Marak Penambangan Ilegal, Mau Sampai Kapan?

Hamsina Halisi Alfatih
Hamsina Halisi Alfatih

Oleh: Hamsina Halisi Alfatih


 

Lagi penambangan ilegal di beberapa titik di daerah Provinsi Sulawesi tenggara (Sultra) yang dinilai memberikan dampak negatif dan dapat merugikan keuangan negara. Hal ini diungkapkan pada agenda rapat Komisi III DPR RI dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Sultra yang digelar bersama Polda Sultra, Kejaksaan Tinggi dan Kemenkumham Sultra. (Lentera sultra.com,20/11/20)

Dalam laporan yang diterima Lentera Sultra (20/11), Anggota Komisi lII DPR RI, Eva Yuliana mengatakan, mereka telah menerima berbagai laporan dari masyarakat terkait aktivitas pertambangan yang dilakukan secara ilegal di beberapa titik di Sultra.

Adanya pertambangan ilegal yang terjadi di Sulawesi Tenggara bisa dipengaruhi beberapa faktor diantaranya sulitnya mendapatkan perizinan legal, lokasi yang strategis, serta belum adanya ketentuan mengenai mekanisme pencegahan pertambangan ilegal dalam peraturan perundang-undangan

Maraknya aktivitas pertambangan Ilegal di beberapa titik wilayah Sulawesi Tenggara khususnya di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, menjadi sorotan buruk. Pasalnya beberapa perusahaan tambang di Kolaka Utara dianggap melanggar hukum di antaranya PT Kurnia Teknik Jayatam (KTJ), PT Kasmar Tiar Raya (KTR), PT Tambang Mineral Maju (TMM), PT Alama Mitra Indah Nugraha (AMIN), PT Lawaki Jaya (LJ) diduga lakukan pelanggaran hukum secara terang-terangan.

BACA JUGA :   Anakku Sayang Terjerat Tindak Pidana, Selamatkan dengan Islam

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co