, ,

Masyarakat dan Pemerintah Desa di Muna, Desak DPRD Sultra Lakukan Pengaspalan

Ketgam : Unjuk Rasa Masyarakat dan Pemerintah Desa di Muna di Depan Kantor DPRD Sultra
Ketgam : Unjuk Rasa Masyarakat dan Pemerintah Desa di Muna di Depan Kantor DPRD Sultra

Reporter : Afdal | Editor : Af | Publizer : Admin


KALOSARANEWS : Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ( Pemprov Sultra) dinilai cenderung diskriminatif  terhadap Pemerintah Kabupaten Muna dalam hal alokasi APBD atau APBD Perubahan, bila dibandingkan dengan pemerintah kabupaten dan walikota  lain di Sultra. Ini dapat dilihat dalam kurun waktu 15 tahun terakhir perjalanan pemerintahan Kabupaten Muna.

Tidak adanya  rasa adil dalam alokasi dana APBD atau APBD Perubahan untuk Kabupaten Muna, membuat Forum Masyarakat dan Pemerintahan Desa (FMPD) Se-Kabupaten Muna bergerak melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Sultra, sekira jam 10.07 WITA, Jumat (12/7/2019).

Massa yang berjumlah puluhan orang, merupakan perwakilan dari 124 perangkat pemerintahan  desa di Kabupaten Muna. Di gedung wakil rakyat, massa berorasi selama 20 menit. Mereka meminta agar unsur pimpinan dewan menemui di halaman. Namun setelah bergantian orasi, salah seorang staf DPRD menyampaikan bahwa anggota dan pimpinan DPRD lagi melaksanakan tugas di luar daerah sehingga tak ada yang bias menemui pengunjuk rasa.

BACA JUGA :   IKAMI Konawe Galang Dana untuk Korban Banjir Sulsel

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co