Mahalnya Kesehatan Pada Sistem Kapitalisme

Oleh : Nursiyati, A.Md Komp

(Anggota Komunitas Sahabat Teman Surga)

 

OPINI : Kesehatan menjadi sesuatu yang mahal pada saat sekarang apalagi di tambah dengan kebijakan pemerintah yang memberlakukan BPJS terhadap masyarakat, dimana setiap masyarakat di wajibkan oleh pemerintah yang ingin mendapatkan layanan kesehatan harus mendaftarkan diri dan keluarga untuk mendapatkan kartu BPJS dengan besaran sesuai kelas yang di ambil, jika kelas 1 per bulan harus membayar Rp. 80.000,- , namun berbeda dengan kelas 2 yang perbulan nya Rp. 51.000,- dan kelas 3 membayar perbulan nya Rp.25.500,-

Mirisnya ketika masyarakat tidak telat dalam membayar iuran BPJS maka pihak BPJS akan menonaktifkan layanan kesehatannya dan akan di berlakukan lagi ketika sudah membayar tunggakannya, dan hal ini berlaku sejak kebijakan ini di putuskan oleh pemerintah pada tanggal 1 januari 2014.

Tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan sebelumnya terjadi lah masalah defisit anggaran yang menimpa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada tahun 2018 dan di perkirakan deficit mencapai Rp. 16,5 triliun (Liputan 6.com, 15/11/2018) .

Bahkan  hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahkan memperkirakan, defisit anggaran lembaga tersebut dapat mencapai Rp10,5 triliun hingga akhir tahun ini.

 Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan defisit ini terjadi lantaran ketidakseimbangan antara penerimaan yang berasal dari peserta dan pengeluarannya yang terbilang cukup besar. Ia berdalih, bengkaknya pengeluaran disebabkan karena profil morbiditas penduduk Indonesia yang ternyata banyak menderita penyakit kronis.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan per September 2018, pengeluaran untuk penanggulangan penyakit katastropik terbilang Rp14,58 triliun, di mana 51,82 persen dilarikan untuk menangani penyakit jantung. Apalagi, penangangan penyakit katastropik tidaklah murah. Wajar saja BPJS Kesehatan kini harus tertimpa beban yang cukup berat.

BACA JUGA :   Partai PAN Konsolidasi Pemenangan,Caleg Tandatangani Pakta Integritas

Tak heran, ini juga berimbas ke pelayanan fasilitas kesehatan. Belakangan, BPJS Kesehatan menerbitkan tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdir Jampelkes) yang berisi pembatasan jaminan bagi pelayanan katarak, persalinan caesar, dan rehabilitasi medik. Keputusan ini bukan berarti terjadi secara kilat, namun berdasarkan rapat koordinasi di pemerintahan.

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co