Lumbung Pangan Nasional, Solusikah Bagi Krisis Pangan?

Ummu Salman (IRT)
Ummu Salman (IRT)

Oleh: Ummu Salman

(Pemerhati Sosial)


Salah satu ancaman yang akan dihadapi negara kita di tengah pandemi Covid-19 saat ini adalah krisis pangan. Hal ini sebagaimana yang diperingatkan oleh organisasi pangan dan pertanian dunia (FAO). Peringatan ini kemudian direspon oleh penguasa dengan upaya membangun dan mengembangkan lumbung pangan nasional (LPN).

Salah satu langkah yang diambil untuk mewujudkan LPN tersebut adalah penunjukan Kemenhan, Prabowo Subianto sebagai pemimpin Food Estate. Langkah Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, memimpin program food estate atau lumbung pangan nasional, dianggap sangat tepat. Pasalnya, selain pertahanan, Prabowo juga dinilai mumpuni di bidang agraria.

Program food estate adalah konsep mewujudkan ketahanan pangan melalui integrasi pertanian, perkebunan, dan peternakan. Program tersebut akan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. (medcom.id, 19/7/2020)

Banyak Pihak Yang Meragukan

Namun banyak pihak yang meragukan kesungguhan pemerintah mengembangkan lumbung pangan nasional (LPN) ini. Keraguan tersebut muncul dari berbagai pakar pertanian dan juga anggota DPR. Bagaimana tidak, sebelumnya program serupa telah diadakan oleh penguasa-penguasa di era sebelumnya, namun gagal dan kegagalan tersebut tidak dibenahi.

Menurut pengamat pertanian sekaligus Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas, rencana ini sudah pernah diinisiasikan mulai dari pemerintahan Presiden ke-2 RI, Soeharto, lalu juga di periode pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jokowi sendiri pun sudah pernah mewacanakan pembangunan lumbung padi (rice estate) di Merauke yang hingga kini tak terealisasi. Dengan pengalaman tersebut, ia mengatakan proyek lumbung pangan selalu berujung pada kegagalan. (detik.com, 5/7/2020)

Alasan krisis pangan global yang mengancam negeri hendaknya mendorong pemerintah serius dan lepas dari kepentingan politik dalam merealisir program LPN. Tidak berlebihan jika kemudian Guru Besar Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar mengkritik rencana pemerintah menugaskan BUMN (PT Rajawali Nusantara Indonesia/RNI) untuk turut menggarap lumbung pangan, sehingga beasisnya menjadi korporasi. Ia menyarankan agar pemerintah mengutamakan optimalisasi lahan persawahan yang sudah ada milik petani, dibandingkan membangun lumbung pangan nasional yang anggarannya cukup besar. (detik.com, 5/7/2020)

Sistem Islam Mewujudkan Swasembada Pangan

Jika dibandingkan dengan sistem Islam yang sempurna, sungguh ketahanan pangan begitu terjaga. Kalaupun terjadi krisis pangan, penyebabnya bukanlah karena salah kelola, namun lebih kepada faktor alam. Itu pun para khalifah sebagai kepala negara, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

Sistem Islam telah mewajibkan agar negara mengerahkan seluruh perhatian untuk memastikan stok pangan tersedia. Tidak hanya memastikan ketersediaan stok, bahkan lebih dari itu, stok pangan tersebut bisa dijangkau seluruh individu rakyat, dengan mekanisme pasar maupun subsidi.

Negara yang menerapkan sistem Islam, juga wajib mewujudkan swasembada agar tidak ada ketergantungan pada asing yang berisiko penjajahan ekonomi dan politik seperti saat ini.

Untuk merealisasikan swasembada tersebut, ada aturan bahwa lahan pertanian tidak boleh dibiarkan menjadi tanah mati alias tidak diolah. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau menarik tanah dari pemiliknya, jika pemilik tanah menelantarkan atau tidak menanami tanah tersebut. Kemudian tanah ini akan diserahkan kepada siapa saja yang bersedia mengelolanya. Tidak hanya memberikan tanah, tetapi negara juga akan memberikan modal, jika para petani tidak memiliki modal. Modal tersebut diambil dari baitul mal. Dengan kebijakan seperti ini, maka lahan pertanian akan produktif, dan para petani pun bergairah dalam menghasilkan berbagai kebutuhan pangan.

Wallahu ‘alam bishowwab

Editor : Rj | Publizher : Iksan

error: Hak Cipta dalam Undang-undang