam.


error: Hak Cipta dalam Undang-undang