Menepis Stigma Negatif Terhadap Khilafah

OPINI : Dilansir dari jpnn.com, JAKARTA – Alvara Research Centre dan Mata Air Foundation merilis sebuah survei yang mengungkap bahwa radikalisme telah masuk ke kalangan kelas menengah dan terdidik, yang sewaktu-waktu bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Aparatur negara dan kelompok pekerja di BUMN mulai terpapar ajaran-ajaran intoleransi. Penetrasi ajaran-ajaran intoleransi yang anti-Pancasila dan NKRI di kalangan profesional masuk melalui kajian-kajian keagamaan yang dilakukan di tempat kerja,” kata CEO Alvara, Hasanuddin Ali, saat memaparkan hasil surveinya, di Jakarta, Senin (23/10).

Survei dilakukan terhadap 1.200 responden di enam kota besar Indonesia yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Profesional yang menjadi responden adalah kalangan PNS, swasta, dan juga BUMN. Survei dilakukan pada tanggal 10 September hingga 5 Oktober melalui wawancara tatap muka.

Dalam hasil survei itu diketahui bahwa relasi antara agama dan negara dalam persepsi kepemimpinan, ada 29,7 persen yang tak mendukung pemimpin nonmuslim. Dari jumlah itu, 31,3 persen adalah golongan PNS, 25,9 persen swasta dan 25,9 persen karyawan BUMN. Untuk isu perda syariah, sebanyak 27,6 persen profesional mendukung karena dianggap tepat mengakomodir kalangan mayoritas.

Untuk Pancasila sebagai ideologi negara, mayoritas profesional sebanyak 84,5 persen ,menyatakan Pancasila sebagai dasar negara yang tepat bagi negara Indonesia. Sedangkan 15,5 persen menyatakan ideologi Islam yang tepat. “Namun menariknya, PNS yang menyatakan ideologi Islam yang tepat di Indonesia ada sebanyak 19,4 persen, jauh lebih besar dibanding swasta 9,1 persen dan BUMN 18,1 persen,” tutur Hasanuddin.

Dia menjelaskan lagi, sebanyak 29,6 persen profesional setuju bahwa negara Islam perlu diperjuangkan untuk penerapan Islam secara kafah alias sempurna. Namun ketika dipersempit dengan khilafah sebagai bentuk negara, profesional yang setuju khilafah sebanyak 16 persen dan 84 persen menyatakan yang ideal adalah NKRI.

Pembicara lainnya dari Lakpasdam PBNU Rumadi Ahmad mengatakan, apa yang disampaikan dalam survei ini sangat penting. Dahulu banyak kalangan menilai radikalisme bukan hal serius, padahal efeknya sangat besar.

“Sekarang terbukti bahwa intoleransi masuk ke semua lini kehidupan kebangsaan. Bukan hanya masuk pada yang kelompok DNA-nya sudah radikal tapi juga kelompok yang DNA tak radikal namun ikut-ikut. Yang tak punya imunitas terhadap radikalisme masuk dan ikut. Sehingga semua dengan mudah menerima ajaran intoleransi dan radikalisme,” ujar Rumadi.

BACA JUGA :   Merawat Spirit Taqwa Kembali Fitrah

Dia juga melihat bahwa dari sisi usia, sebagian besar kalangan ini adalah pekerja yang masuk pasca-reformasi. Menurutnya, ini bisa menjelaskan banyak hal. Misalnya dalam seleksi PNS tak ada lagi yang mengecek ideologi kebangsaannya.

“Harus menata ulang persoalan ideologi kebangsaan. Apalagi ini aparatur negara yang kelihatan. Sekali lagi ini bukan masalah sederhana. Sebab yang dimasuki ini adalah PNS, profesional swasta dan BUMN,” ucap Rumadi.

Sementara Kepala Balitbang Diklat Kemenag Abdurrahman Mas’udmenuturkan bahwa Gus Dur pada tahun 2005 sudah mengingatkan tentang apa yang sekarang di depan mata terjadi. Yakni bahwa kaum radikal itu sederhana tapi sangat brilian. Cepat pakai baju Islam dan mengkafirkan yang lainnya. Bahkan berani membunuh secara karakter maupun membunuh beneran.

“Teologi mereka sangat literal dan selektif tanpa tafsir yang kontekstual. Itulah yang memengaruhi muslim Indonesia. Mereka sempit berpikir tapi ekspansioner. Kelompok ini selalu mencari kelemahan lawan dan sesama muslim.

Mereka siap menyerang kapan saja,” tegas Mas’ud. Dia pun mengingatkan bahwa inilah waktunya bagi semua kaum beriman untuk memahami bahwa ada bahaya yang mengancam kemanusiaan. “Tak bisa ditanggapi secara biasa saja. Sebab radikalisme ini ancaman kemanusiaan yang nyata. Makanya kita harus satu melawan hal ini,” katanya. (adk/jpnn)

 

Proyek Dibalik Isu Deradikalisasi

Program “deradikalisasi“ yang dicanangkan pemerintah dan beberapa ulama di Indonesia yang awalnya dimaksudkan untuk mempersatukan umat, justru menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Jika ditelaah lebih dalam, program deradikalisasi ini sama dengan roadmap RAND Corporation yang merupakan NGO (Non Governmental Organization), sebuah LSM dari Amerika Serikat.

Lembaga ini dibiayai kebanyakan konglomerat Yahudi. Hasil temuannya sering dijadikan pedoman sikap pemerintah AS. Salah satu program terpopulernya adalah war on terrorism atau perang melawan teroris. Sebagaimana ditulis dalam monografi terbitan RAND Corporation (2007) yang ditulis oleh Angel Rabasa, Cheryl Benard, Lowell H.Schwartz, dan Peter Sickle dengan judul “Building Moderate Muslims Networks“ mengatakan, “Penafsiran radikal dan dogmatis Islam telah mendapatkan tempat dalam beberapa tahun terakhir di kalangan umat Islam melalui jaringan Islam dunia dan Diaspora Muslim masyarakat Amerika Utara dan Eropa.

BACA JUGA :   Mengokohkan Keimanan Melalui Musibah Banjir di Konawe

Tujuan program deradikalisasi bukan hanya menyerang secara fisik.Tetapi ajaran Islam, seperti kewajiban Khilafah, Syariah dan jihad fi sabilillah telah dicitraburukan. Syariah dan Khilafah seharusnya tidak dijadikan momok yang menakutkan. Islam dan berbagai rangkaian ajarannya termasuk Khilafah bukanlah musuh negeriini. Musuh sejati negara saat ini adalah  Kapitalisme, Liberalisme, Sekularlisme yang secaranyata semakin memperburuk kehidupan bangsa.

Maka sehebat apapun proyek deradikalisasi tersebut, maka tak ada yang mampu melawan makar  Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya “Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya” (QS. Ali-Imran:54).

Seiring berjalannya isu radikalisme, umat kini makin sadar terutama dikalangan professional. Mereka setuju bahwa Ideologi Islam adalah Ideologi yang tepat dan negara Islam perlu diperjuangkan untuk penerapan Islam secara kaffah. Umat kini sadar bahwa penerapan Sistem Kapitalisme-Sekularisme tak mampu memberikan solusi, melainkan segala krisis yang terjadi justru disebabkan oleh Sistem Kapitalisme-Sekularisme yang kufur. Bukti kegagalan Sistem Kapitalisme-Sekularisme sangat dirasakan dalam segala aspek.

Masih banyak lagi krisis yang dirasakan akibat sistem buatan manusia yang hanya mampu memberikan solusi tambal sulam. Kini beberapa kalangan khusunya professional mulai sadar akan kerusakan yang telah terjadi, dan beralih kepada sistem Islam.

Selain sumber hukumnya berasal dari Allah SWT, sistem Khilafah mampu member solusi yang tuntas bahkan eksistensinya terbukti telah mampu mensejahterakan umat lebih dari 1300 abad. Kesejahteraan tersebut dirasakan bukan hanya kaum muslim, melainkan golongan non muslim. Sehingga, banyak orang kini tersadarkan ketika Islam telah diterapkan.

 

Khilafah Ajaran Islam, Bukan Ancaman

Terkait mengenai Khilafah sampai saat ini masih saja menjadi buah bibir dan sudut pandang negative bagi segelitir orang .Bahkan saat ini, banyak menyatakan bahwa Khilafah adalah monsterisasi di tengah-tengahumat. Menanamkan paham bahwa setiap orang yang menyuarakan Khilafah dikatakan radikal dan menentang NKRI.

BACA JUGA :    Antara  RUU P-KS  dan Kebebasan  Seksual

Ironisnya, Khilafah dijadikan momok yang menakutkan. Padahal,seharusnya yang ditakuti adalah sistem Kapitalisme-Sekularisme yang terbukti gagal dalam menyelesaiakan permasalahan masyarakat. Khilafah bukanlah ancaman melainkan solusi, Ide-ide Sekuralisme, Kapitalisme, Liberalisme, dan pahamisme-ismelainnya yang patut dijadikan sebuah ancaman nyata. Parahnya lagi, orang-orang yang berbicara Khilafah justru dipersekusi. Seperti yang dirasakan oleh ulama kondang asal Riau Ustadz Abdul Somad alias UAS.

Seperti dikutip dalam JawaPos.com – Dua tokoh agama yakni Din Syamsuddin dan Ustad Abdul Somad (UAS) menggelar pertemuan di Jalan Margasatwa Raya Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (3/11). Sejumlah topik dibahas, termasuk kerapnya UAS mendapat penolakan hingga dugaan persekusi saat hendak berceramah.

Mengopinikan stigma buruk terkait Khilafah bukan ajaran dapat dipatahkan dengan fakta yang adadalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijmak Sahabat, Qiyas Syar’iyyah. Dalil Al-Quran mengenai Khilafah telah termaktub dalam QS.an-Nisa Ayat 59, QS al-Maidah ayat 48, dll. Selain itu Allah SWT berfirman:Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Sungguh Aku akan menjadikan di muka bumi khalifah” (QS al-Baqarah [2]: 30).

Kemudian sabda Rasulullah saw.:“Siapa saja yang mati, sedangkan di lehernya tidak ada baiat (kepada imam/khalifah), maka ia mati jahiliah.”(HR Muslim).

Berdasarkan hadits di atas, menurut Syaikh ad-Dumaiji, mengangkat seorang imam (khalifah) hukumnya wajib (Ad-Dumaiji, Al-Imâmah al-‘Uzhma ‘inda Ahl as-Sunnah wa al-Jamâ’ah, hlm. 49).

Pemaparan dalil yang kuat bahwa Khilafah adalah ajaran islam, masih saja menuai kontra. Pasalnya, setiap orang yang memperjuangkan Syariah dan Khilafah dicap radikal. Padahal, istilah radikal secara sisi bahasa adalah istilah yang netral.

Hanya saja istilah radikal di jadikan alat propaganda yang disematkan kepada pejuang-pejuang Syariah dan Khilafah. Namun, bagaimana pun usaha yang dilakukan mereka, maka tak ada satupun diantara mereka mampu memadamkan cahaya Islam.

Sebagaimana yang telah termaktub dalam Al-Quran, “Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Sedangkan Allah akan senantiasa menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membencinya. (QS.As-Shaff:8). Wallahu a’lam.(**)

Penulis : Lisa Aisyah Ashar (Aktivis BMI Community Kolaka)

Editor : Min

Publizer : Iksan

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
PT Kalosara Media Sultra | Penerbit www.kalosaranews.com merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) serta tergabung dalam jaringan Siberindo.co